1NVEST0R MAND1R1 maen SAHAM bener

belajar MANDIRI, akan JAUH LEBE SUKSES (SEJAK 210809)

penggelapan dana nasabah diwaspadai:010310 1 Maret 2010

Filed under: Investasi Umum — bumi2009fans @ 9:56 am

Tiga Sanksi Pidana Masuk dalam UU Pasar Modal
Rabu, 3 Maret 2010 – 06:36 wib

JAKARTA – Kepala Biro Perundang-Undangan dan Bantuan Hukum Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) Robinson Simbolon mengatakan akan ada tiga sanksi pidana yang masuk dalam revisi Undang-Undang Pasar Modal (UUPM).

“Pertama, mengenai penegakan hukum baik mengenai rumusan pidananya maupun cakupannya,” kata dia di Jakarta, kemarin.

Hal itu karena selama ini pencurian dan pengelapan dana nasabah oleh penjahat pasar modal masuk ke pidana umum. Sementara itu, di peraturan baru tersebut akan dimasukkan dalam pidana pasar modal, sehingga regulator pasar modal tersebut bisa segera menangganinya. Selanjutnya, ancaman hukuman juga akan diperberat.

Saat ini, pihaknya sedang membahas batas minimum hukuman bagi penjahat pasar modal. Hukuman yang dijatuhkan bagi penjahat pasar modal tersebut nantinya berdasarkan revisi UUPM tidak lagi dalam hitungan bulan, namun minimal antara 5-10 tahun.

Selain pidana penjara, penjahat pasar modal tersebut juga akan dikenakan denda. Nominal denda tertinggi bagi penjahat pasar modal yang saat ini menjadi wacana sebesar Rp25 miliar-Rp50 miliar. Sedangkan, denda yang berlaku dalam UUPM senilai Rp15 miliar. “Dendanya itu semakin besar makin bagus. Keinginan kita, dendanya itu lima kali dari dana yang dicurinya,” ujar dia.

Hal lain yang akan dikenakan bagi pelaku pengelapan dan pencurian dana nasabah adalah kewajiban mengembalikan seluruh dana nasabah yang dicurinya. Hal itu dimaksudkan untuk memberikan efek jera bagi pelaku pasar modal.

Menurut dia, sanksi-sanksi yang akan dicantumkan dalam revisi UUPM tersebut saat ini sedang dirumuskan. Bapepam, kata dia, juga melakukan kerjasama dengan kepolisian dan kejaksaan mengenai sanksi-sanksi tersebut.

Selain itu, pihaknya juga berkeinginan memasukkan masalah penyadapan baik telepon maupun online ke UUPM. Namun, dia menilai, hal itu sulit dilakukan karena menyangkut hak asasi manusia (HAM).

Karena itu, pada 17 Maret mendatang, pihaknya akan berdiskusi dengan kepolisian dan kejaksaan mengenai sanksi-sanksi tersebut agar bisa secara bersamaan dimasukkan ke UUPM.

“Rencana kita itu. Kita harus bertemu dulu dengan kepolisian, boleh tidak sanksi itu dilapis-lapis. Nantinya, mau disetujui atau tidak oleh DPR terserah mereka,” tuturnya.

Robin menuturkan, jika draf baru UUPM itu disetujui, Bapepam LK bisa langsung menangkap tersangka pencurian dan pengelapan dana nasabah.

Sebab, saat ini pihaknya hanya bisa melapor ke polisi dan polisi yang menangkap penjahat pasar modal tersebut. “Jadi, dengan revisi UUP ini, surat perintah penangkapan itu bisa dikirim Bapepam. Jadi, kita bisa langsung tangkap pelakunya,” imbuh dia.

UUPM tersebut diperkirakan akan terbit akhir tahun ini. Pasalnya, DPR berencana memasukkan rancangan revisi UUPM dalam salah satu program legislasi nasional (prolegnas) 2010. “Saya dapat info terakhir keliahatannya UU Pasar Modal ini akan masuk di 2010, di perubahan prolegnas 2010. Jadi, dia tetap di belakang UU OJK, tapi yang pasti tahun ini,” ungkap dia.

Sebelumnya, DPR tidak memasukkan revisi UUPM dalam prolegnas 2010. Anggota dewan hanya memasukkan dua UU dalam prolegnas 2010, yakni UU Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan UU Jaring Pengaman Sektor Keuangan (JPSK).

Ketua Bapepam-LK Ahmad Fuad Rahmany memperkirakan, draf UU Pasar Modal akan masuk DPR pada akhir bulan ini atau April mendatang. Pasalnya, revisi UU Pasar Modal juga penting untuk mencegah terulangnya kejahatan di pasar modal, seperti kasus Sarijaya Securitas dan Antaboga Deltasecurities.(J Erna/Koran SI/ade)
Senin, 01 Maret 2010 | 07:00

WEWENANG BAPEPAM

Bapepam Ingin jadi Penyidik Tunggal

JAKARTA. Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) tidak mau tinggal diam menghadapi kesulitan penyelesaian kasus penggelapan dana nasabah yang terjadi di lingkungan pasar modal. Wasit pasar modal ini mengusulkan agar sistem penyidikan terus dibenahi. Tujuannya agar segala tindakan penggelapan dana masyarakat yang terjadi di pasar modal tidak lagi dimasukkan dalam ranah pidana umum, melainkan tindak pidana khusus.

Menurut Robinson Simbolon, Kepala Biro Perundang-undangan dan Bantuan Hukum Bapepam-LK, dalam penyidikan tindak pidana khusus, kepolisian tidak perlu lagi terlibat dalam proses penyidikan atas pemeriksaan dugaan kasus penggelapan yang terjadi di pasar modal. “Jadi, cukup Bapepam-LK yang menyelidik dan menyidik, dan hasilnya bisa langsung dikirim ke kejaksaan untuk di P21-kan,” ujarnya di Jakarta, akhir pekan lalu.

Direktur Penilaian Perusahaan Bursa Efek Indonesia Eddy Sugito membenarkan, selama ini proses penanganan kasus penggelapan di pasar modal masih tergolong lama. Nah, Bapepam-LK berusaha memperpendek rantai proses pemeriksaan tersebut. “Jadi, penanganan kasus bisa lebih efektif,” ujar Eddy kepada KONTAN, kemarin. Bapepam akan memasukkan usulan penyidikan kejahatan pasar modal ini dalam salah satu pasal revisi UU No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Bapepam-LK pernah mengusulkan agar RUU Pasar Modal memberikan kewenangan perdata kepadanya. Alhasil, Bapepam-LK bisa mewakili para investor yang menjadi korban penipuan atau penggelapan dana untuk menggugat si pelaku. Kewenangan seperti itu dimiliki oleh Securities Exchange Commission (SEC), yang merupakan badna pengawas pasar modalnya Amerika Serikat.

Namun, usulan ini sepertinya sulit diwujudkan. Sebab, berbenturan dengan ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). KUHAP menyebutkan, tenaga penyidik hanya berasal dari kepolisian, kejaksaan, dan penyidik pegawai negeri sipil.
Sebenarnya, sampai saat ini Bapepam-LK dan kepolisian selalu bekerja sama dalam proses pemeriksaan dan penyidikan kasus pelanggaran yang terjadi di pasar modal.

Namun, bila Bapepam-LK dan Bank Indonesia (BI) melebur menjadi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) seperti yang tengah direncanakan, pegawai Bapepam-LK belum tentu berstatus pegawai negeri sipil (PNS). Maklum, hingga kini belum ada keputusan final mengenai status hukum OJK.

Robinson bilang, benturan ketentuan revisi UU Pasar Modal dengan KUHAP sudah menjadi perhatian khusus. Itu sebabnya, Bapepam-LK mengusulkan perubahan dalam KUHAP. Dus, selain polisi, jaksa, dan penyidik PNS, tenaga penyidik juga bisa berasal dari suatu lembaga yang diberi kewenangan sebagai penyidik oleh UU tertentu.

“Draf perubahan KUHAP itu sudah jadi, dan tinggal minta persetujuan ke DPR,” ujarnya. Bapepam berharap, revisi UU Pasar Modal bisa masuk dalam pembahasan di DPR kuartal ketiga 2010.

Ade Jun Firdaus, Dyah Megasari

Iklan
 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s