1NVEST0R MAND1R1 maen SAHAM bener

belajar MANDIRI, akan JAUH LEBE SUKSES (SEJAK 210809)

jangan cuma OMDO … 290310 29 Maret 2010

Filed under: Investasi Umum — bumi2009fans @ 7:18 am

Pelaporan repo akan diwajibkan
Nilai transaksi dan basis investor diharapkan meningkat

JAKARTA: Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK), pelaku pasar modal, dan perbankan berencana mewajibkan pelaporan aksi repurchase agreement (repo) saham dan obligasi.
Kebijakan itu akan menghilangkan praktik repo yang dilakukan di luar bursa (over the counter/OTC). Namun, rencana tersebut belum sampai pada skema khusus pelaporan repo tersebut.

Ketua Bapepam-LK Ahmad Fuad Rahmany mengatakan saat ini kelompok kerja pembentukan general master repurchase agreement (GMRA) sudah terbentuk. Kelompok itu, tuturnya, sedang merumuskan usulan untuk dijadikan acuan bagi transaksi repo di dalam negeri.

“Nantinya akan diatur supaya dilaporkan dan karena bentuknya mengikuti standar internasional maka transaksinya akan lebih teratur,” ujarnya kepada pers kemarin.

Kerangka tersebut, kata Fuad, akan menjadi usulan tersendiri dari Indonesia agar dimasukkan dalam praktik standar internasional yang termuat dalam master repurchase agreement dari International Swaps and Derivatives Association Inc (ISDA).

Berdasarkan situs asosiasi itu, skema repo internasional itu menjadi acuan umum bagi transaksi di dunia, tetapi untuk praktiknya di masing-ma-sing negara perlu adanya tambahan berupa standar (attachment) khusus.

Adanya attachment dari Indonesia maka akan memudahkan investor asing untuk melakukan repo di dalam negeri.

Pembahasan GMRA sempat menjadi agenda tahun lalu karena menentukan legalitas repurchase agreement saham yang sempat dituduh menjadi salah satu penyebab ambruknya pasar saham pada 2008

Namun, otoritas memandang repo adalah fasilitas yang diberikan kepada nasabah, selama menguntungkan dan risiko terukur bursa tidak akan melarang.

Direktur Utama PT HD Capital Tbk Antony Kristanto, salah satu anggota kelompok kerja pembentukan skema repo, mengatakan kewajiban itu perlu diatur di dalam GMRA.

“Intinya agar dilaporkan dan tidak seperti sekarang yang belum jelas kewajiban pelaku repo dan sistem perdagangannya, nanti kalau jelas mulai bisa diawasi dan berguna bagi setiap pelaku pasar modal atau perbankan.”

Kelompok kerja pembahas skema repo antara lain Aso-siasi Perusahaan Efek Indonesia (APEI), self regulatory organization (SRO) dan asosiasi. Beberapa di antara asosiasi itu adalah Perhimpunan Pedagang Surat Utang Negara (Himdasun), dan Asosiasi Bank Kustodian Indonesia (ABKI).

Antony menjelaskan pihaknya tengah merumuskan aturan main dan kode etik (code of conduct) aksi repo yang lain. Namun, dia menyebutkan realisasi dan implementasinya baru terjadi tahun depan karena membutuhkan persetujuan dari sebuah lembaga internasional yang membawahi transaksi repo.

“Dengan adanya izin atau pengakuan dari mereka maka investor asing yang akan berinvestasi ke dalam negeri dapat mengerti aturan main di dalam negeri yang tidak jauh berbeda dibandingkan dengan negara lain karena sudah ada GMRA,” para Antony

Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa PT Bursa Efek Indonesia Wan Wei Yiong mengakui saat ini otoritas bursa tidak mewajibkan pelaporan setiap transaksi repo di pasar modal. Pelaporan itu, tuturnya, baik yang dilakukan dengan aset dasar (underlying asset) saham ataupun obligasi.

“Saat ini sebagian besar pelaporan repo berupa obligasi [korporasi] dan SUN [surat utang negara] saja, itu pun jumlahnya tidak banyak, karena memang tidak ada kewajiban melaporkan.”

Dirjen Pengelolaan Utang Kemenkeu Rahmat Waluyanto pernah mengatakan pemerintah berharap adanya GMRA dapat menambah nilai transaksi yang juga dapat menggunakan SUN sebagai basis transaksinya.

Hal itu, tuturnya, merupakan salah satu cara mengembangkan basis investor lokal dengan penerbitan instrumen yang sesuai dan dibutuhkan.

“[Salah satu caranya yaitu] perlu dikembangkan pasar repo [SUN], saat ini repo belum banyak dimanfaatkan secara maksimal, rencana GMRA diharapkan dapat menggairahkan pasar karena instrumennya [SUN] semakin beragam,” ujarnya.

Kepala Biro Transaksi dan Lembaga Efek Bapepam-LK Nurhaida baru-baru ini mengatakan salah satu poin yang akan diatur di dalam GMRA itu adalah penentuan klausul gagal bayar di dalam transaksi repo.

Tanpa repo berantai

Nurhaida menjelaskan klausul pengaturan repo berantai (chain repo) tidak akan dimasukkan ke dalam GMRA tersebut, sehingga kalaupun akan diatur akan dimasukkan ke dalam peraturan lain.

Direktur PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) Trisnadi Yulrisman menuturkan bentuk GMRA itu bukan bertujuan mempersiapkan diri untuk menghadapi penerapan single investor identification (SID) dan straight through processing (STP) di bursa tahun depan. “Beda [tujuan dengan SID atau STP], untuk kepentingan industri bersama saja.”

Trisnadi menambahkan dalam pengaturan repo ini, untuk anggota bursa tak perlu dilaporkan karena transaksinya sudah menyatu dalam bursa dan otomatis terlaporkan. Namun untuk pelaku repo lainnya seperti sekuritas nonanggota bursa dan bank, hali tu tetap dilaporkan.”Tetapi hal itu belum pasti karena baru rencana.” (Fahmi Achmad) (irvin.avriano@bisnis.co.id)

Oleh Irvin Avriano A.
Bisnis Indonesia

Iklan
 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s