1NVEST0R MAND1R1 maen SAHAM bener

belajar MANDIRI, akan JAUH LEBE SUKSES (SEJAK 210809)

1st thing 1st : JINAKKAN BUAYA, POMPA CICAK 10 November 2009

Filed under: Investasi Umum — bumi2009fans @ 7:33 am

Investasi di Negeri Para Makelar
09/11/2009 23:54:37 WIB
Oleh M Ikhsan Modjo*)

JAKARTA, INVESTOR DAILY
Beberapa minggu terakhir, perhatian kita semua tersita pada kasus penyuapan dan korupsi yang berujung pada penahanan dua pejabat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) oleh aparat kepolisian. Meski keduanya kini telah dibebaskan, kasus ini tetap menjadi perhatian dan bersifat unik karena diduga melibatkan banyak pejabat tinggi negara dan lembaga penegak hukum .

Kasus ini juga unik karena dalam perjalanannya, rekaman dugaan praktik suap menyuap sempat diperdengarkan secara telanjang, yang secara telak menganggu hati nurani dan rasa keadilan masyarakat. Rekaman ini menunjukkan betapa telah ternistanya praktik penegakan hukum di negeri kita, yang membuat muak masyarakat secara luas.

Makanya tak mengherankan animo masyarakat untuk mengikuti dan mengawal terus kasus ini tampak begitu tinggi. Bukan hanya para mahasiswa atau penggiat LSM, yang sudah jamak turun ke jalan, para intelektual, profesional, dan ibu rumah tangga pun kini sudah ikut berdemonstrasi menyuarakan perlunya penegakan hukum seadil-adilnya.

Mencederai Pembangunan

Soal praktik makelar atau penghubung, ini sesungguhnya sudah jamak dalam keseharian birokrasi atau dunia usaha di negeri kita. Para makelar beroperasi bukan hanya dalam bidang penegakan (pembengkokan) hukum, melainkan juga dalam birokrasi pemerintahan umumnya. Dalam administrasi kependudukan, misalnya, sudah merupakan praktik lzim bila masyarakat hendak mengurus kartu tanda penduduk (KTP) atau paspor perlu uang pelicin urusannya cepat selesai.

Itu hanya merupakan contoh kecil, dan biasanya melibatkan tidak lebih dari beberapa ratus ribu rupiah. Dalam skala yang lebih gigantik, makelar juga beroperasi dalam ranah pengadaan dan proyek pemerintah dengan jumlah miliaran rupiah. Mereka juga berkeliaran dalam penentuan kebijakan publik. Para makelar dalam bidang yang terakhir biasanya lebih bersifat sublim. Mereka sulit dibuktikan, walau keberadaannya sering terdengar. Mereka bisa jadi merugikan negara dan masyarakat dalam jumlah yang lebih tidak terperikan.

Berbagai praktik ini tentu saja merugikan negara dan masyarakat, serta menambah ketidakpastian hukum. Padahal penegakan dan kepastian hukum merupakan satu sendi utama yang menopang perekonomian modern. Kepastian hukum diperlukan untuk menjamin terjaga property rights (hak kepemilikan) individu, yang keberadaannya sejajar dengan hak asasi untuk hidup dalam sistem ekonomi pasar.

Kepastian hukum memerlukan bukan hanya aturan main yang pasti, akan tetapi juga wasit yang netral dalam menengahi konflik dan pertentangan kepentingan antara pelaku ekonomi. Bila kedua hal ini tercederai, maka bisa dipastikan pembangunan ekonomi yang terjadi tidak akan pernah bersifat optimal.

Bagaimanapun pembangunan bukan hanya memerlukan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas makro, tapi juga kualitas institusi penopang yang mumpuni, mulai dari infrastruktur birokrasi pemerintahan, sumber daya manusia, teknologi, dan yang terpenting adalah institusi hukum. Pembangunan yang semata-mata bertumbuh pada pertumbuhan dan stabilitas akan bersifat semu dan tidak berdimensi jangka panjang.

Pembangunan bersifat semu karena hanya akan dinikmati oleh segelintir kalangan yang memiliki akses dan asset, sehingga hal itu berpotensi melanggengkan dan melahirkan banyak masalah termasuk kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan. Pembangunan tanpa institusi yang mumpuni juga tidak akan kekal, karena rapuh dan mudah ambruk bila ada guncangan terjadi baik yang bersumber dari dalam maupun dari luar. Bangkrutnya perekonomian nasional pada krisis 1997/98 merupakan satu bukti untuk hal ini.

Lantas pertanyaanya sekarang adalah bagaimana dampak dari hiruk pikuk publikasi perseteruan antara kepolisian dan KPK? Dalam hal ini, berbeda dengan beberapa pihak yang meramalkan akan ada dampak dramatis pada arus modal masuk dan aktivitas ekonomi umumnya, saya justru berpendapat bahwa hanya akan terdapat sedikit dampak ekonomi dari kasus ini, setidaknya dalam jangka pendek.

Alasannya sederhana. Perseteruan yang terjadi saat ini hanya sekadar letupan dari banyak kasus suap dan korupsi yang sesungguhnya tetap marak terjadi dan diketahui secara diam-diam oleh hampir seluruh masyarakat. Seorang kawan belum lama menceritakan bagaimana seorang bekas menteri dalam masa-masa terakhir kepemimpinannya sempat mengabsen para pemasok dan pelaksana proyek di departmennya untuk menagih kekurangan ‘setoran’ suap yang masih belum dilunasi. Padahal, pada saat yang sama, kasus buaya versus cicak sudah marak dilaporkan oleh media. Anjing menggongong kafilah tetap berlalu.

Lain hal kalau kasus ini merupakan barang baru yang sebelumnya tidak pernah terjadi di masyarakat. Guncangan terhadap aktivitas ekonomi sangat mungkin terjadi. Kasus suap-menyuap dan korupsi adalah hal lumrah yang keberadaannya pun sudah sangat diketahui oleh para investor asing. Mereka bisa jadi bukan membatalkan rencana investasi, tapi justru menambah jumlah investasi yang akan dilakukan. Bagi mereka, keberadaan makelar hukum akan menguntungkan. Semua hal bisa “diatur” di Indonesia bagi mereka yang berduit.

Menekan Daya Saing

Ceritanya akan berbeda 180 derajat kalau berbicara tentang dampak jangka menengah dan panjang kasus-kasus suap dalam dunia usaha. Keberadaan suap-menyuap tentu saja sangat merugikan, yaitu menambah ketidakpastian hukum dan kekelaman praktik berusaha di Indonesia.

Kekelaman ini akan menekan daya saing bangsa di tengah kancah persaingan global serta menambah tidak seimbangnya iklim persaingan usaha, serta ketimpangan. Mereka yang menang dan berhasil dalam berbisnis, bukan mereka lebih efisien dan produktif, akan tetapi mereka yang berduit dan memiliki kedekatan dengan pejabat.

Mereka juga biasanya datang dari kalangan menengah atas atau memiliki perusahaan besar. Pengusaha dari kalangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan mereka yang miskin dalam iklim ini dikondisikan untuk tetap menderita dan papa. Sebuah bom waktu yang siap meledak setiap saat. Banyak kasus kerusuhan sosial bermula dari perlakuan tak adil dalam kegiatan usaha.

Untuk itu, penuntasan kasus Buaya versus Cicak adalah pekerjaan yang mendesak saat ini. Jangan biarkan seorang cukong “mengatur” pejabat publik untuk kepentingan usahanya. Memberantas para makelar di negeri ini, baik itu makelar kasus, makelar proyek dan terlebih juga makelar kebijakan publik adalah pintu masuk untuk membersihkan masyarakat dan dunia usaha dari berbagai praktik nista ini.

Masyarakat bangsa ini harus bersatu padu melawan praktik suap dan korupsi yang merusak tatanan kehidupan bersama. Suap dan korupsi hanya menambah ketidakpastian hukum, memperburuk praktik berusaha, dan merusak daya saing. Hukum dan keadilan harus diberlakukan sama bagi semua, juga dalam dunia usaha. Tentu, untuk sebuah Indonesia yang lebih baik dan lebih berdaya saing. Semoga!

*) Penulis adalah Direktur Indef

“Pembengkokan” Hukum Bisa Ganggu Perekonomian

Shutterstock
Artikel Terkait:
Butuh Investasi Rp 2.000 Triliun
Polri Versus KPK Ganggu Investasi
Regulasi yang Hambat Investasi Bakal Direvisi
SENIN, 9 NOVEMBER 2009 | 05:24 WIB

Faisal Basri

JAKARTA, KOMPAS.com – Wakil Presiden Boediono, Jumat lalu, mengutarakan bahwa untuk mencapai target pertumbuhan rata-rata 7 persen dalam lima tahun ke depan, dibutuhkan dana investasi hingga Rp 2.000 triliun (Kompas, 7 November 2009, halaman 15). Jika berdasarkan harga berlaku, angka tersebut tergolong konservatif.

Menurut versi Kadin Indonesia, sebagaimana tertuang di dalam Roadmap Pembangunan Ekonomi 2009-2014, dana investasi sebesar Rp 2.000 triliun hanya cukup untuk mengerek pertumbuhan tahun 2010. Adapun untuk menopang target pertumbuhan selama kurun waktu 2010-2014, kebutuhan dana rata-rata setahun untuk menggenjot investasi sekitar Rp 2.900 triliun.

Perbedaan versi pemerintah dan versi Kadin Indonesia bisa disebabkan oleh tiga faktor: (1) apakah perhitungan berdasarkan harga konstan (tak memperhitungkan kenaikan harga-harga) atau harga berlaku, (2) asumsi laju inflasi, dan (3) asumsi angka incremental capital output ratio (ICOR), yang mengukur berapa kebutuhan tambahan modal untuk menghasilkan tambahan satu unit produk domestik bruto.

Masih menurut penjelasan Wakil Presiden, pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hanya mampu mengisi sekitar 20 persen atau Rp 400 triliun. Sisanya, 80 persen atau Rp 1.600 triliun, dibutuhkan dana dari sektor usaha nasional (swasta dan BUMN) serta dana luar negeri. Menurut versi Kadin Indonesia, kemampuan APBN untuk belanja modal murni hanya sekitar 13 persen. Berarti ketergantungan terhadap modal swasta dalam negeri dan luar negeri lebih besar lagi.

Untuk menggambarkan betapa besar tantangan pendanaan ini, kita pakai saja kebutuhan dana untuk tahun 2010 sebesar Rp 2.000 triliun. APBN bisa menyumbang sekitar Rp 200 triliun. Dari ekspansi kredit perbankan sekitar 30 persen akan diperoleh dana sekitar Rp 450 triliun. Katakanlah jumlah yang sama kita bisa harapkan dari pasar modal. Dengan demikian, dari ketiga sumber ini terkumpul Rp 1.100 triliun.

Jika prospek usaha sangat cemerlang dan iklim bisnis membaik secara signifikan, dunia usaha akan lebih banyak menyisihkan keuntungan dan biaya penyusutan untuk investasi baru ataupun perluasan usaha. Dengan hitung-hitungan sangat optimistis, katakanlah dana internal perusahaan akan mencapai Rp 400 triliun.

Kebutuhan modal

Kebutuhan yang tersisa sebesar Rp 500 triliun untuk menggenapi Rp 2.000 triliun harus ditutupi oleh arus modal asing neto, baik dalam bentuk portofolio maupun penanaman modal asing langsung (PMAL). Dengan kurs Rp 10.000 per dollar AS, berarti kita membutuhkan arus modal masuk neto sekitar 50 miliar dollar AS. Angka sebesar itu selama ini tak pernah kita capai.

Kita memiliki potensi untuk mewujudkan target-target di atas. Dengan merapikan kebijakan moneter, akan ada celah untuk peningkatan ekspansi kredit. Jika diiringi pembenahan fiskal, terutama pengenyahan sumbat-sumbat yang mengganggu realisasi belanja modal pemerintah, peredaran ”darah” di dalam perekonomian akan lebih lancar.

Sumbangsih pasar modal juga masih bisa ditingkatkan. Beberapa BUMN besar bisa meraup dana segar dari initial public offering. Lewat serangkaian pembenahan di sektor logistik dan memerangi praktik ekonomi biaya tinggi, kita dapat menekan inefisiensi sehingga ICOR bisa turun.

Walaupun hanya sedikit, penurunan ICOR akan sangat berarti untuk mengurangi kebutuhan pembiayaan investasi. Dengan semakin cepat kita berbenah di dalam negeri, tuntutan pemenuhan dana dari luar negeri bisa dikurangi. Berkurangnya ketergantungan terhadap dana luar negeri akan memperkokoh daya tahan perekonomian dan kemandirian bangsa.

Tinggal kita berharap dari modal asing yang lebih berkualitas. Di pasar modal kita lebih banyak berharap dari investor institusional yang mementingkan faktor-faktor fundamental jangka panjang. Sementara itu, dalam hal PMAL, kita mendorong investor-investor yang bisa mempercepat pendalaman industri, penguatan kapabilitas teknologi, dan peningkatan nilai tambah.

Tahun 2010, arus PMAL diperkirakan bakal pulih. Krisis global telah mulai menggeser pandangan perusahaan-perusahaan multinasional. Mereka cenderung akan semakin melirik negara-negara yang memiliki pasar domestik yang relatif besar seperti Indonesia.

Kita mulai banyak dilirik investor asing dan emerging markets di Asia telah terbukti paling memiliki daya tahan dan paling cepat pulih. Asia telah menjelma sebagai ujung tombak utama pemulihan ekonomi dunia.

Semua celah peluang di atas akan kembali tersumbat apabila kepastian usaha tak terhadirkan. Risiko bisnis yang tinggi akan membuat investor urung menanamkan modal. Rekomendasi yang terhimpun dari Rembuk Nasional, akhir bulan Oktober lalu, kebanyakan adalah urusan hukum dan perundang-undangan. Hal ini menunjukkan betapa salah satu sumbatan paling serius adalah persoalan unsur-unsur dari institusi.

Institusi tak hanya persoalan undang-undang dan peraturan-peraturan tertulis, melainkan juga meliputi norma dan nilai, termasuk sense of justice dan sense of equity yang tertanam di dalam masyarakat. Jika penegakan hukum mencederai perasaan masyarakat dan mengikis keyakinan pengusaha, kita akan tetap di jalur lambat dengan pertumbuhan yang tidak berkualitas.

Betapa semakin mengedepan persoalan institusi ini di tengah turbulensi dan karut-marut perekonomian dunia tecermin dari terpilihnya dua cendekiawan yang mendalami institutional economics sebagai peraih Nobel di bidang ekonomi.

Kita berharap dan harus mendesakkan agar kemelut hukum bisa cepat berakhir. Kinilah momentum terbaik untuk membenahi institusi sampai ke akar-akarnya agar perjalanan ke depan tak lagi terantuk-antuk.

Editor: tof

Sumber : Kompas Cetak

Iklan
 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s