1NVEST0R MAND1R1 maen SAHAM bener

belajar MANDIRI, akan JAUH LEBE SUKSES (SEJAK 210809)

ekonomi makro indo : INFLASI 2011 18 November 2010

Filed under: Investasi Umum — bumi2009fans @ 11:29 am

Outlook RI dari Moodys Selamatkan Pasar

Oleh: Ahmad Munjin
Pasar Modal – Kamis, 27 Januari 2011 | 17:59 WIB

INILAH.COM, Jakarta – Rupiah dan IHSG kompak menguat. Lembaga rating Moody’s yang menyatakan, out look ekonomi Indonesia masih stabil dan inflasi yang tak perlu dikhawatirkan menjadi katalisnya.

Albertus Christian K, periset dan analis senior PT Monex Investindo Futures mengatakan, penguatan rupiah hari ini dipicu pernyataan Lembaga Pemeringkat Internasional Moody’s Rating. Moody’s menyatakan, out look ekonomi Indonesia masih stabil.

Selain itu, Moody’s juga mengatakan, tingkat inflasi RI sebenarnya tidak perlu dikhawatirkan secara berlebihan. Sebab, jika terjadi kenaikan suku bunga dari Bank Indonesia dengan timing yang tepat, inflasi bisa terkendali.

“Karena itu, sepanjang perdagangan rupiah sempat menguat ke level 9.011 setelah sempat melemah ke level 9.033 per dolar AS,” katanya kepada INILAH.COM, di Jakarta, Kamis (27/1).

Kurs rupiah di pasar spot valas antar bank Jakarta, Kamis (27/1) ditutup menguat 10 poin (0,11%) jadi 9.034/9.038 per dolar AS dari posisi kemarin 9.034/9.038. Penguatan rupiah juga didukung hasil Federal Open Market Cammittee (FOMC) yang mengecewakan investor. Hal ini terkait penilaian indikasi ekonomi AS.

“Meskipun, terjadi kelanjutan pemulihan, hanya saja pasar melihat kekhawatiran tingkat pengeluaran konsumen terutama rumah tangga yang menjadi tulang punggung ekonomi AS,” ujarnya. Pasar melihat, pengeluaran rumah tangga AS menjadi lemah sebagaimana diakui oleh The Fed sendiri.

Selain itu, lanjut Albertus, program quantitative easing untuk menopang pertumbuhan ekonomi AS, juga masih terus dilanjutkan dan belum ada satupun anggota dewan yang mengambil suara untuk menghentikannya. “Karena itu, sentimennya jadi negatif bagi dolar AS,” ungkapnya.

Tapi, karena S&P Rating men-down grade peringkat utang Jepang ke level AA- dari sebelumnya AA+ kembali menekan yuan dan memperkuat dolar AS. Alhasil, dolar AS pada akhirnya ditransaksikan variatif terhadap mayoritas mata uang utama. “Terhadap euro (mata uang gabungan negara-negara Eropa), dolar AS ditransaksikan menguat ke level US$1,3675 dari sebelumnya US$1,3790 per euro,” imbuh Albertus.

Sementara pengamat pasar modal dari Capital Bridge Indonesia Aji Martono mengatakan, penguatan indeks hari ini dipicu positifnya pergerakan bursa global dan regional yang kompak kecuali bursa Brazil. “Di sisi lain, kenaikan indeks juga karena faktor teknikal setelah indeks melemah tajam sebelumnya,” paparnya.

Pada saat yang sama, lanjut Aji, penetapan harga rights issue Bank Mandiri di level Rp5.000 memicu minat investor. Selain minat pada saham PT Bank Mandiri (BMRI), investor juga mulau berburu saham-saham lain di sektor perbankan.

Apalagi, saat roadshow, aksi korporasi ini mengalami oversubscribed hingga di atas dua kali. Tapi, indeks hari ini tidak berhasil menguji resistance 3.530 sehingga tidak mendukung aksi beli kembali untuk penguatan bursa berikutnya.

Menurutnya, indeks justru tak kuat bertahan di level tersebut dan mengarah ke level support 3.510, sehingga investor merealisasikan keuntungan. Ini seiring sentimen negatif dari down grade utang Jepang.

Sebab, selain faktor global-regional, teknikal dan aksi korporasi emiten seperti rights issue Bank Mandiri, tidak ada hal lain yang bisa jadi pendongkrak IHSG. “Dari dalam negeri belum ada berita yang bisa menggerakkan pasar,” timpalnya. [mdr]
“Inflasi Tak Bisa Disembuhkan dengan BI Rate”
Kamis, 27 Januari 2011 – 20:20 wib
Martin Bagya Kertiyasa – Okezone

JAKARTA – Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Hartadi A Sarwono menegaskan jika tingkat suku bunga BI (BI Rate) bukan obat untuk inflasi.

“Penyakit inflasi tidak bisa disembuhkan dengan BI rate. Perlu instrumen lain, khususnya dari pemerintah,” ungkap Hartadi kala ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (27/1/2011).

Menurutnya, perlu ada instrumen yang dibentuk dari pusat dan daerah. “Pertama koordinasi, leadership di Menko. Selain itu, ada tim penanggulangan inflasi (TPI) yang dikoordinasikan BI dan K/L terkait. Di pusat dan daerah,” tambahnya.

Lebih lanjut, Hartadi menilai TPI di daerah harus bekerja sama dengan pemda untuk bisa mengendalikan bahan-bahan pokok. “Untuk TPID, ada pendekatan ke kepala daerah untuk mengendalikan bahan-bahan pokok. Pengendalian harga menjadi penting bagi kinerja kepala daerah karenanya langsung disambut antusias,” jelasnya.

Menurutnya tidak bisa koordinasi hanya terjadi di satu provinsi saja, harus terkait. Saat ini TPID sudah ada di 53 kota, 32 di antaranya ibukota dan dirasa sudah cukup memadai.

Selain intrumen tersebut Hartadi menilai harus terjadi perkembangan signifikan pada volitile food karena harga global yang terus meningkat.

“Harga pangan global akan terus naik. Kalau impor saja tidak cukup dan mahal. Kemandirian pangan menjadi penting. Mencetak sawah baru, membuka lahan baru. Ini hal yang menjadi strategis,” tambahnya.

Dengan demikian dirinya menilai shock yang terjadi akan bisa diredam, namun bukan berarti shock akan berhenti. “Kalau sudah bisa menyediakan sektor pangan yang mandiri, shock tidak akan terjadi lagi. Ke depan akan banyak shock, perlu bersiap dari sekarang,” jelasnya.

Selain itu dia berpendapat jika kebijakan pembebasan bea masuk ini bisa menurunkan imported inflasi.”Ada kebijakan pemerintah yang menurunkan pos tarif, ini bisa menurunkan imported inflasi,” kata Hartadi.(ade)
Rabu, 26/01/2011 16:19 WIB
Ancaman Inflasi Komoditas Pangan
Teguh Santoso – suaraPembaca

Jakarta – Banyak kalangan tidak menduga bahwa inflasi di penghujung 2010 akan mencapai 6,96 persen. Prestasi ekonomi yang dicapai selama 2010 akan tercoreng rapor merah karena pemerintah dinilai tidak bisa menjaga stabilitas harga. Padahal dalam APBNP 2010, inflasi dipatok sebesar 5,3 persen.

Berarti pemerintah salah besar dalam memperkirakan inflasi. Prediksi World Bank pun juga meleset, yang memprediksi bahwa inflasi di Indonesia pada angka 5,1 persen. Lalu pertanyaanya, apa yang menyebabkan inflasi naik sedemikian besar?.

Menurut perhitungan BPS, sepanjang 2010 penyumbang inflasi terbesar adalah beras sebesar 1,29 persen dan inflasi bahan makanan secara umum menyumbang inflasi sebesar 0,69 persen. Pada akhir 2010 masyarakat juga digegerkan dengan kenaikan harga cabai hingga ratusan persen.

Bahkan dibeberapa daerah harga cabai mencapai Rp. 70.000,- hingga Rp. 80.000,- per kilogram (kg). Harga tersebut berarti melampaui harga daging sapi yang paling mahal Rp. 60.000,- per kg.

Kenaikan harga cabai tersebut memberi andil pada angka inflasi keseluruhan sebesar 0,32 persen. Melihat cukup signifikannya kontribusi inflasi komoditas bahan makanan terhadap total inflasi, pertanyaan selanjutnya adalah mengapa kondisi tersebut bisa terjadi?

Banyak kalangan sepakat bahwa kenaikan harga komoditas bahan makanan terutama cabai dan beras disebabkan karena cuaca ekstrim dengan durasi yang panjang, sehingga menimbulkan dampak yang signifikan terhadap penurunan produksi pertanian. Kemudian ditransfer dalam bentuk tingginya harga komoditas pertanian/pangan.

Pemerintah juga telah menyadari hal yang sama. Kebijakan moneter yang dimiliki Bank Indonesia pun pasti tidak berdaya menghadapi fenomena inflasi semacam ini, karena inflasi terjadi dari sisi Agregate Supply.

Bahkan Bank Indonesia tidak melakukan antisipasi dari sisi moneter untuk meredam gejolak laju inflasi, ditandai dengan BI rate yang masih 6,5 persen. Karena otoritas moneter menyadari bahwa inflasi yang terjadi bukan semata fenomena moneter. Lalu siapa yang bertanggung jawab terhadap tingginya inflasi terutama bahan pangan?

Tanggung Jawab Pemerintah

Tingginya laju inflasi pasti berdampak pada kesejahteraan masyarakat karena daya beli yang terus menurun. Namun masyarakat disatu sisi tidak bisa berbuat banyak mengadapi lonjakan harga kecuali hanya mengkencangkan ikat pinggang. Sehingga dalam hal ini pemerintah yang sepenuhnya harus bertanggung jawab terhadap lonjakan inflasi yang jauh dari target tersebut.

Jika tidak dilakukan upaya tanggap darurat dan upaya prefentif, ancaman bencana sosial bukan tidak mungkin akan terjadi. Tingginya harga bahan pangan pokok pasti akan berpengaruh terhadap ketahanan pangan nasional. Karena indikator ketahanan pangan salah satunya adalah aksesibilitas terhadap pangan dari sisi keterjangkauan harga.

Dalam menghadapi fenomena perubahan iklim yang berpengaruh terhadap produksi komoditas pertanian pangan, pemerintah bisa dinilai lambat. Menurut pakar ekonomi pertanian Bustanul Arifin (2010) menyatakan pemerintah secara gentle mengakui lambanya mengantisipasi fenomena perubahan iklim tersebut. Padahal pengalaman seharusnya bisa menjadi cermin bagi pemerintah.

Menurut kajian Irawan (2006) lonjakan impor beras yang terjadi pada 1997/1998 terjadi karena anomali cuaca. Peristiwa anomali cuaca tersebut terjadi selama 14 bulan berturut-turut antara Maret 1997 hingga April 1998. Namun bedanya anomali cuaca pada waktu itu menimbulkan musim kemarau berkepanjangan. Sementara anomali cuaca sekarang ini menimbulkan musim hujan yang tidak berkesudahan.

Sebenarnya para pakar sudah mengkaji bagaimana dampak perubahan iklim terhadap perekonomian atau sebaliknya. Karena pada dasarnya perubahan iklim dan aktivitas perekonomian bisa mempunyai hubungan yang bersifat kausal.

Tingginya aktifitas ekonomi yang menimbulkan emisi karbon serta banyaknya aktifitas ekonomi perkantoran yang menimbulkan efek gas rumah kaca (GRK) menjadi pemicu perubahan iklim. Sektor pertanian juga menyumbang 6-18 persen emisi GRK yang terutama berasal dari penggunaan pupuk anorganik.

Seperti yang dikemukakan oleh ekonom terkenal asal inggris Sir Nicholas Stern, yang dikenal dengan Stern Review: Economics of Climate Change. Perubahan iklim yang ekstrem juga pasti berdampak pada perekonomian terutama pada sisi supply dalam hal ini sektor pertanian, yang akhirnya berdampak pada kenaikan harga-harga seperti sekarang ini.

Sebenarnya kajian tentang dampak perubahan iklim sudah dilakukan oleh Balai Litbang Kementrian Pertanian sejak 2007. Tim sintesis kebijakan Balitbang Kementrian Pertanian sudah merekomendasikan bahwa strategi antisipasi terhadap perubahan iklim merupakan aspek kunci yang harus menjadi rencana strategis Kementrian dalam rangka menyikapi perubahan iklim.

Lebih lagi lembaga-lembaga nasional dan internasional juga telah menyampaikan prakiraan iklim yang intinya meramalkan bahwa bulan basah akan terus terjadi hingga Maret 2011 (Arifin, 2010).

Namun, rekomendasi nampaknya hanya sekedar rekomendasi, dampak yang dikhawatrikan tetap saja terjadi. Meskipun sudah terlambat, pemerintah harus segera mengambil langkah antisipatif dan prefentif menghadapai fenomena alam yang berdampak pada masalah sosial dan ekonomi.

Strategi Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim

Secara teknis upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim pada sektor pertanian memang tidak bisa secara instant dilakukan. Membutuhkan waktu yang cukup lama karena perlu dilakukan penelitian dan analisis yang mendalam, sehingga mustahil akan langsung dirasakan dampaknya pada 2011.

Nampaknya masyarakat tetap harus bersabar menghadapi lonjakan harga pangan yang masih akan berlangsung hingga pertengahan tahun ini. Namun demikian, pemerintah harus melakukan upaya untuk meminimalisir lonjakan harga pangan dengan melakukan operasi pasar meskipun mustahil dilakukan untuk komoditas cabai dan bawang merah.

Setidaknya jika harga beras bisa diturunkan dengan operasi pasar, maka inflasi bahan pangan juga akan bisa turun. Dalam jangka panjang, strategi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim pada sektor pertanian mutlak harus dengan mengedepankan sains dan teknologi, selain upaya penurunan emisi karbon dan GRK.

Dibutuhkan tanaman pangan yang bisa berdaptasi dengan perubahan iklim yang ekstrim dan hal itu membutuhkan investasi untuk R and D (research and development) yang cukup besar selain waktu yang cukup lama.

Di Indonesia, dana untuk R and D hanya Rp. 3 Trilyun atau sekitar 0,1 persen dari PDB. 13 kali lebih rendah dari China dan 7 kali lebih rendah dari negeri jiran Malaysia (Arifin, 2010). Sehingga inovasi khususnya bidang pertanian bisa dikatakan jarang terdengar.

Upaya yang harus dilakukan pemerintah adalah pertama, meningkatkan alokasi fiskal untuk investasi dalam R and D khususnya untuk bidang pertanian. Dengan tingginya alokasi dan untuk R and D diharapkan akan menghasilkan inovasi komoditas pertanian yang bisa beradaptasi dengan perubahan iklim.

Kedua, pemberian insentif bagi sektor swasta untuk berinvestasi disektor pertanian komoditas pangan, serta melibatkan swasta dalam peningkatan R and D.

Ketiga, perencanaan perluasan lahan pertanian yang berkaitan dengan pengelolaan tata guna lahan yang sampai sekarang masih karut marut.

Dengan dilakukan strategi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, ancaman inflasi komoditas pangan akibat anomali cuaca pasti akan bisa teratasi. Tinggal bagaimana pemerintah secara melakukan secara serius atau tidak. Negara lain bisa mengapa Indonesia tidak?

Teguh Santoso
Jl. Jatikusuman I Demak
uss_rockk@yahoo.com
08562718131

(wwn/wwn)
Direktur Riset Infobank Eko B. Supriyanto mengatakan tekanan inflasi masih membayangi pertumbuhan ekonomi tahun depan, yang diperkirakan bisa mencapai 6,6 persen. Tapi, dalam skenario pesimistis, pertumbuhan masih bisa 6,3 persen. Pertumbuhan ekonomi banyak ditopang peningkatan investasi dan ekspor sehingga tidak bergantung pada sektor konsumsi semata.

“Inflasi masih menjadi bahaya laten tahun depan,” kata Eko dalam seminar Infobank Outlook 2011 di Jakarta pada Selasa lalu. Inflasi akan datang silih berganti. Pada Oktober lalu, inflasi mengarah ke 5,6 persen dan diprediksi plus-minus 5 persen pada akhir 2010. Adapun inflasi 2011 diprediksi plus-minus 6 persen. Pemicunya dari penawaran yang mengalami kendala distribusi.

Sumber : TEMPOINTERAKTIF.COM
Pembangunan Ekonomi RI Cenderung Menurun
Kamis, 9 Desember 2010 – 16:08 wib
R Ghita Intan Permatasari – Okezone

JAKARTA – Pembangunan ekonomi Indonesia sampai tahun 2005 ternyata jauh dari memuaskan. Hal ini berdasarkan analisa Indonesia Institute for Financial and Economic Advancement (IIFEA) terhadap pembangunan ekonomi periode 1995-2005.

Hal ini disampaikan Executive Director, IIFEA Anthony Budiawan, dalam acara “Potret Pembangunan Ekonomi Indonesia, Apakah Kita Sudah Berada di Jalur yang Benar untuk Menjadi Negara Maju?”, di Gedung Graha Niaga, Jakarta, Kamis (9/12/2010).

“Secara kualitas pembangunan ekonomi Indonesia bahkan cenderung menurun yang tercermin dari meningkatnya kesenjangan sosial dan masih melimpahnya jumlah rakyat miskin,” ungkapnya.

Di samping itu, sektor industri manufaktur mempunyai nilai yang tambah tinggi ternyata bisa dikatakan masih sangat lemah, serta mempunyai tingkat ketergantungan atas impor yang cukup tinggi.

“Peningkatan PDB per kapita tidak terefleksi pada peningkatan pendapatan rill masyarakat. Apabila tidak ada perubahan yang signifikan pada strategi pembangunan ekonomi Indonesia maka masa depan bangsa Indonesia, khususnya rakyat kecil, terlihat suram,” pungkasnya.(ade)

Iklan
 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s