1NVEST0R MAND1R1 maen SAHAM bener

belajar MANDIRI, akan JAUH LEBE SUKSES (SEJAK 210809)

ekonomi makro indon 2011: PMTB 19 November 2010

Filed under: Investasi Umum — bumi2009fans @ 7:19 am

Korupsi, Pertumbuhan, Kemiskinan
Editor: TI Produksi
Senin, 28 Februari 2011 | 04:25 WIB

FAISAL BASRI

Pertumbuhan ekonomi Indonesia terus meningkat, mencapai 6,1 persen pada tahun 2010. Pendapatan per kapita pun naik lumayan, telah mencapai di atas 3.000 dollar AS pada tahun yang sama.

Angka kemiskinan dan tingkat pengangguran juga turun. Masih cukup banyak data lainnya yang menunjukkan bahwa perekonomian kita mengalami perbaikan.

Namun, mengapa persepsi masyarakat berdasarkan berbagai survei mengindikasikan bahwa keadaan semakin sulit. Ketidakpuasan terhadap kinerja pemerintah di bidang ekonomi juga meningkat.

Mengapa pedagang kaki lima kian menjamur di kota-kota besar? Mengapa preman merajalela? Mengapa semakin banyak saja tenaga kerja Indonesia terpaksa mengadu nasib di luar negeri dengan taruhan nyawa sekalipun?

Tentu ada yang salah dari proses pembangunan yang dari sosok luarnya menunjukkan perbaikan. Perbaikan itu pun masih perlu dipertanyakan kualitasnya. Kalau saja pertumbuhan ekonomi cukup berkualitas, tentu tak akan banyak muncul anomali ataupun kontradiksi.

Salah satu penyebab utama rendahnya kualitas pertumbuhan adalah korupsi. Praktik-praktik korupsi di segala lini kehidupan menyebabkan investasi terhambat. Pengusaha membutuhkan dana lebih besar untuk menjalankan usahanya.

Di masa Orde Baru yang kita yakini tingkat korupsinya sangat parah, pengusaha masih bisa meraup laba karena persaingan dari luar negeri dibatasi dengan berbagai bentuk perlindungan.

Korupsi juga menyebabkan kualitas infrastruktur rendah. Penggelembungan nilai proyek dan pemotongan standar baku yang dipersyaratkan dalam kontrak membuat kualitas bangunan sangat buruk sehingga cepat rusak.

Teramat mudah menemukan buktinya dengan kasatmata: jalan yang mudah berlubang dan menjelma menjadi kubangan, jalan khusus bus transjakarta, dan bangunan-bangunan pemerintah. Ongkos pemeliharaan jadi mahal sehingga mengorbankan anggaran yang sepatutnya lebih banyak dialokasikan untuk orang miskin.

Agaknya tak berlebihan kalau kita kian meyakini bahwa sumber kebocoran terbesar adalah dari penerimaan perpajakan. Bagaimana mungkin nisbah penerimaan pajak terhadap produk domestik bruto (tax ratio) justru mengalami penurunan dalam dua tahun terakhir dibandingkan dengan selama lima tahun sebelumnya berturut-turut.

Dengan penurunan penerimaan pajak, peran pemerintah untuk melayani rakyat melemah. Porsi pengeluaran pemerintah di dalam produk domestik bruto tak kunjung menembus 10 persen. Padahal, di negara yang sangat liberal seperti Amerika Serikat sekalipun, porsinya mencapai 20 persen.

Bukankah menyerahkan kegiatan ekonomi pada mekanisme pasar juga mensyaratkan hadirnya peran negara yang lebih kuat, terutama dalam menciptakan jaring-jaring pengaman pasar agar kelompok-kelompok yang rentan bisa terlindungi.

Jaring-jaring pengaman pasar wajib ada dan melekat di dalam sistem pasar. Dana untuk itu dari mana lagi kalau bukan dari pajak, yang merupakan perangkat untuk meredistribusikan pendapatan dari yang lebih mampu ke yang kurang mampu.

Kalau begini terus, APBN kian mandul untuk memberdayakan rakyat. Tanda-tandanya mulai tampak. Tahun 2010 kita sudah mengalami defisit dalam keseimbangan primer (penerimaan negara dikurangi belanja negara di luar pembayaran bunga utang). Defisit keseimbangan primer baru pertama kali terjadi dalam 10 tahun terakhir.

APBN yang kian mandul berdampak pula pada pelemahan kemampuan pemerintah untuk menyuntikkan dana segar ke sektor-sektor yang seharusnya memperoleh prioritas, seperti sektor pertanian dan atau pedesaan. Bagaimana mungkin hendak memerangi kemiskinan jika basis kemiskinan yang notabene ada di pedesaan—hampir dua pertiga penduduk miskin ada di desa—tak kunjung disentuh dengan serius.

Justru sektor pertanian kian terbebani karena sumbangsih sektor industri manufaktur—yang seharusnya jadi pengimbang—terus saja menurun. Terbebani karena pilihan bagi pencari kerja adalah kembali ke sektor pertanian atau memadati sektor informal. Karena itu, pekerja informal bertambah banyak, sekitar 70 persen dari semua orang yang bekerja. Tak diragukan lagi, pertumbuhan gagal menciptakan lapangan kerja yang berkualitas.

Selanjutnya, pertumbuhan yang tidak berkualitas akan membuat hampir separuh penduduk rentan terhadap gejolak ekonomi. Sedikit saja harga-harga pangan naik membuat penduduk yang nyaris miskin jadi benar-benar miskin, tak lagi mampu menopang kebutuhan hidup minimumnya: 2.100 kalori per kapita sehari ditambah dengan pendidikan dasar dan kesehatan dasar.

Kalau sekadar mengurangi kemiskinan, pemerintah bisa saja memberikan bantuan langsung tunai, pelayanan kesehatan, dan pendidikan dasar gratis. Namun, mengisi kemerdekaan tak cukup sampai di situ. Yang harus dilakukan adalah memerangi kemiskinan, membongkar akar-akar kemiskinan.

Yang paling jitu adalah dengan menciptakan lapangan kerja bermutu. Untuk itu, tak ada pilihan lain kecuali memberdayakan sektor pertanian, membangun pedesaan dengan sungguh-sungguh, dan memacu industrialisasi.

Menyerahkan sepenuhnya pada mekanisme pasar saja tak cukup. Peran aktif negara harus lebih mengedepan. Dengan memberantas korupsi, peran negara niscaya akan lebih mumpuni. Plus, perubahan paradigma pembangunan, tentu saja.

Tidak boleh ada kemiskinan di bumi Indonesia Merdeka, kata Bung Karno. Syarat perlunya adalah berantas korupsi. Sebab, sesuai dengan slogan PBB: ”The cost of corruption is poverty, human suffering and under development. Everyone pays.”

Faisal Basri Pengamat Ekonomi

CSIS: Pertumbuhan 2011 Dibayangi Inflasi
Kamis, 13 Januari 2011 | 14:04

JAKARTA – Center for Strategic and International Studies (CSIS) memproyeksikan perekonomian Indonesia tahun ini masih akan tumbuh pada level yang tinggi, meski dibayangi tekanan inflasi, meningkatnya impor, dan konstraksi pada neraca berjalan.

“Pertumbuhan ekonomi nasional kami perkirakan berkisar 6-6,5%, sama dengan yang diprediksi Bank Indonesia,” kata Peneliti Departemen Ekonomi CSIS Deni Friawan di Jakarta, Selasa (11/1).

Menurut Deni, pertumbuhan ekonomi pada tahun ini ditentukan oleh faktor fundamental membaiknya ekonomi pada 2010. “Meskipun pertumbuhan pada 2010 di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi selama satu dekade terakhir, namun masih lebih rendah dibanding tingkat pertumbuhan sebelum krisis 1997/98,” ujar dia.

Investasi dan konsumsi rumah tangga masih menjadi penopang mesin pertumbuhan sekaligus dapat mengimbangi penurunan pada pengeluaran pemerintah. Dari sisi penawaran, pertumbuhan sektor pertanian akan melambat akibat cuaca buruk. Sedangkan pertumbuhan sektor industri melemah karena penurunan di sektor pertambangan dan konstruksi.

Menurut Deni, peluang Indonesia untuk tetap mampu mempertahankan pertumbuhan pada level di atas 6%, sangat beralasan. Hal ini karena pertumbuhan ekonomi di sejumlah negara terutama Eropa dan Amerika Serikat masih sangat rendah dan dibayangi krisis. “Ini menjadi peluang Indonesia memanfaatkan derasnya “capital inflow” (arus modal masuk) ke dalam negeri,” tegas dia.

Selain arus modal yang masuk dalam bentuk portofolio di pasar saham dalam negeri, foreign direct investment (investasi asing langsung) juga menjadi pendorong tumbuhnya ekonomi nasional. Karena itu, pemerintah harus mampu menjaga momentum pertumbuhan investasi yang cukup tinggi pada 2010 dapat dipelihara atau bahkan meningkat tahun ini.

Selain investasi, pertumbuhan ekonomi yang tinggi juga ditandai dengan indikator ekspor nasional yang terus melonjak. Namun, untuk mempertahankan ekspor pada level yang signfikan, diperlukan peningkatan daya saing produk yang dihasilkan dan diversifikasi pasar ekspor. “India dan Tiongkok juga akan lebih menekankan pertumbuhan berorientasi ekspor demi mempertahankan pertumbuhannya,” kata dia.

Tantangan
Meski diproyeksikan tinggi, CSIS menilai terdapat sejumlah tantangan yang dihadapi antara lain faktor regional dan global. Perekonomian dunia masih dibayangi ketidakpastian. Negara-negara maju masih akan menerapkan kebijakan moneter yang longgar, suku bunga rendah, sementara negara-negara berkembang masih akan melanjutkan kebijakan normalisasi dan menaikkan suku bunga untuk menekan inflasi.

Suku bunga global yang rendah dan perkiraan stimulus moneter tahap kedua di negara maju akan mendorong kenaikan bursa saham global, dan pelemahan nilai tukar dolar AS yang berdampak pada peningkatan harga-harga komoditas.

“Peningkatan arus masuk modal asing telah meningkatkan cadangan devisa nasional, namun juga meningkatkan kerentanan pada perekonomian domestik terhadap guncangan dari perubahan sentimen investor yang dapat berbalik arah secara tiba-tiba,” kata Deni,

Dari dalam negeri, faktor juga penting dilakukan adalah peningkatan daya saing produksi dengan mempercepat pembangunan infrastruktur dan perbaikan iklim investasi. Pemerintah harus mencari cara yang tepat dalam membiayai pembangunan infrastruktur, termasuk melibatkan sektor swasta.

“Pemerintah harus memberi jaminan dalam pembangunan infrastruktur tidak merugikan investor, dengan adanya kepastian hukum misalnya menyangkut pembebasan lahan,” tutur dia.

Sedangkan untuk investasi asing langsung, bisa dengan menyederhanakan peraturan dan perbaikan kerangka perundang-undangan yang berkaitan dengan aktivitas usaha sebagai jaminan kenyamanan berinvestasi. (ef)

Hot Money Masih Melimpah di 2011
Headline
inilah.com
Oleh: Ahmad Munjin
Ekonomi – Jumat, 24 Desember 2010 | 18:46 WIB

INILAH.COM, Jakarta – Derasnya arus hot money di 2010, masih akan terjadi tahun depan. Investor akan mengambil keuntungan dari perbedaan tingkat suku bunga antar negara (carry trade).

Pengamat ekonomi David Sumual mengatakan, deras tidaknya aliran hot money di 2011, sangat tergantung pada pemulihan ekonomi global. Tapi, dilihat dalam konteks ekonomi AS, arus dana panas itu masih akan mengalir deras tahun depan.

Sebab menurut David, The Fed sudah menggulirkan quantitative easing (QE) tahap kedua sejak November 2010. Bank Sentral AS itu membeli US Treasury secara bertahap senilai US$600 miliar hingga Juni 2011.

“Tujuannya untuk membiayai defisit fiskal karena pembelian surat utang AS dari Asia terutama China sudah melambat,” katanya kepada INILAH.COM, di Jakarta, Selasa (21/12).

Dari sisi fiskal, AS juga melakukan pemangkasan pajak untuk dua tahun ke depan. Diharapkan, stimulus dari sisi moneter dan fiskal itu dapat memulihkan ekonomi dunia. Pada saat yang sama, AS masih akan mempertahankan suku bunga rendah hingga 2011. “Karena itu, hot money masih akan melimpah ke Indonesia di 2011,” tandasnya.

Namun, David menjelaskan, pengaruh QE tidak otomatis memicu derasnya hot money ke pasar domestik. “Kebijakan suku bunga rendah yang akan dipertahankan selama 2011 bakal berpengaruh langsung pada derasnya hot money,” timpalnya.

Menurutnya, investor bisa meminjam dana dengan suku bunga rendah di negara-negara maju seperti AS di level 0-0,25%, Eropa 1% dan Jepang 0-0,1% untuk diinvestasikan di negara-negara berkembang termasuk RI. Sementara RI, berpeluang menaikkan suku bunga acuannya dari level 6,5% saat ini ke level 7% di 2011. “Selama suku bunga rendah, carry trade akan terjadi,” ucap David.

Carry Trade adalah aksi mengambil keuntungan dari perbedaan tingkat suku bunga antar negara. Dalam aktivitas carry trade, seorang investor atau pelaku pasar akan meminjam sejumlah uang di negara bersuku bunga kecil, lalu menginvestasikannya ke negara yang bersuku bunga tinggi seperti RI.

Hingga Oktober 2010, hot money yang masuk ke pasar modal seperti Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Surat Utang Negara (SUN) dan saham mencapai Rp133 triliun. Hanya saja, pada November-Desember terjadi profit taking invetor asing. Karena itu, hingga November 2010, terjadi penurunan Rp37,4 triliun ke level Rp95,6 triliun.

Menurut David, besaran hot money tahun depan, sangat tergantung pada harga minyak yang potensial naik tahun depan. Pada saat yang sama, pemerintah akan melarang Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi untuk mobil pelat hitam. “Jika kebijakan itu memicu inflasi yang tidak bisa dikendalikan, arus hot money akan terhambat,” imbuh David.

Inflasi 2011, juga akan terdorong oleh melambungnya harga bahan pokok terutama beras. Hanya saja, peluang Indonesia untuk mendapatkan gelar investment grade di 2011, bisa memicu derasnya hot money. “Jika inflasi bisa dikontrol, aliran hot money bisa lebih deras dibandingkan 2010,” ungkapnya.

Apalagi, lanjut David, prospek pertumbuhan ekonomi di negara lain masih rendah sehingga asing tidak punya pilihan selain mengalirkan dananya ke emerging market terutama Indonesia. Dia memperkirakan, arus hot money 2011 akan besar seperti 2010. “Tapi, sebagian dana tersebut juga akan masuk ke obligasi korporasi dan sektor riil,” paparnya.

Dihubungi terpisah, Eric Alexander Sugandi, ekonom Standard Chartered Bank mengatakan hal senada. Menurutnya, arus hot money masih akan mengalir deras ke dalam negeri. Pasalnya, fundamental ekonomi RI sangat bagus.

Hal ini bisa dilihat dari inflasi yang masih terkendali di level moderat tahun depan meskipun angkanya akan berada di atas target BI dan pemerintah. Eric memperkirakan, inflasi untuk full year 2011 akan berada di level moderat 6,5%. “Angka ini seiring kenaikan harga pangan seperti beras, cabai dan bawang merah,” urainya.

Kalaupun pembatasan BBM untuk mobil pelat hitam dilaksanakan tahun depan, inflasi tidak akan jauh dari level itu. Sebab, kuatnya fundamental ekonomi RI, juga bisa dilihat dari GDP (Gross Domestic Product) yang akan terus tumbuh. “Saya perkirakan, jika 2010 RI bisa tumbuh 6%, pada 2011 bisa mencapai 6,5%,” ucapnya.

Derasnya arus hot money juga mendapat dukungan dari rate of return investasi RI yang cukup menarik. Lihat saja, selisih BI rate di level 6,5% dengan Fed Fund Rate di angka 0-0,25%. “Begitu juga dengan yield obligasi RI yang masih jauh lebih tinggi dibandingkan dengan yield US Treasury,” paparnya.

Namun, Eric memperkirakan, aliran dana asing ke obligasi dan pasar modal 2011, tidak akan sederas 2010 maupun 2009. “Pada 2009 dan 2010, harga saham RI masih murah dan yield obligasi masih tinggi,” tuturnya.

Sedangkan di 2011, harga saham sudah mahal dan yield obligasi semakin mengkerut karena harganya semakin mahal. “Tapi saya yakin dana asing masih akan tetap masuk di 2011 meskipun tidak akan sederas tahun-tahun sebelumnya,” ucap Eric. [mdr]
Senin, 29 November 2010 | 16:04 oleh Irma Yani
CADANGAN DEVISA
Pengamat: Cadangan devisa sukar tembus US$ 100 miliar

JAKARTA. Pengamat memperkirakan cadangan devisa sukar menembus level US$ 100 miliar pada akhir tahun nanti. Pasalnya, laju cadangan devisa itu akan tertahan aksi profit taking pada investor menjelang akhir tahun nanti.

Pengamat pasar uang Farial Anwar memperkirakan, cadangan devisa hanya berada di kisaran US$ 95 miliar pada akhir tahun nanti. Bahkan, dia menduga, cadangan devisa yang selama ini ditopang oleh aliran dana asing akan berkurang karena investor akan merealisasikan keuntungan pada awal Desember nanti. “Kemungkinan naik lagi sulit karena di berbagai negara pun sedang terjadi spekulasi,” katanya, Senin (29/11).

Menurut Farial, cadangan devisa seharusnya disokong dari hasil suatu sektor dalam negeri seperti hasil ekspor, perusahaan pemerintah yang dikelola Bank Indonesia, pinjaman luar negeri dalam valuta asing, dan hibah. “Tapi kenyataannya itu malah kecil presentasenya bila dibandingkan dengan arus modal asing (hot money),” jelasnya.

Sementara, pengamat ekonomi Purbaya Yudhi Sadhewa menduga, cadangan devisa berkisar US$ 94 miliar hingga US$ 100 miliar. Ia memperkirakan cadangan devisa masih terus naik karena arus dana asing masih akan terus mengalir ke dalam negeri. “Tergantung dari perkembangan yang terjadi di global termasuk Korea maupun Eropa sana,” terangnya.

Sebelumnya, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Bank Indonesia (BI) memprediksi, cadangan devisa bisa menembus US$ 100 miliar hingga akhir tahun ini. Akhir November 2010 lalu, cadangan devisa telah menembus US$ 93 miliar. Ini cadangan devisa tertinggi dalam sejarah RI.

Senin, 29/11/2010 09:58:39 WIB
Mengakselerasi pembangunan infrastruktur
Oleh: Sandiaga Salahuddin Uno
bisnis
Bagi kami dunia usaha, adalah kabar bahagia pemerintah meluncurkan 12 proyek pembangunan jalan dan empat proyek pembangunan fasilitas pasokan air minum dengan nilai sekitar US$1,2 miliar.

Membahagiakan karena harapan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi menjadi semakin nyata. Geregetan rasanya jika melihat pembangunan infrastruktur dalam 12 tahun terakhir yang terkesan jalan di tempat.

Indonesia adalah negara dengan sumber daya manusia dan alam yang melimpah ruah. Jika secara ekonomi kedua potensi itu tidak dapat dimaksimalkan, mungkin salah satu penyebab adalah buruknya infrastruktur.

Padahal, jika Indonesia ingin setara dengan China dan India pada 2030, tidak ada jalan lain selain mengakselerasi pembangunan infrastruktur mengingat selama ini keterbatasan infrastruktur telah menyandera potensi ekonomi suatu daerah, menjadi salah satu faktor penyebab tingginya inflasi, dan menimbulkan ekonomi biaya tinggi yang terus mendera terutama untuk sektor UMKM.

Jika persoalan ini dapat dituntaskan, hal itu merupakan sebuah prestasi besar yang dilakukan oleh pemerintahan SBY-Boediono dan akan dicatat dalam tinta emas sejarah negeri ini.

Soal pendanaan, tentu saja pemerintah tidak punya cukup dana dan karenanya perlu dukungan swasta. Skema public private partnership (PPP) adalah pilihan tepat. Hanya saja dalam merealisasikannya pemerintah harus memiliki nyali dalam membebaskan lahan dengan cepat, namun bijak, dan tidak merugikan pemilik lahan yang sebenarnya.

Hingga kini, di lapangan masih terdapat persoalan yang belum tuntas, yakni pengadaan lahan yang dikuasai oleh segelintir spekulan. Ini terjadi pada hampir semua program pembangunan infrastruktur.

Kekuatan lokal berlomba-lomba ikut meminta ‘jatah’ atas proyek pembangunan yang dilaksanakan di wilayah mereka. Padahal mereka jugalah yang kelak menikmati manfaat dari hasil pembangunan infrastruktur itu.

Ironisnya lagi, bukan hanya kekuatan lokal yang menjadi spekulan tanah. Keterlibatan oknum birokrasi dan aparat hukum kian memperparah kondisi ini. Itulah mengapa lahir paradigma ‘Aku dapat apa’ dari setiap proyek pembangunan infrastruktur.

Selain kerap mengganggu kelancaran proyek, hal ini sangat merugikan pengusaha karena menimbulkan tambahan biaya yang harus dikeluarkan.

Dari sisi regulasi, kondisinya lebih menyedihkan lagi. Rancangan Undang-Undang Pengadaan Lahan hingga kini belum juga dibahas DPR. Padahal RUU Pengadaan Lahan dirumuskan sejak 2005 dalam Infrastructure Summit.

Bahkan dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional, target penyelesaian RUU tersebut paling lambat Desember 2010. Situasi inilah yang menyebabkan pelaksanaan pembangunan infrastruktur cukup mencemaskan. Ada kegalauan akibat berbagai hambatan yang harus dituntaskan yang ironisnya belum ada tanda-tanda perbaikan.

Harus percaya diri

Harus diakui, dalam pandangan kami, pengusaha, pemerintah kurang percaya diri dalam menegakkan aturan dan hukum yang ada. Padahal sesungguhnya pemerintah telah memiliki perangkat hukum yang cukup untuk menjamin pembebasan lahan. Sayangnya, pelaksana eksekusi (eksekutor) terkesan ingin aman saja. Sikap itu sangat merugikan karena dapat menimbulkan ketidakpastian usaha.

Akibat lebih lanjut adalah perbankan tidak mau mendanai proyek yang nilainya sangat besar tersebut. Padahal, tanpa peran perbankan dan investor yang memiliki pendanaan kuat, berbagai proyek infrastruktur tersebut mustahil dilaksanakan.

Hemat saya, untuk mengakselerasi pembangunan infrastruktur, ada beberapa hal yang harus dilakukan pemerintah. Pertama, mempercepat pembahasan RUU Pengadaan Lahan bersama DPR. Sebab, bagaimanapun RUU tersebut akan menjadi payung hukum yang kuat untuk membebaskan lahan demi kepentingan umum.

Kedua, mengunci segala potensi aksi spekulan tanah. Caranya dengan membersihkan aparat hukum dan birokrasi yang berkongsi dengan kekuatan-kekuatan lokal yang mengatasnamakan kelompok masyarakat tertentu. Sampaikan secara terbuka lokasi pembangunan dan harga berdasarkan hasil penilaian tim appraisal independen yang profesional.

Ketiga, memberikan insentif. Idealnya insentif diberikan secara permanen, baik berupa fiskal (tax holiday) maupun nonfiskal (guarantee) yakni suatu jaminan jika penghasilan berkurang dan ditanggungnya biaya pembebasan lahan oleh pemerintah.

Jaminan ini dibutuhkan karena biasanya biaya pembebasan lahan yang dipermainkan spekulan tanah menjadi bengkak beberapa kali lipat dari yang dianggarkan pengusaha.

Keempat, tersedianya dana penjamin untuk memastikan kelancaran proyek pembangunan infrastruktur, misalnya, dana pembebasan lahan. Dana penjamin itulah yang menjadi salah satu wujud keseriusan pemerintah.

Kelima, melakukan penguatan masyarakat lokal yang akan terkena dampak dari pembangunan infrastruktur. Ini penting untuk meminimalisasi resistansi kekuatan lokal sekaligus membangun keswadayaan masyarakat dalam pembangunan, mengingat program yang dilakukan sifatnya top down dengan investasi yang sangat besar. Pada prinsipnya, kearifan lokal seharusnya dapat menjadi solusi jitu pengadaan lahan.

Penguatan berupa kesadaran dan antisipasi atas dampak pembangunan merupakan hal yang sangat penting. Inilah yang disebut pembangunan berkelanjutan, bukan hanya fisik namun mentalitasnya.

Aspek ini kerap kali dilupakan, padahal menjadi faktor penting untuk meminimalisasi resistansi (penolakan) dan permainan spekulan tanah. Ini adalah sebuah solusi ketika pemerintah dan aparat hukum tidak berdaya menghadapi spekulan.

Karenanya, mendorong partisipasi masyarakat lokal menjadi hal yang wajib agar rakyat terlibat aktif dan tidak menjadi bagian dari duri pengganggu atas rencana pembangunan infrastruktur yang sangat strategis tersebut.

Namun, hal lain yang juga penting, pemerintah jangan hanya dapat ‘menyanyikan lagu’ tentang indahnya program pembangunan infrastruktur, tetapi mampu menangani berbagai hambatannya.

Sebab kegagalan proyek pembangunan infrastruktur akan mendatangkan efek ketidakpercayaan dunia usaha terhadap pemerintah di samping melahirkan indeks persepsi yang semakin menempatkan Indonesia sebagai sebagai negara dengan iklim usaha yang kurang baik.

Oleh karena itu, seluruh stakeholder harus bergerak cepat. Presiden harus memantau dengan seksama dan mendorong para pembantunya untuk bergerak cepat, mengevaluasi pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional.

Jika tidak, apa yang menjadi kecemasan kita semua bisa menjadi nyata, bahwa Indonesia akan semakin tidak setara secara ekonomi dibandingkan dengan negara lain. Bukankah itu adalah hal yang kita semua tidak inginkan?

Oleh Sandiaga Salahuddin Uno
Pendiri Yayasan Indonesia Setara

Ekspansi dunia usaha meningkat
OLEH ACHMAD ARIS Bisnis Indonesia

Kegiatan dunia usaha pada triwulan III/2010 tercatat mengalami ekspansi yang lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

Laju ekonomi banyak didorong pembentukan modal tetap
JAKARTA: Kegiatan dunia usaha pada triwu lan III/2010 tercatat mengalami ekspansi yang lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

Hal itu terungkap dalam hasil survei Bank Indonesia terhadap kegiatan dunia usaha (SKDU) pada triwulan III/2010. Survei yang dilakukan kepada sebanyak 2.587 perusahaan tersebut menunjukkan saldo bersih tertimbang (SBT) kegiatan usaha pada triwulan III/2010 sebesar 14,39% atau lebih tinggi dibandingkan dengan kinerja triwulan II/2010 sebesar 12,39%.

“Peningkatan konsumsi masyarakat sehubungan dengan bulan puasa dan hari raya Idulfitri yang terjadi pada triwulan III/2010 ditengarai menjadi faktor utama pen dorong ekspansi kegiatan usaha,“ demikian hasil survei dari situs resmi BI kemarin.

Beberapa faktor lain yang memengaruhi ekspansi usaha pada triwulan III/2010 a.l. peningkatan permintaan ekspor dan peningkatan pendapatan bunga kredit.

Berdasarkan 9 sektor ekonomi yang disurvei, 8 sektor mengalami peningkatan kegiatan usaha di mana sumbangan terbesar berasal dari sektor perdagangan, hotel & restoran sebesar 3,88% terutama dari subsektor perdagangan, kemudian sektor jasa-jasa sebesar 3,25%, dan sektor keuangan, persewaan & jasa perusahaan (2,58%).

Sementara itu, kontraksi kegiatan usaha hanya terjadi pada sektor pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan, dan perikanan yaitu -0,38% sehubungan dengan telah berakhirnya musim panen dan keadaan cuaca yang kurang mendukung.

Untuk subsektornya, lanjut survei itu, mayoritas subsektor ekonomi mengalami ekspansi ke giatan usaha dengan kontribusi terbesar berasal dari subsektor perdagangan, diikuti oleh subsektor pemerintahan umum dan subsektor bank, sedangkan kontraksi kegiatan usaha terbesar terjadi pada subsektor tanaman pangan, dan diikuti subsektor industri alat angkutan, mesin, dan peralatannya.

Lebih jauh responden memperkirakan terjadi perlambatan ekspansi kegiatan usaha pada triwulan IV/2010 yang tecermin dari SBT sebesar 23,50% atau lebih rendah dibandingkan perkiraan triwulan sebelumnya sebesar 27,27%.

“Menurut responden, pengelu aran konsumsi dalam negeri pada triwulan IV/2010 masih akan mengalami peningkatan meski tidak setinggi triwulan sebelumnya,“ tulis hasil survei itu.

Terkait laju inflasi, responden memperkirakan laju inflasi sepanjang 2010 akan berada dalam range 5%-7% di mana dari 2.563 responden yang memberikan jawaban, sebanyak 64,57% responden memperkirakan inflasi 2010 sebesar 5%-7%.
Modal tetap Sementara itu, Kepala Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) Fuad Rahmany mengatakan sum ber pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang kuartal I-III tahun ini banyak didorong oleh pembentukan modal tetap bruto (PMTB).

Hal ini berbeda dibanding dengan tahun lalu di mana pertumbuhan Indonesia masih banyak didorong oleh konsumsi rumah tangga.

“PMTB mulai besar. Peran investasi mulai ada, ini bisa menjadi dasar pertumbuhan ekonomi tahun depan,“ katanya di selasela SeminarNasional Outlook 2011 Selasa.

Fuad mengatakan selain investasi, masih ada beberapa hal yang bisa membuat potensi ekonomi Indonesia tumbuh lebih tinggi ke depan. Salah satunya adalah penggunaan dana transfer ke daerah yang hingga kini belum dikelola dengan baik oleh pemda.

“Sebanyak 30% dari APBN kita dialokasikan untuk transfer ke daerah. Namun, ini juga belum dikelola secara benar. Anggarannya sudah ada, tapi pemdanya belum menyerap secara maksimal.“ (14) (achmad.aris@bisnis.co.id)

Iklan
 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s