1NVEST0R MAND1R1 maen SAHAM bener

belajar MANDIRI, akan JAUH LEBE SUKSES (SEJAK 210809)

PAHLAWAN RUPIAH SEJATI … 270310 27 Maret 2010

Filed under: Investasi Umum — bumi2009fans @ 3:30 pm

http://ekonomitakserius.wordpress.com/2009/03/21/tetaplah-mencintaiku-terima-kasih-xiexie-ni/ … gw pernah posting TERIMA KASIH gw bwat SEMUA DEPOSAN RUPIAH di bank2 indo … saat ini MEREKA JADI PAHLAWAN BURSA SAHAM INDO karena IKUT-IKUTAN MENGEJAR GAIN/IMBAL HASIL SEKEJAP dan TINGGI di bursa YANG PALING DICEMASI SEDUNIA SAAT KRISMON dan KRISFINALO  … trims ya, sering-sering aja bantu investasi gw secara tidak langsung : )
28/03/2010 – 19:23
Wajib Pajak Kecewa Tapi Tetap Harus Membayar
Rosdianah Dewi

(istimewa)
INILAH.COM, Jakarta – Gencarnya ajakan untuk memboikot pembayaran pajak tampaknya tak akan mempengaruhi wajib pajak membayar kewajibannya. Pemboikotan diperkirakan masih wacana.

Masyarakat memang kecewa dengan munculnya kasus makelar kasus (markus) perpajakan akhir-akhir ini. Namun masyarakat tetap harus membayar pajak karena tuntutan dari perusahaan masing-masing. Secara tidak langsung, perusahaan akan memaksa masing-masing pegawainya untuk membayar pajak.

“Tidak mungkin tidak bayar pajak, rasanya kemungkinan kecil wacana itu dapat dipraktekan,” ujar Pengamat Ekonom dari Danareksa Research Institute, Purbaya Yudhi Sadewa, kepada INILAH.COM, Minggu (28/3).

Ia mengakui di kalangan wiraswasta masih mungkin melakukan boikot untuk tidak membayar pajak. “Tapi kalau ketahuan akan mendapat sanksi yang berat,” tandasnya.

Sementara ekonom Dradjat H Wibowo menilai kasus mafia pajak yang melibatkan pegawai golongan IIIA Ditjen Pajak, Gayus Tambunan, diyakini hanya puncak gunung es. “Saya yakin kasus ini hanya puncak gunung es. Maka jadikan ini momentum untuk bersih-bersih,” papar Dradjad.

Ia mengakui banyak menerima keluhan dari wajib pajak (WP) badan terkait masih merebaknya mafia pajak. ”Mereka mengeluh kesewenangan petugas pajak yang sukar disentuh tangan hukum,”

Namun demikian Komite Pengawas Perpajakan (KPP) Hikmahanto Juwana mengatakan, rencana pemboikotan membayar pajak bukanlah tindakan yang bijaksana. Langkah tersebut akan membahayakan negara. “Kecewa boleh saja, tapi jangan sampai memboikot bayar pajak. Yang rugi nanti masyarakat juga,” tuturnya.

Ia mengingatkan, pemboikotan pajak termasuk tindak pidana. Para pelakunya dapat dikenakan sangsi hukum sesuai peraturan yang ada. “Masyarakat harus dewasa, walau kecewa tetap harus membayar pajak. Memboikot itu termasuk tindak pidana,” tegasnya.

Salah satu solusi yang ditawarkan Purbaya adalah dengan memaksimalkan sistem pembayaran secara online. Dengan cara seperti itu, proses negoisasi secara langsung akan semakin sedikit.

Dengan begitu, maka negoisasi dengan petugas pajak juga dapat diminimalisir. “Memang tidak dapat hindari 100%. Tapi kalau pertemuan langsung bisa dihindari, maka peluang negoisasi juga dapat dikurangi,” imbuh Purbaya, seraya menjelaskan, bahwa sistem online perpajakan tetap harus diimbangi dengan membersihkan institusi penting dari semua jenis tindak pengelapan.

Anggota Badan Anggaran DPR, M. Romahurmuziy menilai UU Perpajakan juga terkesan melindungi rapat-rapat rahasia pajak. Hanya aparat ditjen pajak dan Tuhan yang bisa mengetahui data wajib pajak.

“Self assesment yang sudah diterapkan sejak 1984 ditambah ketentuan rahasia pajak, serta aparat yang sudah dikenal bobrok, kolaborasi Kantor Akuntan Publik dan Konsultan Pajak semakin menyempurnakan kecurangan dan pembocoran pendapatan negara dari pajak di mana-mana,” beber dia. [mdr]
28/03/2010 – 17:08
Ekonom: Boikot Bayar Pajak, Hanya Wacana
Rosdianah Dewi

(istimewa)
INILAH.COM, Jakarta – Pembokoitan pembayaran pajak diperkirakan masih wacana. Tetapi masyarakat tetap akan membayar pajak meski mengalami kekecawaan mendalam dengan adanya markus pajak.

“Tidak mungkin tidak bayar pajak, rasanya kemungkinan kecil wacana itu dapat dipraktekan,” ujar Pengamat Ekonom dari Danareksa Research Institute, Purbaya Yudhi Sadewa, kepada INILAH.COM, Minggu (28/3).

Meski mengalami kekecewaan, tambahnya, masyarakat tetap harus membayar pajak karena tuntutan dari Perusahaan masing-masing. Secara tidak langsung, Perusahan akan memaksa masing-masing pegawainya untuk membayar pajak. “Kalau yang wiraswasta mungkin lebih mudah untuk tidak membayar pajak. Tapi kalau ketahuan akan mendapat sanksi yang berat,” ucapnya.

Sementara itu, anggota Komite Pengawas Perpajakan (KPP) Hikmahanto Juwana mengatakan, rencana pemboikotan membayar pajak bukanlah tindakan yang bijaksana. Langkah tersebut akan membahayakan negara. “Kecewa boleh saja, tapi jangan sampai memboikot bayar pajak. Yang rugi nanti masyarakat juga,” tuturnya.

Ia mengingatkan, pemboikotan pajak termasuk tindak pidana. Para pelakunya dapat dikenakan sangsi hukum sesuai peraturan yang ada. “Masyarakat harus dewasa, walau kecewa tetap harus membayar pajak. Memboikot itu termasuk tindak pidana,” tegasnya. [hid]

Iklan
 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s