1NVEST0R MAND1R1 maen SAHAM bener

belajar MANDIRI, akan JAUH LEBE SUKSES (SEJAK 210809)

ekonomi indon, LANJUT (3) 11 November 2010

Filed under: Investasi Umum — bumi2009fans @ 7:02 am

Kualitas pertumbuhan ekonomi dipertanyakan
Oleh Vega Aulia Pradipta | 09 December 2010
bisnis

JAKARTA: Agresivitas pertumbuhan ekonomi Indonesia pascakrisis keuangan global 2008 dikhawatirkan tidak akan bisa signifikan mengurangi tingkat kemiskinan karena karakter pertumbuhannya yang tidak berkualitas.

Anthony Budiawan, Direktur Eksekutif Indonesia Institute for Financial and Economic Advancement (IIFEA) mengatakan capaian pertumbuhan ekonomi yang tidak berkualitas itu kian diperparah kategorisasi kemiskinan yang kurang bisa memotret keadaan sebenarnya.

“Pendapatan per kapita Indonesia diprediksi mencapai US$3.000 tahun ini, akan tetapi capaian itu tidak berdampak positif pada upaya pengurangan tingkat kemiskinan di Tanah Air,” ujarnya dalam satu diskusi di Jakarta, kemarin.

Mengenai kategorisasi kemiskinan, Anthony berpendapat Badan Pusat Statistik (BPS) seharusnya juga menyediakan data kemiskinan untuk penduduk yang berpendapatan US$2 dan US$4 per hari, tidak hanya di bawah US$1 per hari.

Berdasarkan kategorisasi kemiskinan BPS, penduduk dengan pendapatan di bawah US$2 dan US$4 per hari memang belum termasuk miskin. Namun, berdasar kategorisasi Bank Dunia, mereka masuk dalam kemiskinan menengah yang rentan terhadap krisis.

Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah Bappenas Max Hasudungan Pohan mengatakan bagaimanapun pertumbuhan ekonomi yang dikonfirmasi oleh kenaikan angka pendapatan per kapita berdampak positif terhadap penurunan tingkat kemiskinan.

“Faktanya, berdasarkan data BPS, tingkat kemiskinan per Maret 2010 menurun menjadi 13,33% atau sekitar 31,02 juta jiwa. Angka ini menurun dibanding tahun 2009 sebesar 14,15% dari total penduduk Indonesia,” katanya.

Direktur Lembaga Penelitian dan Penyelidikan Ekonomi Masyarakat Fakultas Ekonomi UI Arianto A. Patunru mengatakan perdebatan soal kualitas pertumbuhan ekonomi seharusnya tidak mengabaikan tiga karakteristik kemiskinan di Indonesia.

Karakter itu, pertama, kategori tingkat kemiskinan sendiri. Penduduk miskin 2009 tercatat 15,4%, tapi ketika kategorinya dinaikkan jadi US$2, naik jadi 43%. “Berarti memang banyak yang di bawah garis kemiskinan, lebih banyak lagi yang near poor yang sensitif krisis.”

Kedua, kemiskinan non-pendapatan (income non-poverty) perlu lebih diperhatikan karena mereka langsung tidak ada akses kepada air bersih, sanitasi, pendidikan dan kesehatan. “Ini lebih mengerikan dari income poverty,” katanya.

Karakter ketiga, yakni disparitas wilayah. Arianto mengatakan 8 dari 10 provinsi termiskin di Indonesia berada di wilayah Indonesia Timur. Melihat tingkat kemiskinan di Indonesia, lanjutnya, perlu memperhatikan ketiga karakteristik kemiskinan tersebut.

Yang jelas, pembangunan ekonomi Indonesia saat ini perlu lebih mengutamakan bagaimana meningkatkan daya saing. Dengan begitu, isu-isu kemiskinan termasuk pengangguran dapat pelan-pelan berkurang. (bsi)
06 Desember 2010
Proyeksi Ekonomi 2011
Sangat Cerah, Namun…

TAHUN depan ekonomi Indonesia akan berlari lebih kencang,” ujar Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa. Kalimat itu juga kerap didengungkan para pejabat dalam beberapa minggu terakhir ini. Menteri Hatta berkali-kali menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi pada 2011 akan melampaui tahun ini sekitar enam persen.

Hatta tidak sendirian. Deputi Gubernur Bank Indonesia Hartadi A. Sarwono sama optimistisnya. Ia mengungkapkan bahwa BI memproyeksikan pertumbuhan ekonomi tahun depan pada kisaran 6,0-6,5 persen. “Akan lebih baik dibanding tahun ini,” katanya.

Optimisme ini sudah mengemuka saat pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2011, Juni lalu. Awalnya pemerintah hanya menargetkan pertumbuhan ekonomi tahun depan 6,3 persen. Tapi, setelah mempertimbangkan perekonomian global yang berpotensi membaik, pertumbuhan ekonomi direvisi menjadi 6,4 persen. Angka itu jauh lebih tinggi dibanding target dalam APBN 2010 sebesar 5,8 persen.

Ada sejumlah indikator yang bisa menunjang perekonomian tahun depan lari lebih cepat. Kepala Ekonom Bank Danamon Anton Gunawan menyebutkan konsumsi nonmakanan akan lebih cepat dibanding konsumsi makanan. Investasi lumayan dominan. Ekspor juga masih bertumbuh meski dibayang-bayangi kenaikan barang-barang impor.

Tapi, kata Anton, di tengah cepatnya laju perekonomian, ada beberapa hal yang mesti diwaspadai. Pertama, inflasi alias melonjaknya harga barang dan jasa. Melonjaknya inflasi sudah terasa sejak tahun ini. Dalam APBN 2010, inflasi dipatok hanya 5,5 persen. Target itu akan meleset tajam. Inflasi tahun ini bisa melonjak menjadi 6,1 persen.

Lonjakan harga barang dan jasa itu masih akan berlanjut tahun depan. Menurut Anton, pemicunya masih didorong oleh inflasi harga makanan. Secara global tren harga bahan pa-ngan memang terus meningkat dipengaruhi kebakaran ladang gandum di Rusia. Mau tak mau Indonesia ikut terkena dampaknya. Harga pangan di dalam negeri ikut melambung. Pembatasan konsumsi bahan bakar minyak bersubsidi atau larangan mobil pribadi menggunakan Premium juga akan ikut mendorong inflasi, meski tak terlalu besar.

Harga pangan bisa terus naik bila tahun depan bencana kembali mendera Tanah Air. Panen bahan pangan terganggu dan distribusinya terhambat. Buntutnya, tingkat inflasi melambung. Anton memperkirakan laju inflasi 2011 akan melonjak hingga 6,5 persen.

Faktor kedua yang harus diperhatikan pemerintah adalah kualitas pertumbuhan ekonomi, terutama di sektor manufaktur. Pertumbuhan sektor ini ditopang oleh industri elektronik dan otomotif yang rata-rata masih bertumbuh sekitar 10 persen. Sekalipun sektor manufaktur tumbuh, secara keseluruhan belum bisa diandalkan menyerap banyak tenaga kerja, baik yang tetap maupun yang paruh waktu.

Sektor manufaktur ini perlu dicermati. Apalagi kini ada gejala deindustrialisasi alias menurunnya peran sektor industri dalam perekonomian. Gejala ditandai dengan, antara lain, tren ekspor bahan mentah semakin meningkat dibanding ekspor produk olahan. Dalam 10 tahun terakhir, sektor industri hanya bertumbuh sekitar 3,5 persen, di bawah pertumbuhan ekonomi rata-rata enam persen. Padahal pada masa jaya-jayanya pada 1987-1996, industri manufaktur bisa tumbuh dua digit (rata-rata 12 persen) atau hampir dua kali lipat pertumbuhan ekonomi 6,9 persen.

Banyak kalangan sudah mengingatkan pemerintah akan ancaman deindustrialisasi ini. Gubernur BI Darmin Nasution salah satunya. Menurut Darmin, deindustrialisasi bisa menurunkan nilai tambah industri nasional dan tergerusnya produktivitas ekonomi. Ini jelas sangat tidak menguntungkan di tengah masih tingginya angka pengangguran dan kemiskinan di Indonesia. Pendek kata, ujar dia, deindustrialisasi tantangan Indonesia ke depan di tengah berbagai pencapaian positif perekonomian nasional.

Industri manufaktur nasional juga masih kental dengan muatan barang impor. Akibatnya pertumbuhan ekonomi yang tinggi malah dibarengi dengan naiknya impor secara signifikan. Ujung-ujungnya, surplus perdagangan menurun dan berpengaruh pada transaksi neraca berjalan.

Salah satu penyebab deindustrialisasi adalah lambatnya pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur di Indonesia berjalan bak siput. Sebenarnya pembangunan infrastruktur sudah menjadi prioritas utama pemerintah. Dalam masa kepemimpinan pertama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono digagas Infrastructure Summit I dan II pada 2005 dan 2006. Lewat forum ini diharapkan investor swasta tertarik bekerja sama dengan pemerintah mengembangkan sejumlah proyek infrastruktur raksasa.

Sayangnya, sampai berakhirnya masa jabatan pertama Yudhoyono, pengembangan infrastruktur masih sebatas konsep. Memang ada keberhasilan, seperti pembangunan pembangkit listrik 10 ribu megawatt. Tapi itu pun masih jauh dari harapan. Kini pemerintah menawarkan sejumlah proyek infrastruktur dalam format private project partnership alias kemitraan swasta dan pemerintah. Tahap awal ada empat proyek ditawarkan, tapi sampai sekarang rencana itu masih jadi perdebatan di Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional serta Badan Koordinasi Pena-naman Modal.

Mandeknya pembangunan infrastruktur tentu sangat memprihatinkan. Padahal, kata Anton, itu bisa menopang pertumbuhan ekonomi. Lambatnya pembangunan infrastruktur juga menjadi salah satu pemicu ekonomi biaya tinggi. Inilah penyakit kronis bertahun-tahun yang tak pernah sembuh. Ekonomi biaya tinggi memang bukan semata-mata disebabkan oleh minimnya infrastruktur, melainkan juga masalah birokrasi-termasuk peraturan daerah bermasalah atau menghambat investasi dan pungutan liar yang begitu merata di sejumlah daerah (lihat “Salam Tempel Sepanjang Jalan”).

Menurut Direktur Lembaga Penyidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia Arianto Patunru, minimnya infrastruktur serta marak-nya pungutan liar membuat biaya logistik meningkat menjadi sekitar 14 persen dari biaya produksi. Biaya logistik di Indonesia lebih mahal dibanding di negara lain rata-rata 4-5 persen. “Biaya ini terpaksa dibebankan- kepada konsumen dalam bentuk harga produk yang lebih mahal,” kata Patunru. Tingginya biaya ekonomi itu pula yang membuat pertumbuhan ekonomi nasional tak seimpresif Cina atau India yang bisa tumbuh di atas sembilan persen.

Walhasil, tak ada pilihan lain, pemerintah harus berbenah. Pemerintah wajib menyembuhkan pelbagai penyakit kronis bila perekonomian tahun depan dan di masa-masa mendatang bertumbuh dengan kualitas yang tinggi.

Kinerja Ekonomi 2010 & Tantangan 2011
Rabu, 21 Juli 2010 – 10:05 wib

Tanpa terasa, kita sudah memasuki paruh kedua 2010. Sejauh ini, kinerja ekonomi global cenderung terus membaik dan sinyal pemulihan terasa semakin kuat.

Kondisi ini terutama didukung oleh performa beberapa negara pilar perekonomian dunia, seperti Amerika Serikat (AS), Jepang, China, dan India yang kinerjanya terus membaik.

Perbaikan ekonomi AS di antaranya tercermin dari laju ekonomi triwulan I-2010 yang mampu tumbuh 2,4 persen (yoy) dengan ditopang dari penguatan kinerja ekspor dan konsumsi rumah tangga serta perbaikan di sektor industri.

Hal senada juga terjadi di Jepang dan India di mana ekspor,konsumsi masyarakat, dan produktivitas industri menjadi daya dorong perekonomian nasional.

Untuk China, perbaikan ekonomi terlihat dari kinerja triwulan I-2010 di mana produk domestik bruto (PDB) melaju kencang sebesar 11,9 persen (yoy) dan merupakan pertumbuhan tertinggi dalam tiga tahun terakhir.

Selain itu, investasi aset tetap dan produktivitas industri juga tumbuh sangat tinggi masing-masing 25,6 persen dan 19,6 persen.

Performa ekonomi China yang fantastis ini tercatat menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi negara-negara Asia lainnya khususnya melalui jalur perdagangan (trade channel).

Sejalan dengan perkembangan positif ekonomi global, kinerja ekonomi Indonesia pada paruh pertama 2010 juga terus membaik. Dari sisi ekonomi makro, stabilitas berbagai indikator ekonomi relatif terjaga dengan kecenderungan semakin menguat.

Kurs rupiah terhadap dolar AS, misalnya pada Januari 2010 pergerakan rata-ratanya masih berkisar Rp9.294, namun rupiah terus menguat dan pada Juni 2010 sudah berada pada tingkat Rp9.150 per dolar AS.

Untuk laju inflasi,meskipun pada Mei dan Juni 2010 mengalami kenaikan, tapi secara umum tekanan inflasi sepanjang Januari-Juni 2010 masih relatif terkendali dan berada dalam koridor sesuai sasaran pemerintah dan Bank Indonesia (BI). Dari sisi sektor riil, kinerja beberapa variabel terkait juga mencerminkan adanya penguatan.

Kinerja ekspor, misalnya nilai kumulatifnya dalam lima bulan pertama 2010 mencapai USD60 miliar atau meningkat cukup tajam 47,68 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2009 lalu.

Sejalan dengan penguatan ekspor tersebut, posisi cadangan devisa pada akhir Juni 2010 meningkat menjadi USD76,32 miliar dan kinerja neraca pembayaran pada triwulan II-2010 diperkirakan tetap surplus sebagaimana pada triwulan sebelumnya.

Dari sisi konsumsi, total penjualan mobil enam bulan pertama 2010 yang naik fenomenal 76 persen dibandingkan tahun lalu menjadi salah satu indikator masih kuatnya konsumsi rumah tangga.

Sedangkan dari sisi investasi, penjualan semen di dalam negeri triwulan I-2010 yang naik secara tahunan sebesar 17,7 persen mencerminkan perkembangan positif kinerja investasi.

Kenaikan penjualan semen ini sejalan dengan maraknya kegiatan investasi sektor properti di berbagai kota besar di Indonesia baik untuk kepentingan komersial maupun residensial.

Berkaca pada kondisi di atas, bisa disimpulkan performa ekonomi domestik di sepanjang paruh pertama 2010 cukup menggembirakan. Tanpa adanya kebijakan dan kejadian luar biasa (shock), kinerja ekonomi Indonesia hingga akhir 2010 akan tetap prospektif. World Economic Outlook (WEO) Juli 2010 memperkirakan Indonesia akan tumbuh 6,0 persen pada 2010.

Krisis Eropa dan OJK

Sementara untuk 2011, kinerja ekonomi Indonesia diperkirakan semakin prospektif. Berbagai publikasi internasional, seperti WEO dan Consensus Forecast memproyeksikan laju PDB Indonesia pada 2011 akan lebih tinggi dibandingkan 2010, yakni pada tingkat 6,2 persen(yoy). Meskipun diwarnai sejumlah sinyal positif, namun potensi datangnya tantangan pada 2011 tetap perlu diwaspadai.

Sesungguhnya ada berbagai tantangan pada 2011, namun dalam tulisan ini saya akan menguraikan dua tantangan saja yang cukup krusial.

Dari perspektif global, salah satu tantangan berasal dari meluasnya dampak lanjutan Krisis Eropa. Seperti diketahui, Krisis Eropa terdeteksi pada akhir 2009 yang dipicu oleh melonjaknya beban utang dan defisit fiskal beberapa negara anggota Uni Eropa.

Dari sisi beban utang, dalam Maastricht Benchmarksudah disepakati bahwa rasio utang pemerintah terhadap PDB tidak boleh melampaui 60 persen, namun banyak negara Uni Eropa yang melanggar ketentuan ini, seperti Italia (115,8 persen), Yunani (115,1 persen), Prancis (77,6 persen),Portugal (76,8 persen), Jerman (73,2 persen), Inggris (68,1 persen), dan Irlandia (64 persen).

Sedangkan,dari sisi defisit fiskal di mana rasionya terhadap PDB tidak boleh lebih 3 persen, pada 2010 ada 12 negara yang melanggar konsensus ini, seperti Irlandia (14,3 persen),Yunani (13,5 persen), Inggris (11,3 persen), Spanyol (11,2 persen), Portugal (9,4 persen), Prancis (7,6 persen), Belanda (6,1 persen),Italia (5,2 persen),Belgia (4,8 persen), Austria (4,7 persen), Finlandia (3,6 persen),dan Jerman (3,3 persen).

Akibat krisis Eropa, beberapa waktu lalu bursa saham dan pasar finansial Eropa mengalami kejatuhan terindikasi dari pelarian modal (capital flight) secara masif dari pasar Eropa ke negara-negara yang dianggap lebih aman seperti AS.

Selain itu, Krisis Eropa telah melemahkan permintaan agregat dan produktivitas industri dalam beberapa waktu terakhir.

Bagi Indonesia, meluasnya dampak lanjutan krisis Eropa pada 2011 merupakan tantangan tersendiri. Pasalnya, Uni Eropa merupakan salah satu tujuan ekspor nonmigas Indonesia yang potensial.

Dalam lima tahun terakhir, kinerja perdagangan Indonesia–Uni Eropa terus meningkat dan selalu mendatangkan surplus bagi Indonesia sebesar rata-rata USD5,16 miliar per tahunnya.

Pada 2006 dan 2007, misalnya surplus Indonesia tercatat USD6,0 miliar dan USD5,6 miliar. Berlanjutnya Krisis Eropa pada 2011 tentu berpotensi menurunkan kinerja ekspor Indonesia ke kawasan tersebut yang pada gilirannya bisa menghambat ekspansi ekonomi pada 2011.

Hal ini perlu segera diantisipasi dengan mencari negara substitusi tujuan ekspor. Tantangan kedua terkait dengan sektor keuangan.

Seperti diketahui, setelah tertunda delapan tahun, pemerintah bertekad mewujudkan terbentuknya otoritas jasa keuangan (OJK) sebagai lembaga pengawasan sektor keuangan yang baru selambat-lambatnya akhir tahun ini.

Saat ini, RUU OJK tengah di bahas di DPR. Jika OJK benar terbentuk pada tahun ini, berarti pada 2011 merupakan tahun pertama operasional lembaga tersebut.

Ini artinya, akan terjadi perubahan dan transformasi secara mendasar dalam tatanan sektor keuangan di Indonesia pada 2011.

Pengawasan perbankan yang sebelumnya dilakukan BI dan supervisi lembaga keuangan nonbank, seperti asuransi, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan yang selama ini di bawah otoritas Bapepam-Lembaga Keuangan akan dipindah dan menjadi kewenangan OJK.

Namun,persoalan tidak selesai di sini. Pengalaman pahit beberapa negara dengan OJK-nya, seperti Inggris dan Prancis serta keberatan sejumlah pelaku industri jasa keuangan untuk membayar iuran OJK, menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah untuk bisa merumuskan formulasi terbaik sekaligus mewujudkan OJK sebagai lembaga pengawasan yang independen, kuat, dan kredibel yang mampu mengubah pengelolaan sektor keuangan di Indonesia menjadi jauh lebih baik.(*)

MUHAMMAD ROMLI
Analis Badan Kebijakan Fiskal,
Kemenkeu RI(Koran SI/Koran SI/ade)

Iklan
 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s