1NVEST0R MAND1R1 maen SAHAM bener

belajar MANDIRI, akan JAUH LEBE SUKSES (SEJAK 210809)

bursa dan bbm, PASTI PUYENK 2011 … 23 Desember 2010

Filed under: Investasi dan Risiko — bumi2009fans @ 3:43 pm

Profesor Harvard Ingatkan Ancaman Krisis 2012
Pola krisis ekonomi terjadi setiap 15 tahun sekali. Krisis telah terjadi pada 1982 & 1997.
JUM’AT, 11 MARET 2011, 16:14 WIB Hadi Suprapto, Nur Farida Ahniar

VIVAnews – Profesor dari Universitas Harvard, Jeffrey Frankel, menjelaskan bahwa jika sesuai pola sejarah, pada 2012 bakal terjadi krisis ekonomi di negara-negara berkembang. Hal tersebut berdasarkan pola krisis ekonomi yang terjadi setiap 15 tahun sekali.

Ramalan Frankel ini berdasarkan krisis ekonomi sebelumnya yang terjadi pada 1982 dan 1997. Frenkel membagi tiga putaran besar dunia pada negara berkembang. Pertama, yaitu 1975-1981, di mana pada 1982 terjadi krisis utang internasional.

Kedua, yaitu saat negara berkembang mulai melambung pada 1990-1996. Krisis pada era itu terjadi pada 1997-1998 di negara Asia, dan pada 1998-2002 di Rusia, Brazil, Argentina, dan Turki.

Ketiga, terjadi saat pasar modal melambung pada 2003-2008, yang menyebabkan krisis finansial global (KRISFINALO, gw) pada 2008-2009. “Jika saya seolah-olah paranormal, saya katakan putaran krisis terjadi setiap 15 tahun sekali, dan krisis di negara berkembang akan terjadi pada 2012,” kata Frankel pada seminar Coping With Asia’s Large Capital Inflows in A Multi Speed Global Economy di Bali, Jumat 11 Maret 2011.

Dalam seminar itu, Frankel membahas bagaimana mengelola arus modal masuk (capital inflow), yaitu melalui dua cara: menumpuk cadangan devisa dan memperkuat nilai tukar. Dia menegaskan, yang berhasil hanyalah negara yang menerapkan dua kebijakaan itu.

Gubernur Bank Indonesia, Darmin Nasution, mengatakan Indonesia melakukan berbagai kebijakan agar dana asing ini tak mengganggu ekonomi domestik.

Dia menjelaskan ada lima kebijakan kunci yang dilakukan bank sentral. Pertama, kebijakan suku bunga yaitu BI rate ditetapkan untuk mencapati stabilitas harga, dengan mempertimbangkan outlook ekonomi makro dan stabilitas sistem keuangan.

Kedua, fleksibilitas nilai tukar. Bank Indonesia mengendalikan rupiah untuk menolong pencapaian stabilitas harga.

Ketiga, akumulasi cadangan devisa, dengan melakukan perlindungan terhadap risiko pembalikan modal yang besar-besaran.

Keempat, kebijakan pengawasan makro stabilitas keuangan dan perekonomian secara umum (macroprudential) terhadap aliran modal agar tepat sasaran.

Kelima, memperkuat operasi moneter dan kebijakan macroprudential dalam sistem stabilitas finansial untuk manajemen pengelolaan likuiditas domestik dalam menghadapi serbuan capital inflow.
• VIVAnews
Urgensi Pengurangan Subsidi BBM
Oleh Vid Adrison | Rabu, 26 Januari 2011 | 10:05

Dalam beberapa bulan belakangan ini, harga minyak dunia naik cukup tinggi. Sejak Oktober 2010, rata-rata harga minyak mentah dunia berada di atas US$ 80 per barel. Bahkan pada akhir Desember, harganya mencapai US$ 90 per barel. Kenaikan tersebut jelas akan memengaruhi subsidi BBM, dan “lampu kuning” bagi perekonomian.

Angka realisasi harga minyak dunia yang melebihi angka asumsi yang digunakan oleh pemerintah dalam APBN tersebut jelas berimplikasi pada meningkatnya dana subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang diharus digelontorkan oleh pemerintah. Semakin jauh harga minyak dunia di atas asumsi harga yang digunakan oleh pemerintah, semakin besar pula subsidi yang harus diberikan. Ini tentunya sangat mengganggu perekonomian.

Dalam anggaran, ada dua faktor yang berada di luar kontrol pemerintah yang bisa memengaruhi besaran subsidi BBM, yaitu harga minyak mentah dunia dan nilai tukar rupiah. Harga minyak dunia memiliki dampak dua arah terhadap anggaran. Di satu sisi, penerimaan negara meningkat dengan meningkatnya penjualan minyak, namun di sisi lain subsidi yang harus dikeluarkan negara juga meningkat. Sampai saat ini, dampak netonya – mana yang lebih besar, kenaikan penerimaan atau subsidi — masih menjadi perdebatan antara pemerintah dan pengamat ekonomi energi.

Seperti halnya harga minyak dunia, nilai tukar rupiah juga memiliki dampak dua arah terhadap anggaran. Namun, jangan dilupakan, bahwa nilai tukar rupiah bisa juga dipengaruhi oleh harga minyak dunia secara tidak langsung.

Mekanismenya sebagai berikut; jika harga minyak dunia melonjak drastis, subsidi BBM menurut perhitungan pemerintah akan meningkat drastis. Jika peningkatan ini sampai ke titik yang dianggap tidak sustainable, pasar akan memandang pemerintah tidak memiliki anggaran untuk mendanai kenaikan subsidi tersebut.

Ini selanjutnya akan memberikan tekanan terhadap rupiah. Jika hal ini terjadi, akan terjadi pula efek bola salju, karena jika rupiah terdepresiasi, otomatis biaya subsidi akan meningkat juga karena nilai tukar juga merupakan komponen penting dalam penentuan besaran subsidi.

Keberhasilan Konversi
Kekhawatiran melonjaknya subsidi BBM akibat melambungnya harga minyak mentah dunia telah mengundang pemikiran untuk mencari cara-cara penghematan subsidi agar tidak membahayakan perekonomian. Salah satunya adalah wacana pembatasan premium bersubsidi.

Banyak kalangan begitu skeptis dengan munculnya wacana ini. Mereka khawatir, bagaimana menjamin agar tidak terjadinya re-sale (penjualan kembali) dari pihak-pihak yang tidak terkena kebijakan ini. Jika tidak ada mekanisme yang baik dan lawenforcement yang tegas, sangat terbuka kemungkinan pemilik atau sopir kendaraan umum beralih profesi menjadi “penjual” premium.

Bisa jadi mereka mengisi kendaraan mereka di pom bensin, dan kemudian mereka menjualnya kembali. Jika ini terjadi, kebijakan ini bisa dikatakan gagal total, karena bukan saja tidak memecahkan masalah, tapi justru menimbulkan masalah baru.

Upaya lain yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengurangi beban subsidi BBM adalah konversi minyak tanah ke elpiji. Program ini telah dilaksanakan secara bertahap sejak tahun 2007-2008 di beberapa wilayah di Jawa, Bali, dan Sumatera Selatan.

Program konversi minyak tanah ke elpiji ini awalnya menuai banyak tantangan. Hal ini sangat wajar mengingat fakta yang terjadi di lapangan selama ini, seperti kelangkaan elpiji yang terjadi di beberapa tempat dan mengakibatkan kenaikan harga elpiji.

Kritik semakin bermunculan seiring seringnya terjadi kasus ledakan yang diakibatkan oleh aksesori dari tabung elpiji dan human error. Namun, permasalahan-permasalahan tersebut kini sudah mulai teratasi dengan penanganan yang intensif. Langkah konversi malah kini boleh dibilang sukses besar.

Dari sisi ekonomi, program konversi minyak tanah ke elpiji merupakan sebuah langkah tepat. Walaupun subsidi minyak tanah jauh lebih tepat sasaran dibandingkan dengan subsidi BBM lainnya, alangkah baiknya jika subsidi yang besar bisa dihemat lagi dan diarahkan untuk pengeluaran lainnya.

Penghematan subsidi melalui program konversi minyak tanah ini – sebagaimana diklaim oleh pemerintah– mencapai angka sekitar Rp 19,34 triliun. Ini sebuah angka yang sangat signifikan. Angka besar dari hasil penghematan tersebut tentu saja akan sangat bermanfaat jika danadana tersebut dialokasikan untuk pos pengeluaran lain yang memberikan dampak pengganda (multiplier) yang besar, seperti untuk memperbaiki kualitas infrastruktur Indonesia yang cukup memprihatinka

Hindari Pemborosan
Pengurangan subsidi BBM secara keseluruhan merupakan hal penting yang harus dilakukan pemerintah. Agar kebijakan ini mendapat dukungan publik, komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat harus terus dilakukan.

Untuk kasus elpiji, misalnya, pemerintah harus memberikan jaminan bahwa pemanfaatan elpiji tetap jauh lebih aman dan hemat dibandingkan dengan penggunaan minyak tanah. Ini sekaligus meredam rasa khawatir dan waswas masyarakat atas sejumlah kasus peledakan tabung gas elpiji. Tugas pemerintahlah untuk terus meyakinkan masyarakat akan rasa aman dari penggunaan gas elpiji untuk keperluan energi rumah tangga mereka.

Di luar upaya untuk terus mengurangi subsidi BBM, pemerintah perlu mengambil langkah-langkah penting lainnya agar anggaran Negara tak mudah digerogoti. Hal yang sangat mungkin dilakukan adalah penghematan pada pos-pos anggaran tertentu. Jika pemerintah boros, hal ini akan mengurangi kredibilitas terhadap pemerintah sendiri.

Hal yang tak kalah pentingnya adalah penuntasan kasus-kasus penyelewengan atau penyalahgunaan anggaran negara. Kasus mafia pajak, yang mengakibatkan raibnya miliaran bahkan triliunan rupiah penerimaan negara, juga harus dituntaskan segera. Jika pemerintah tidak bisa menuntaskan kasus tersebut dan kasus-kasus korupsi lainnya, akan timbul kesan di masyarakat bahwa pemerintah ternyata hanya berani kepada rakyat kecil, tapi tidak berani pada mafia dan koruptor kakap

Penulis adalah ekonom LPEM dan pengajar FEUI
Mengelola Banjir Likuiditas
Senin, 10 Januari 2011 – 11:48 wib

Sepanjang 2010 terdapat masalah unik yang harus dikelola oleh pemerintah dan bank sentral (Bank Indonesia), yakni banjir likuiditas akibat arus dana asing yang meluap ke dalam negeri (capital inflow).

Disebut unik ini karena sebetulnya hal ini tidak cukup pantas disebut persoalan. Bukankah arus dana masuk harus disyukuri di tengah kelangkaan sumber uang domestik untuk mengongkosi pembangunan?

Jika dana asing itu diinvestasikan dalam wujud pembangunan infrastruktur jalan, pabrik-pabrik baru, pembukaan lahan pertanian/perkebunan, atau sekurangnya ekspansi industri yang lama itu akan menjadi berkah, tentu kita dapat mengalkulasi berapa kesempatan kerja baru yang dapat dibuka, potensi ekspor yang bisa diraih, dan pertumbuhan ekonomi yang bakal diperoleh.

Di sinilah soal itu muncul sebab sebagian dana itu ternyata hanya diparkir di Sertifikat Bank Indonesia (SBI) yang tidak dapat dipakai menggerakkan sektor riil, sementara di sisi lain menciptakan ongkos yang sangat besar (karena BI harus membayar bunga).

Menciptakan Pagar

Krisis keuangan pada akhir 2008 ternyata menimbulkan masalah yang pelik untuk diantisipasi oleh, khususnya, negara berkembang. Pascakrisis tersebut,negaranegara maju menjalani proses pemulihan ekonomi yang lambat, sementara negara-negara berkembang yang prospektif (dikenal sebagai emerging markets) sukses melewati krisis dalam waktu yang lebih cepat.

Implikasinya, dana global terus mencari wilayah yang dianggap paling menguntungkan sebagai tempat yang aman dan nyaman untuk berinvestasi. Inilah yang menjadi sebab dana asing secara deras mengalir ke negara-negara prospektif tersebut, termasuk ke Indonesia (fenomena ini diperkirakan akan berlanjut pada 2011 ini).

Liberalisasi keuangan yang diterapkan Indonesia sejak 1960-an (khususnya peniadaan kontrol modal) turut menjadi faktor yang mempercepat mobilitas aliran dana itu. Lebih khusus lagi, selisih bunga yang tinggi menjadi amunisi tambahan yang menggiring dana asing memasuki pasar keuangan Indonesia.

Sayangnya, tidak banyak kanal/irigasi yang bisa diciptakan oleh pemerintah dan bank sentral untuk mengalirkan dana itu ke banyak penjuru. Praktis di sektor keuangan kanal itu hanya bertumpu kepada surat utang pemerintah (SUN) dan SBI. Mengharapkan korporasi menyerap dana itu juga tidak realistis karena hanya sedikit perusahaan di Indonesia yang telah masuk pasar modal.

Sementara itu, sektor riil yang diharapkan menjadi penikmat paling besar dari banjir likuiditas sedang mengalami sakit parah akibat kondisi infrastruktur yang jelek, perizinan yang bertele-tele, pembebasan lahan yang semrawut, kapasitas birokrasi yang lemah, dan aneka masalah kelembagaan lainnya.

Akhirnya, dana itu hanya mengalir ke instrumen sektor keuangan (SUN dan BI). Kedua instrumen ini jelas menimbulkan biaya yang besar, serta pemanfaatannya kurang fleksibel sehingga tidak berpengaruh besar dalam menggerakkan perekonomian nasional. Pada titik inilah diperlukan serangkaian kebijakan yang diharapkan tidak terlampau merugikan perekonomian domestik.

Pada saat diskusi dengan bank sentral AS (The Fed) di Washington DC pada 9 Desember 2010 lalu, mereka tidak menyarankan kontrol modal sebagai instrumen untuk mengatasi banjir likuiditas tersebut karena mereka tidak yakin cara itu akan efektif dalam jangka pendek.

Sebaliknya, IMF justru membuka ruang lebih lebar bagi Indonesia untuk menerapkan kontrol modal jika dianggap cara itu lebih menjanjikan seperti yang dikerjakan China, Thailand, dan Malaysia. Saya kira, kontrol modal dalam beragam instrumen tetap perlu dipertimbangkan karena tidak mungkin pemerintah dan BI membiarkan persoalan ini terus berlangsung.

Padahal, tahun depan diperkirakan capital inflow itu akan terus berlangsung. Instrumen pajak, kewajiban dana parkir dalam sekian waktu (misalnya satu tahun), dan penjerengan (pemanjangan waktu) jual-beli SBI merupakan “pagar” yang perlu dikaji penerapannya.

Mengurai Sektor Riil

Seperti disampaikan di atas, jika capital inflow itu cuma dipajang di SBI, hal itu akan menjadi racun perekonomian. Tentu saja upaya kebijakan moneter saja tidak akan memadai untuk mengatasi persoalan ini sehingga diperlukan dukungan pemerintah untuk menghadapinya. Terdapat tiga masalah kunci untuk memuluskan upaya tersebut.

Pertama, bunga SBI harus diturunkan agar insentif di portfolio investment menjadi berkurang. Langkah ini baru berjalan apabila inflasi rendah.

Soalnya, inflasi domestik tidak pernah bisa ditekan di bawah lima persen (inflasi 2010 mencapai 6,96 persen), di mana sebagian penyumbangnya berasal dari sisi nonmoneter (harga pangan, minyak, listrik, dan lain-lain). Jadi, di sini dituntut peran sigap pemerintah mengatasi problem inflasi agar suku bunga panduan (SBI) dapat diturunkan.

Kebijakan produksi dan pasokan pangan, penetapan kebijakan harga minyak dan listrik yang tepat, dan reduksi ekonomi biaya tinggi merupakan pilar penting mengatasi inflasi. Kedua, segera mengurai dan menyelesaikan persoalan di sektor riil.

Masalah usang yang telah kerap disuarakan adalah kelambanan pemerintah membangun infrastruktur baru (jalan, jembatan, pelabuhan, irigasi, dan sebagainya), merampingkan prosedur dan mengurangi biaya izin usaha, dan kejelasan proses pembebasan lahan.

Jika soal-soal ini cepat dirampungkan sehingga insentif di sektor riil menjadi lebih besar, dengan sendirinya dana asing tidak akan berputar-putar di instrumen keuangan semata. Inilah yang dilakukan negara-negara tetangga, termasuk China dan India, sehingga problem banjir likuiditas tidak terlalu menjadi persoalan akibat banyaknya kanal yang telah dibangun di sektor riil.

Pokok soal yang harus dirampungkan di sini adalah efektivitas birokrasi yang selama ini menjadi menyumbat akselerasi kegiatan ekonomi. Birokrasi harus menjadi bagian yang memperlancar aktivitas ekonomi, bukan malah sebagai pemicu persoalan.

Ketiga, mendorong korporasi (menengah dan besar) untuk masuk ke pasar modal sebagai upaya untuk membesarkan usahanya. Proses ini akan menguntungkan dari dua sisi: (i) pasar modal akan berkembang sehingga konsentrasi sektor keuangan bukan hanya di sektor perbankan seperti yang terjadi di negara-negara tetangga.

(ii) Korporasi mendapatkan sumber pembiayaan alternatif yang lebih murah di saat sektor perbankan memberikan bunga kredit yang cukup tinggi. Jika pola ini berhasil dilakukan, capital inflow itu bisa dimanfaatkan untuk memperbesar peran pasar modal, sekaligus mendorong dunia usaha melakukan ekspansi.

Seluruh upaya ini memang tidak mudah, tapi bukanlah sesuatu yang mustahil dicapai. Karena itu, tahun ini merupakan momentum penentuan apakah perekonomian kita cekatan memanfaatkan capital inflow tersebut atau justru tenggelam akibat banjir likuiditas yang dipicu dari ”tumpukan sampah” yang mengendap di kanal-kanal sektor riil.(*)

Prof Ahmad Erani Yustika
Direktur Eksekutif Indef, Dosen Fakultas Ekonomi Unibraw, Malang (Koran SI/Koran SI/ade)
Strategi Investasi 2011, Saham atau Obligasi
Investasi jenis saham merupakan langkah yang baik, terutama sektor domestik dan batu bara.
Kamis, 30 Desember 2010, 06:03 WIB
Nur Farida Ahniar

VIVAnews – Tahun 2011 tinggal hitungan hari. Namun, apakah Anda sudah memanfaatkan investasi secara maksimal?

Agar dapat mempunyai strategi investasi yang tepat, Bahana TCW Investment Management memberikan beberapa strategi. Strategi utama adalah meminimalisasi alokasi likuiditas baik berupa kas maupun deposit.

Alasannya, kelebihan likuiditas menjaga suku bunga tetap rendah, sehingga perolehannya tidak dapat menutup inflasi. Investasi jenis saham merupakan langkah yang baik, terutama sektor domestik dan terkait faktor eksternal yaitu batu bara. Namun keuntungan saham tahun depan diperkirakan tidak sebesar tahun ini.

“Kami sarankan untuk menekan harapan kenaikan saham (tone down expectation). Harapkan saja keuntungan saham mengikuti rata-rata historis sekitar 20 persen sesuai dengan long-term GDP (gross domestic product) nominal growth Indonesia,” tulis Bahana dalam Catatan Akhir Tahun 2010.

Investor juga dapat memilih obligasi korporasi yang memiliki credit rating bagus ketimbang obligasi negara. Caranya, investor harus tetap fokus untuk mengamankan dari risiko inflasi.

Bila harga saham dan obligasi dianggap sudah mahal, sedangkan bunga deposito terjaga rendah, pertimbangkan untuk berinvestasi pada perusahaan nonlisted melalui private equity fund. Selain mendapatkan dividen, keuntungan besar diraup saat bisnis tersebut dilepas ke pasar modal sebagai perusahaan publik.

“Investor berkesempatan mengkapitalisasi momentum percepatan ekonomi Indonesia,” ujarnya. (art)
• VIVAnews
Para analis ekonomi memperkirakan masalah kenaikan harga pangan dan isu bahan bakar minyak (BBM) terutama dalam hal pembatasan BBM bersubsidi menjadi peluang ancaman pertumbuhan ekonomi di 2011. Kedua-duanya bisa memicu inflasi tinggi, yang berujung pada kenaikan BI Rate yang berlanjut pada kenaikan suku bunga yang berujung pada perlambatan ekonomi.

“Kalau pembatasan BBM ini, praktiknya salah bisa berdampak seperti kenaikan BBM, lalu berdampak pada inflasi lalu berpengaruh pada BI rate dan mempengaruhi perlambatan ekonomi,” kata Kepala Ekonom Danareksa Analis Purbaya Yudhi Sadhewa di acara HIPMI Economic Outlook 2011, di Jakarta, Kamis (23/12/2010).

Purbaya menambahkan faktor pembatasan subsidi BBM harus benar-benar bisa dilakukan secara mulus. Ia memperkirakan jika pembatasan ini berjalan secara liar, tidak mustahil dampaknya akan setara seperti kenaikan BBM.

Mengenai pangan, Purbaya menambahkan kondisi kenaikan harga pangan masih menjadi ancaman inflasi di 2011. Terlebih lagi kondisi harga pangan di Indonesia mengalami anomali, misalnya harga kebutuhan pokok Januari-Mei 2010 di Indonesia sudah mengalami kenaikan justru di negara lain tak terjadi.

Ia mengharapkan pemerintah agar masalah pangan ini harus benar-benar diantisipasi sehingga tak mengganggu inflasi. Meski ia memperkirakan jika masalah pangan ini tetap tak terkontrol di tahun 2011, imbasnya tak akan mengerek inflasi sampai 2 digit kecuali jika pembatasan BBM subsidi bermasalah.

Sementara itu analis Mirza Adityaswara di tempat yang sama mengatakan masalah inflasi tahun 2011 akan lebih tinggi dari tahun 2010 ini karena faktor kenaikan harga komoditi dan pangan. Seperti diketahui berdasarkan data BPS inflasi November 2009-November 2010 mencapai 6,3%.

“Memang inflasi di 2011 kemungkinan akan tinggi, karena harga komoditi akan naik,” katanya.

Mengenai pertumbuhan ekonomi di 2011, kedua analis tersebut sepakat pertumbuhan ekonomi Indonesia akan tembus di atas 6%. Purbaya berpendapat ekonomi Indonesia bisa mencapai 6,4% sementara Mirza berpendapat pertumbuhan ekonomi tahun depan mencapai 6,3-6,5%.

Sumber: detikcom
Banjir Dana Asing Bisa Sebabkan Krisis
Kamis, 23 Desember 2010 | 21:33 WIB
Shutterstock

JAKARTA, KOMPAS.com – Aliran modal asing yang masuk (capital inflow) ke Indonesia yang cukup deras perlu diwaspadai. Pasalnya, banjir capital inflow itu bisa menyebabkan krisis bila tak dikelola dengan baik.

“Terutama yang arus jangka pendek, sebab akan ada aksi ambil untung dari spekulan. Arus balik itulah yang bisa menyebabkan krisis,” kata Sekertaris Komite Ekonomi Nasional (KEN) Avilliani, hari ini.

Apalagi, lanjut Avilliani, sebagian besar atau 60 persen kepemilikan pasar modal sudah dikuasai asing. “Kondisi ini dinilai berbahaya, sebab aktivitas perekonomian di luar perbankan, turut terpengaruh,” ucapnya.

Dia menambahkan, sejauh ini belum ada langkah baik berupa regulasi maupun strategi untuk mengantisipasi kondisi terburuk yang suatu saat bisa menimpa perekonomian nasional lantaran aksi pembalikan arus modal asing itu.

Apalagi, jaring pengaman sistem keuangan (JPSK) saat ini pun belum ada. Ia khawatir, akan timbul persoalan seperti Century. “Lebih baik, sebelum undang-undang otoritas jasa keuangan (OJK), dahulukan undang-undang sistem keuangan,” tandasnya.

Hal senada diungkapkan oleh Pengamat Valas Farial Anwar mengungkapkan, kondusifnya perekonomian Indonesia dan belum pulihnya perekonomian dikawasan Eropa dan Amerika Serikat memicu pergerakan arus modal asing secara besar-besaran ke kawasan Asia, termasuk Indonesia. Kondisi ini diperkirakan masih akan terus berlangsung di tahun 2011. “Tapi kondisi ini bisa berakibat buruk jika tidak dikelola dengan baik,” katanya.

Farial mengatakan, saat ini pasar keuangan dikuasai spekulator global atau hedge fund yang mengejar keuntungan semaksimal mungkin dengan memainkan uang pada berbagai instrumen keuangan dan komoditi berbagai negara. “Kondisi ini menjadi pemicu guncangan ekonomi yang dapat menyebar cepat ke negara lain dan semakin sulit diatasi,” terangnya.

Menurutnya, selain kondisi perekonomian global yang belum pulih, penyebab lain yang melatarbelakangi derasnya arus modal asing ke Indonesia adalah pasar modal dalam negeri yang brelatif kecil dan mudah didikte pemain asing. “Apalagi Indonesia menganut rezim devisa bebas. Jadi, tidak ada pola pengaturan dan pengelolaan arus modal yang keluar-masuk,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur riset ekonomi dan kebijakan moneter Bank Indonesia Perry Warjiyo mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan pemerintah untuk mengatasi tiga hal penting dalam perekonomian nasional.

Pertama, koordinasi kebijakan untuk memperkuat sisi penawaran. Kedua, koordinasi untuk pengendalian inflasi. Ketiga, koordinasi pengelolaan capital inflow. “Kita akan tetap menghadapi capital inflow, dan akan terus diperhatikan sebab ini berpengaruh pada makro perekonomian dan nilai tukar rupiah,” jelasnya. ( Irma Yani/Kontan)