1NVEST0R MAND1R1 maen SAHAM bener

belajar MANDIRI, akan JAUH LEBE SUKSES (SEJAK 210809)

cheating @ihsg … 310310 31 Maret 2010

Filed under: Investasi dan Risiko — bumi2009fans @ 12:15 pm

Dec 11th, 2009 | Rubrik SEKURITAS
Insider Trading

Insider trading adalah sebutan bagi perdagangan saham oleh orang-orang dalam perusahaan tersebut. Dalam beberapa yurisdiksi, insider trading bisa dilakukan dan sah menurut hukum. Namun istilah ini umumnya merujuk kepada kegiatan ilegal di lingkungan pasar finansial untuk mencari keuntungan yang biasanya dilakukan dengan cara memanfanfaatkan informasi internal, misalnya rencana-rencana atau keputusan-keputusan perusahaan yang belum dipublikasikan.
Menurut undang undang Pasar Modal dalam penjelasannya dikatakan bahwa yang dimaksud dengan “informasi orang dalam” adalah informasi material yang dimiliki oleh orang dalam yang belum tersedia oleh umum.
Sedangkan pengertian orang dalam menurut Undang-undang pasar modal adalah: komisaris, direktur, atau pegawai emiten atau Perusahaan Publik; pemegang saham utama emiten atan perusahaan publik; orang perseorangan yang karena kedudukannya atau profesinya atau hubungan usahanya dengan emiten atau (perusahaan) publik memungkinkan orang tersebut memperoleh informasi orang dalam.
Sementara itu UU Pasar Modal kita menegaskan lagi antara lain: Pasal 95 menegaskan, orang dalam emiten yang mempunyai informasi orang dalam dilarang melakukan penjualan atau pembelian atas efek emiten dimaksud, efek perusahaan lain yang melakukan transaksi dengan emiten yang bersangkutan.
Pasal 96 menegaskan, orang dalam sebagaimana dimaksud Pasal 95 dilarang; a) mempengaruhi pihak lain untuk melakukan pembelian atau penjualan atas efek dimaksud atau b) memberi informasi orang dalam kepada pihak mana pun yang patut diduga dapat menggunakan informasi dimaksud untuk melakukan pembelian atau penjualan atas efek.
Pasal 98 menegaskan, perusahaan efek yang memiliki informasi orang dalam mengenai emiten dilarang melakukan transaksi efek emiten atau perusahaan publik tersebut, kecuali; a) transaksi tersebut dilakukan bukan atas tanggungannya sendiri, tetapi atas perintah nasabahnya; b) perusahaan efek tersebut tidak memberikan rekomendasi pada nasabahnya mengenai efek yang bersangkutan.
Yang paling penting mengenai insider Trading ini adalah jika memenuhi tiga unsur secara kumulatif. Yaitu; adanya orang dalam, adanya informasi orang dalam, dan adanya transaksi yang dilakukan berdasarkan informasi orang dalam.
Informasi orang dalam (inside information/ nonpublic information) bisa berupa menjadi “haram” hukumnya untuk digunakan apabila digunakan oleh orang yang tidak berhak. Contoh kasar mengenai inside information ini adalah seorang pegawai yang memiliki informasi perusahaan yang bisa meningkatkan harga saham perusahaannya kemudian memberikan kepada orang lain dengan syarat ia bisa memperoleh sebagian dari keuntungannya.
Transaksi-transaksi seperti ini mengharuskan perilkuan yang adil dan pengungkapan informasi yang cukup secara tepat waktu oleh perseroan untuk memastikan adanya pasar yang benar dan berpengetahuan bagi efek perseroan yang bersangkutan.
Di Indonesia, praktik insider trading juga sering terdengar. Begitu mudah kata-kata itu disebutkan. Mulai dari pejabat pemerintah, suara politisi di gedung parlemen yang sangat kencang, sampai cuma bisik-bisik di pasar.
Akan tetapi, sampai kini, Bapepam belum ”dapat” membuktikan adanya praktik haram itu. Jika kita membuka lembaran sejarah kebelakang, banyak sekali sekali kasus-kasus yang berindikasikan Insider Trading yang kontroversial.
Ingat saja kasus Bank Skandal Bank Duta (1990) yang kolaps karena melanggar prinsip keterbukaan. Semua hal tersebut membuktikan insider trading memang suatau kejahatan di Pasar Modal yang sangat sulit untuk dibuktikan. Namun tidak hanya di Indonesia, bahkan di negara yang sudah maju sekalipun seperti Amerika Serikat. Tidaklah mudah untuk membawa pelaku kejahatan ini ke dalam peradilan pidana. Hal ini terkait dengan sulitnya pembuktian atas praktek kejahatan tersebut.
(pph)
Mar 23rd, 2010 | Rubrik EDITORIAL
Keterbukaan Emiten Jangan Basa Basi
Entah sudah berapa kali otoritas bursa berteriak agar para perusahaan terbuka (emiten) lebih transparan menyampaikan informasi seputar perusahaan. Apalagi kewajiban bagi perusahaan terbuka untuk menyampaikan keterbukaan informasi penting sudah diamanatkan dalam aturan resmi.
Jika mengacu aturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK), setidaknya ada 10 informasi yang perlu dilaporkan perusahaan yang telah listing pada publik, yaitu penggunaan dana hasil penawaran umum, laporan keuangan semester, dan laporan keuangan tahunan.
Berikutnya rencana Rapat Umum Pemegang Saham/RUPS, hasil RUPS, informasi perubahan pemegang saham, informasi kepailitan, fakta yang material, transaksi yang melibatkan benturan kepentingan, dan transaksi yang bersifat material.
Pentingnya informasi tersebut dilaporkan oleh perusahaan terbuka pada Bapepam dan masyarakat adalah sebagai wujud pertanggung jawaban si emiten yang telah meraup dana dari masyarakat ketika melaksanakan penawaran saham perdana atau intial public offering (IPO).
Bagaimana pelaksanaan keterbukaan informasi emiten Bursa Efek Indonesia (BEI), selama ini? Jika ukurannya sanksi, sepanjang tahun ini, para emiten di industri pasar modal patut diacungi jempol dalam menegakkan keterbukaan informasi. Setidaknya hingga awal tahun ini belum ada satu emiten pun yang “terbukti” melakukan pelanggaran keterbukaan informasi. Paling banter hanya terlambat menyampaikan laporan keuangan.
Apakah ini berarti emiten di Bursa Efek Indonesia telah benar-benar menjalankan keterbukaan informasi? Apabila kriterianya adalah sanksi yang dijatuhkan Bapepam, bisa dikatakan jawabannya: ya.
Persoalannya, Bapepam bukankah institusi yang sempurna. Artinya, tak adanya sanksi yang diberikan pada emiten bukan berarti tidak ada pelanggaran keterbukaan informasi oleh emiten. Sebab, bisa saja terjadi pelanggaran keterbukaan informasi oleh emiten, tanpa mampu (belum) terendus oleh Bapepam.
Selain itu, keterbukaan informasi seperti tuntutan Bapepam pun masih memiliki celah. Misalnya, terkait keterbukaan informasi tentang fakta yang bersifat material. Menurut aturan Bapepam nomor X.K.1, yang dimaksud dengan fakta material adalah informasi yang mungkin mempengaruhi nilai saham emiten bersangkutan.
Kata-kata “mungkin” dalam aturan tersebut jadi debatable karena bersifat memprediksi atau ramalan. Pedoman apa yang bisa dipakai bahwa suatu informasi akan mempengaruhi nilai saham emiten hingga ia material atau tidak? Sampai sekarang belum ada standarnya bakunya.
Demikian juga ketentuan Bapepam yang mengharuskan penyampaian fakta material kepada masyarakat paling lambat akhir hari kerja kedua setelah keputusan atau terjadinya suatu peristiwa. Disadari bahwa ketentuan tersebut di atas tidak relevan dengan kebutuhan investor atau pemegang saham yang selalu ingin “well informed,” mengingat pergerakan harga saham in-herent dan terjadi lama hitungan detik. Batas waktu paling lambat hari kerja kedua jadi terhitung sangat lambat jika dibandingkan dengan dengan akselerasi pasar saham.
Fakta di atas hanya sedikit dari masalah keterbukaan informasi di pasar modal yang belum sepenuhnya menemukan solusinya. Inilah yang menjadi tugas Bapepam guna mencari jalan keluar terbaik. Dengan demikian keterbukaan informasi benar-benar mampu menjawab kebutuhan seluruh pelaku pasar modal dan bukan basa-basi untuk memenuhi aturan alias sekedar menggugurkan kewajiban.
(pph)

Iklan
 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s