1NVEST0R MAND1R1 maen SAHAM bener

belajar MANDIRI, akan JAUH LEBE SUKSES (SEJAK 210809)

perlindungan inve$t0r … 120913_170416 17 April 2016

Filed under: Investasi dan Risiko — bumi2009fans @ 12:26 am

ezgif.com-resize

Jakarta kontan. Kementerian Komunikasi dan Informatika kebut penyelesaian peraturan menteri (permen) tentang perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik. Maksimal sampai bulan depan, konsultasi publik sudah dapat dilakukan sehingga akhir tahun ini permen tersebut disahkan.

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan, salah satu hal yang penting dalam Permen tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik ini adalah pemberian sanksi kepada penyelenggara sistem. Meski masih engan merinci, namun sanksi yang akan diberikan itu didasarkan atas peraturan-peraturan yang lain. “Yang menerima (penyelenggara sistem) adalah yang bertanggung jawab, kecuali untuk pihak penegak hukum,” kata Rudiantara pekan lalu.

Kementerian Komunikasi dan Informatika juga terus berkomunikasi dengan Kementerian Hukum dan HAM untuk mengharmonisasikan beleid tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik agar tidak tumpang tindih dengan aturan yang lain.

Sekadar catatan, pembuatan permen ini adalah amanat Pasal 15 ayat (3) Peraturan Pemerintah No 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Rudiantara bilang, bila payung hukum tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik ini diatur dalam undang-undang (UU) maka waktu yang dibutuhkan untuk mengesahkannya lama.

“Kalau menunggu dibuat UU perlindungan data pribadi maka akan lama. Harus ada kajian khusus dan akademis,” kata Rudiantara.

Pengamat telekomunikasi Teguh Prasetya sangat mendukung langkah pemerintah untuk segera mengesahkan aturan tersebut. “Dengan maraknya praktik telemarketing yang mengunakan data pribadi sudah meresahkan masyarakat. Oleh karena itu segera diperlukan payung hukumnya,” kata Teguh.

Teguh menilai, ada dua hal pokok yang ada dalam aturan tentang Perlindungan Data Pribadi tersebut. Pertama, proteksi kehati-hatian terhadap data yang diberikan oleh konsumen. Kedua, sanksi yang memberikan efek jera pada penyelenggara sistem.

dollar small

JAKARTA. Perdagangan saham dengan fasilitas margin trading semakin diminati. PT Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat dari 109 anggota bursa (AB) yang ada, tercatat ada 73 AB yang memberikan fasilitas margin trading.

“Sampai saat ini populasi bursa memang segitu, dari jumlah 109 AB yang memberikan fasilitas margin 73 AB sudah kepada nasabahnya. Jadi sekitar 70 persen itu peta MKBD. Artinya kue ini atau produk financing menarik,” kata Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa BEI Alpino Kianjaya di Gedung BEI, Jakarta, Jumat (19/2/2016).

Lebih lanjut Alpino menjelaskan, dari 73 AB yang memberikan fasilitas margin trading nilai portofolionya mencapai Rp4,5 triliun. Nilai portofolio tersebut berasal dari 45 saham yang diperdagangkan dengan fasilitas margin trading.

Alpino mengaku, pihaknya berencana akan menambah jumlah saham yang diperdagangkan dengan fasilitas tersebut. Namun dirinya enggan merinci berapa jumlah saham yang akan ditambahkan. Pasalnya hal itu sedang dibicarakan dengan pihak terkait seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan anggota bursa (AB).

“Ya tapi kami akan perbanyak jumlah saham yang dapat diperdagangkan dengan margin trading,” imbuhnya.

Kendati begitu, BEI telah menargetkan nilai transaksi harian dari perdagangan saham dengan fasilitas margin trading menjadi Rp 7 triliun perhari pada tahun 2016 dan Rp 15 triliun per hari pada 2018.
http://economy.okezone.com/read/2016/02/19/278/1316470/67-anggota-bursa-gunakan-fasilitas-margin-trading

Â
Sumber : OKEZONE.COM

double arrow picSMALL

JAKARTA Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berencana mengatur likuiditas perdagangan saham-saham dengan nominal kecil (penny stocks). Saat ini, sebanyak 30 emiten berharga Rp 50 per saham masih tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas jasa Keuangan Nurhaida mengatakan, OJK akan berupaya meningkatkan likuiditas perdagangan penny stock atau saham gorengan tersebut. “Kami mencari upaya untuk meningkatkan likuiditas saham tersebut,” jelasnya di Jakarta, Rabu (3/2).

Rendahnya likuditas saham ini, menurut dia, dipengaruhi emiten itu sendiri atau transaksinya tidak likuid. Nantinya, peraturan perdagangan penny stock akan masuk dalam paket peraturan terkait fraksi harga saham. Rencananya paket peraturan tersebut akan diterbitkan pada semester I  2016.

Sebelumnya, BEI telah mengusulkan perubahan transaksi saham di BEI kepada otoritas pasar modal. OJK akan mengumumkan keputusan mengenai perubahan fraksi saham yang diusulkan BEI pada semester I-2016.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan memutuskan apakah perlu perubahan fraksi harga saham pada akhir semester I-2016. Hal ini didasarkan atas usulan Bursa Efek Indonesia (BEI).

Sebelumnya, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK Nurhaida mengatakan, OJK belum bisa memastikan apakah mengabulkan atau menolak usulan perubahan fraksi harga tersebut. Dia menambahkan, kondisi pasar modal dinamis maupun berubah, seiring berjalannya waktu.

Oleh karena itu, penyesuaian fraksi saham tak mustahil untuk diterapkan. Perubahan fraksi harus mempertimbangkan kebutuhan pasar serta keamanannya.

“Fraksi harga sekarang sudah diterapkan sejak Februari 2014 atau baru setahun. Kami melihat pasar modal dinamis perjalanannya, sehingga karena penyesuaian kondisi market bisa saja terjadi. Yang penting bagi kami market berjalan baik, tidak mudah direkayasa perdagangannya,” jelas dia.

Manajemen BEI sebelumnya menyebutkan telah menyusun usulan fraksi harga saham untuk diajukan kepada OJK. Perubahan fraksi ini diharapkan rampung pada kuartal I tahun ini.

Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa BEI Alpino Kianjaya mengatakan, perubahan fraksi tersebut juga menimbang permintaan dari para investor. Pihaknya akan mengubah fraksi harga saham menjadi lima kelompok.

Pertama, untuk harga saham Rp 50-200 memiliki fraksi Rp 1.

Kedua, harga saham Rp 200-500 menjadi Rp 2 dari sebelumnya Rp 1. Ketiga, harga saham Rp 500-2.000 tetap pada Rp 5. Keempat, harga saham Rp 2.000-5.000 dinaikkan menjadi Rp 10. Kelima, harga saham di atas Rp 5.000 diusulkan tetap Rp 25.(fik)

http://id.beritasatu.com/marketandcorporatenews/ojk-akan-atur-likuiditas-penny-stock/139040
Sumber : INVESTOR DAILY

Jakarta detik -Hingga Desember 2015, Bursa Efek Indonesia (BEI) telah mengenakan sanksi kepada 632 Perusahaan Tercatat terkait dengan kepatuhan pada Peraturan Pencatatan Efek.

Demikian disampaikan BEI dalam keterangan resminya yang diterimadetikFinance, Jumat (1/1/2016).

Sanksi yang dikeluarkan berupa:
• 408 sanksi Peringatan Tertulis I (Denda dan tanpa denda)
• 130 sanksi Peringatan Tertulis II (Denda dan tanpa denda);
• 51 sanksi Peringatan Tertulis III (Denda dan tanpa denda);
• 33 sanksi Denda (hanya Denda);
• 10 sanksi Suspensi.

Ketidakpatuhan tersebut mencakup dan tidak terbatas pada kewajiban penyampaian informasi insidentil dan berkala, serta pemenuhan kewajiban Perusahaan Tercatat kepada BEI.

Terkait kegiatan pengawasan transaksi, selama periode Januari hingga 28 Desember 2015, BEI telah menetapkan 58 kali Unusual Market Activity (UMA) atas 50 efek.

Aktivitas transaksi suatu efek dikategorikan sebagai UMA apabila dalam rentang waktu tertentu aktivitas transaksi efek tersebut tergolong tidak wajar.

Sebagai tindak lanjut dari UMA, BEI telah melakukan penghentian sementara perdagangan (suspensi) sebanyak 32 kali atas 20 efek.

Suspensi dilakukan untuk melindungi investor terhadap transaksi yang tidak wajar, dan memberi kesempatan kepada investor agar dapat memperhatikan keterbukaan informasi, rencana-rencana, dan kinerja emiten, serta mempertimbangkan berbagai kemungkinan yang dapat timbul dikemudian hari sebelum melakukan pengambilan keputusan bertransaksi.

(drk/ang)

 

JAKARTA. Otoritas Bursa Efek Indonesia (BEI) mendapatkan sejumlah transaksi mencurigakan pada beberapa saham. Transaksi mencurigakan tersebut mulai dari melakukan transaksi semu, alternate trade, hingga marking the close.

Ketiga tindakan itu dilakukan demi mengerek harga saham dan membuat transaksi seolah-olah aktif. Transaksi semu terjadi ketika ada satu investor yang memiliki lebih dari satu rekening dana. Ia melakukan transaksi jual beli sendiri dan efek yang diperjualbelikan tidak mengalami perpindahan kepemilikan.

Alternate trade adalah transaksi yang dilakukan sekelompok investor. Mereka janjian untuk melakukan transaksi atas suatu saham dengan tujuan agar saham yang diperjualbelikan aktif.

Sedangkan, dampak terhadap harga saham kadang tidak menjadi hal utama, yang penting saham aktif diperdagangkan.

Sedangkan, marking the close adalah pembentukan harga semu menjelang penutupan perdagangan. Jadi, investor memasang harga tinggi di saat-saat penutupan perdagangan.

Hamdi Hassyarbaini, Direktur Pengawasan Hassyarbaini, Direktur Pengawasan Transaksi dan Kepatuhan BEI mengatakan, indikasi transaksi tidak sehat itu masih suka dilakukan.

“Alert atas indikasi transaksi itu masih muncul di sistem pengawasan kami,” ujarnya beberapa waktu lalu.

Setelah mendapati adanya indikasi tersebut, maka ia akan melakukan analisa. Misalnya, terjadi indikasi marking the close, maka pihaknya akan memberikan peringatan kepada investor. Saham yang bersangkutan bisa masuk ke kategori saham yang bergerak tidak wajar atau unusual market activity (UMA).

Jika masih terjadi, maka saham itu akan di suspend dan BEI akan meminta penjelasan kepada manajemen emiten. Hingga saat ini, wasit pasar saham ini telah memberikan peringatan sebanyak 38 kali terhadap 35 efek. Ini artinya, ada lebih dari satu efek yang masuk dalam UMA.

Sayang, Hamdi tidak ingat efek apa saja yang dimaksud. Hanya saja, mayoritas efek yang bersangkutan adalah saham-saham lapis dua (second liner).

Selanjutnya, suspend telah berikan sebanyak 16 kali terhadap 12 efek. BEI tidak hanya meminta penjelasan kepada emiten, tetapi melakukan pemeriksaan terhadap broker yang bersangkutan. Maklum, BEI tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap investor.

“Jika broker terbukti membantu, maka kami akan beri sanksi,” tutur Hamdi.

Ada beberapa broker yang terindikasi membantu aksi tersebut. Namun, kata dia, broker yang bersangkutan tidak terbukti membantu investor untuk melakukan transaksi tidak sehat tersebut. Sehingga, BEI hanya memberikan peringatan. Adapun, tahapan-tahapan sanksi yang diberikan adalah mulai dari peringatan tertulis, denda, suspend, hingga pencabutan izin.

 

http://investasi.kontan.co.id/news/bei-temukan-indikasi-transaksi-saham-mencurigakan
Sumber : KONTAN.CO.ID

JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyanggupi menyelesaikan Rancangan Undang-Undang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK) guna mengantisipasi krisis, dalam tiga bulan ke depan. Sebab, RUU tersebut merupakan prioritas antara pemerintah dan DPR.
Ketua Komisi XI DPR Fadel Muhammad mengatakan, pihaknya telah membahas dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang PS Brodjonegoro untuk persiapan penyampaian RAPBN 2016. Sebab, akan ada beberapa Undang-Undang yang akan diajukan.

“Ada revisi lagi. Masih banyak revisinya. Kita mau dahulukan RUU BI dan RUU JPSK,” ujar Fadel di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (14/8/2015).

Dia menambahkan, UU JPSK kemungkinan dapat selesai dalam tiga bulan ke depan. Sebab, sudah memiliki struktur yang cukup solid.

Seperti yang diketahui, RUU JPSK bertujuan untuk bersiap dalam menghadapi kondisi perekonomian yang butuh perhatian dan tindakan ekstra. Sebelumnya, Bambang PS Brodjonegoro menargetkan, paling lambat Oktober, RUU JPSK telah disahkan oleh DPR.

“Kan diajukan sekarang RUU nya, target selesai masa sidang berikutnya, satu masa sidang selesai. Paling lama Oktober kita harapkan,” ujar Bambang.
http://economy.okezone.com/read/2015/08/14/20/1196261/dpr-sanggupi-selesaikan-ruu-antikrisis-dalam-tiga-bulan
Sumber : OKEZONE.COM

Jakarta detik -Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia (APEI) mendapat laporan dari beberapa anggota bahwa telah terjadi modus operandi penipuan oleh orang tertentu yang berdampak merugikan nasabah Perusahaan Efek.

Dari keterangan tertulis APEI yang diterima detikFinance, Jumat (7/8/2015), cara kerja penipuan tersebut meliputi:
1. Penipu membuat KTP palsu atas nama Nasabah;
2. Penipu membuat Nomor Rekening Bank atas nama Nasabah dengan memakai KTP palsu;
3. Penipu membawa KTP palsu ke operator selular, mengaku HP hilang, dan meminta dibuatkan SIMCard baru;
4. Penipu menghubungi Broker untuk mengganti alamat e-mail;
5. Authentikasi melalui HP berhasil dilalui Penipu karena Penipu menguasai nomor HP Nasabah;
6. Sesudah mengganti alamat e-mail, Penipu meminta reset password yang biasanya
dikirim ke alamat e-mail Nasabah;
7. Penipu menjual semua saham Nasabah;
8. Penipu meminta dana dikirim ke nomor rekening Bank yg di buat di point 2 di atas.

Mencermati modus operandi demikian, untuk melindungi para Nasabah dan juga Perusahaan Efek, APEI mengingatkan para Anggota untuk konfirmasi dulu dengan Nasabah sebelum melakukan update data, antara lain perubahan alamat email atau nomor telepon genggam atau data pribadi lainnya.

(drk/ang)

JAKARTA kontan. Keinginan sejumlah masyarakat sipil yang tergabung dalam Tim Pembela Kedaulatan Ekonomi Bangsa untuk membubarkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan menggugat UU No. 21 Tahun 2011 tentanf OJK ke MK kandas. MK dalam sidang putusan uji materi UU OJK yang digelar Selasa (4/8) akhirnya menolak untuk membubarkan lembaga tersebut.

MK menilai sebagian dalil gugatan yang diajukan oleh tim tersebut tidak beralasan demi hukum. Tim Pembela Kedaulatan Ekonomi Bangsa beberapa mempersoalkan fungsi pengawasan dan pengaturan perbankan oleh OJK dan menggugat UU OJK ke MK.

Setidaknya, ada beberapa pasal yang mereka permasalahkan ke MK, salah satunya  Pasal 1 angka 1 UU OJK yang berbunyi, “Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan sebagaimana diatur dalam UU OJK.”

Mereka menilai frasa yang diatur dalam ketentuan pasal tersebut bertentangan dengan UUD 1945 dan membuat pembentukan OJK tidak mempunyai cantolan hukum. Alasannya, independen dalam konstitusi hanya dimungkinkan melalui bank sentral bukan OJK.

Selain itu, pasal lain yang mereka permasalahkan adalah Pasal 5. Mereka menilai bahwa pasal yang mengatur fungsi OJK dalam mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan berpotensi menimbulkan penumpukan kewenangan di dalam OJK dan tumpang tindih kewenangan antara BI. Pasalnya, ada ada pemisahan aspek microprudential yang menjadi wewenang OJK dan macroprudential yang menjadi wewenang BI.

Dalam pertimbangan putusan yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi, Anwar Usman, MK menilai bahwa OJK adalah lembaga konstitusional yang dibentuk atas perintah Pasal 34 UU No. 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia. Meskipun pembentukan lembaga tersebut tidak didasarkan pada perintah UUD 1945, MK memandang bahwa hal tersebut tidak serta merta membuat pembentukan OJK melanggar konstitusi.

Alasannya menurut MK, pembentukan OJK telah dilakukan atas dasar perintah undang-undang yang dibentuk oleh lembaga yang berwenang. Sementara itu, untuk dalil gugatan mengenai tumpang tindih kewenangan dengan BI, MK melihat, UU OJK telah membuat garis tegas kewenangan BI yang beralih ke OJK.

Salah satu kejelasan tersebut kata Patrialis Akbar, Hakim Konstitusi bisa dilihat dari Pasal 7 UU OJK. “Pasal 7 JU OJK dalam penjelasannya menentukan pembagian kewenangan antara BI dan OJK,” kata Patrialis.

MK kata Patrialis mengakui, walaupun pembagian kewenangan antara BI dan OJK sudah diatur dalam UU OJK, ke depan pembentuk UU masih perlu mengatur secara jelas lagi lingkup pengawasan macroprudential oleh BI melalui revisi UU BI. Upaya tersebut perlu dilakukan agar nantinya masalah pelaksanaan UU OJK dengan kewenangan BI tidak berbenturan.

Rahmat Waluyanto, Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK sementara itu menyambut positif putusan MK tersebut. “Ini berarti mandat OJK uang diberikan dari UU OJK sepenuhnya dapat diterima, kami menyambut baik,” katanya

 

Editor: Sanny Cicilia

Bisnis.com, JAKARTA- Bursa Efek Indonesia mengklaim sudah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan untuk menaikkan dana perlindungan pemodal menjadi Rp100 juta. Adapun, nilai dana perlindungan pemodal tersebut akan disesuaikan setiap tahun.

Tito Sulistio, Direktur Utama Bursa Efek Indoenesia (BEI) mengatakan pihaknya melalui investor protection fund atau PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia (P3IEI) baru saja memasukkan proposal kenaikan dana perlindungan pemodal (DPP) kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Menurutnya, secara prinsip OJK sudah menyetujui untuk menaikkan DPP menjadi Rp100 juta.

“Prosedural jalan, prinsip disetujui. Nanti diumumkan mudah-mudahan bisa pada ulang tahun BEI 10 Agustus nanti,” katanya di Gedung OJK, Senin (27/7).

Tito menegaskan, DPP senilai Rp100 juta tersebut nantinya bisa dinaikkan lagi secara bertahap. Menurutnya, DPP itu bisa dinaikkan bila rata-rata transaksi harian investor juga naik. “Kalau naik, ya bisa dinaikkan lagi, setiap tahun akan di-adjust. Kalau transaksi investor kecil, ya untuk apa dinaikkan DPP,” tambahnya.

Nurhaida, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK mengatakan proposal dari BEI sedang dalam tahap kajian. Pada intinya, OJK mendukung langkah BEI untuk menaikkan DPP. Namun, OJK masih perlu mengkaji berapa nilai yang tepat.

“Kami ingin sesuai dengan kebutuhan. Aturannya harus disesuaikan, nanti bisa berlaku setelah aturan selesai,” jelasnya.

Sebelumnya, Tito mengatakan otoritas bursa akan berusaha menaikkan DPP untuk tiap investor pada satu kustodian menjadi Rp200 juta dari Rp25 juta. Dia berharap penaikan DPP ini dapat meningkatkan kepercayaan investor terhadap pasar saham Indonesia.

Saat ini, batasan tertinggi untuk tiap pemodal pada satu kustodian dalam rangka pembayaran ganti rugi kepada pemodal dengan menggunakan DPP senilai Rp25 juta. Sementara, batasan tertinggi untuk tiap kustodian dalam rangka pembayaran ganti rugi kepada pemodal dengan menggunakan DPP sebesar Rp50 miliar. Aturan itu terangkum dalam Surat Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan yang terbit akhir Desember 2013.

Selama 1 Januari 2014 hingga 31 Desember 2015, DPP hanya memberikan ganti rugi kepada pemodal yang tercatat sebagai nasabah Perantara Pedagang Efek (PPE) yang mengadministrasikan rekening efek nasabah dan anggota bursa efek BEI. Terhadap aset pemodal, ganti rugi diberikan terbatas hanya pada aset pemodal berupa saham yang masuk dalam Penitipan Kolektif LPP dan dicatatkan di BEI.

DPP bisa menjadi ‘obat’ penghilang kekhawatiran pemodal bila pemodal kehilangan aset akibat fraud, seperti pembobolan atau penyelewengan, yang dialami anggota bursa. Contoh kasus yakni penggelapan dana nasabah yang dilakukan PT Sarijaya Permana Sekuritas pada 2009.

Ekonomi Indonesia Masih Tergantung Dana Asing
Dewi Rachmat Kusuma – detikfinance
Kamis, 12/09/2013 14:47 WIB

Jakarta – Ekonomi Indonesia saat ini masih sangat tergantung pada dana asing. Otoritas Bursa Efek Indonesia (BEI) menilai dana asing memang diperlukan untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia.

“Memang ekonomi kita masih banyak dana asing, tapi itu perlu juga untuk pertumbuhan ekonomi, dana asing perlu dibatasi tapi nggak boleh anti asing jangan melarang karena akan menurunkan potensi pertumbuhan ekonomi Indonesia,” kata Direktur Utama BEI Ito Warsito saat ditemui di Hotel Rizt Carlton Pasific Place, Jakarta, Kamis (12/9/2013).

Dia menjelaskan, untuk bisa menumbuhkan perekonomian Indonesia dibutuhkan investasi baik di pasar modal maupun sektor lainnya seperti Penanaman Modal Asing (PMA).

Dia mencontohkan, kebutuhan investasi di Indonesia besar sekali, sementara pemerintah hanya mampu memenuhi sebesar 15-20% saja sehingga untuk bisa memenuhi semuanya perlu dana asing yang masuk.

“Untuk ekonomi bisa tumbuh itu perlu banyak investasi. Contohnya MP3EI itu kan butuh investasi banyak, jadi kalau mau proyek MP3EI mau sukses untuk membiayai 80% kekurangan ya harus dari dana asing,” kata dia.

Namun, kata dia, dana asing juga perlu dibatasi agar Indonesia tidak ketergantungan. Untuk itu, masyarakat perlu digenjot untuk meningkatkan investasinya di dalam negeri melalui masuk ke pasar saham.

“Masalahnya kemampuan masyarakat Indonesia untuk berinvestasi belum tinggi jadi kita tergantung dengan dana asing. Semakin tinggi dana asing ke Indonesia maka kerentanan dan ketergantungan ekonomi Indonesia akan dana asing akan tetap tinggi, tetap perlu terus menggali potensi masyarakat domestik sendiri,” ujar dia.

(drk/ang)
BEI Targetkan Persentase Kepemilikan Saham Domestik Capai 50%
Rabu, 11 September 2013 | 21:32
investor daily

MEDAN – Bursa Efek Indonesia (BEI) menargetkan persentase kepemilikan saham investor asing dan domestik di Pasar Modal Indonesia berimbang atau masing-masing 50 persen dari dewasa ini yang masih didominasi asing.

“BEI yakin itu bisa tercapai karena melihat dewasa ini peran investor domestik terus naik atau sudah 43, 83 persen,”kata Kepala Divisi Perdagangan Saham BEI, Andre PJToelle di Medan, Rabu (11/9).

BEI semakin optimistis karena kontribusi investor domestik terhadap nilai transaksi perdagangan harian di pasar modal juga meningkat atau sudah 60 persen.

Berdasarkan data, kata dia, jumlah investor domestik yang memiliki rekening efek juga mengalami kenaikan 12,45 persen dari 230.360 rekening saham di akhir Agustus 2012 menjadi 259.037 rekening di 30 Agustus 2013.

“Dengan kepemilikan saham investor domestik yang semakin besar atau minimal sama, maka kekuatan pasar modal Indonesia semakin terjaga,”katanya.

Untuk terus meningkatkan minat berinvestasi di pasar modal, ujar Andre, BEI dan pihak terkait lainnya terus melakukan sosialisasi hingga ke mahasiswa dengan membuka Geleri Investasi BEI serta semakin memberikan perlindungan kepada nasabah.

Kepala Divisi Komunikasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Djonieri, menyebutkan, OJK membuka layanan call centre untuk pengaduan nasabah di pasar modal, industri keuangan non bank, dan perbankan yang dewasa ini pengaturan dan pengawasannya sedang memasuki masa transisi beralih ke OJK.

“Diyakini dengan semakin terlindunginya nasabah, maka minat masyarakat berinvestasi di pasar modal akan meningkat dan itu akan meningkatkan investasi yang pengaruhnya sangat besar untuk kemajuan perekonomian bangsa,” katanya. (ID/tk/ant)
OJK ijinkan buyback saham & obligasi tanpa RUPS
Oleh Dityasa H Forddanta – Senin, 19 Agustus 2013 | 22:59 WIB

kontan

JAKARTA. Hari ini, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dilanda dua sentimen negatif. Yang pertama, spekulasi terkait pengetatan stimulus dari The Fed, dan yang terakhir terkait pelemahan rupiah yang mencapai level 10.500 lebih.

Dua sentimen itu membuat sore tadi, IHSG ditutup melemah 5,6% menjadi 4.313,5. Melihat penurunan yang tidak wajar, malam ini, (19/8), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menggelar rapat dengan Bursa Efek Indonesia (BEI).

Nurhaida, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK, mengatakan, dalam rapat tadi ada beberapa opsi yang bakal diambil jika penurunan indeks secara signifikan masih terus terjadi. “Bisa kami lakukan baik untuk sisi supply maupun demand,” imbuhnya seusai kegiatan rapat tersebut.
Untuk jangka pendek, OJK pasti akan mencermati dan mengawasi penurunan yang terjadi. Jika penurunannya mengkhawatirkan, tidak menutup kemungkinan OJK akan mengijinkan langkah buyback baik itu buyback saham, obligasi, atau Surat Berhaga Negara (SBN).

Nurhaida belum bisa mengkonfirmasi sampai seberapa jauh langkah pembukaan pintu buyback tersebut bakal diambil. Tapi, sebagai gambaran, langkah serupa pernah diambil Badan Pengawas Pasar Modal-Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) ketika krisis 2008 lalu.

Saat itu, indeks terpukul hampir 50%. Kala itu, Nurhaida mencontohkan, Bapepam-LK memberi kemudahan bagi emiten dan BUMN untuk melakukan buyback tanpa harus melewati Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) terlebih dahulu. “Tapi, dulu turunnya hampir 50%, beda dengan sekarang,” katanya.
Dalam jangka panjang, dari sisi supply, OJK melalui BEI akan mendorong jumlah initial public offering (IPO) yang lebih banyak. Dengan langkah ini diharapkan produk pasar modal menjadi semakin variatif sehingga investor memiliki lebih banyak pilihan.

Sementara dari sisi demmand, penambahan investor baik ritel maupun institusi bakal digenjot. Nah, kelebihan OJK saat ini adalah lembaga satu pintu yang menaungi sektor keuangan yang di dalamnya ada perbankan dan non bank serta pasar modal itu sendiri. Dengan begitu, kordinasi yang dilakukan untuk membantu pasar modal bisa lebih mudah.

Bisa saja baik sektor non bank dan bank kami himbau untuk menjadi investor institusi. “Karena satu pintu, maka kordinasinya menjadi lebih mudah,” tukas Nurhaida.
SENIN, 19 AGUSTUS 2013 | 21:59 WIB
Menkeu: Hari Ini Indeks Indonesia Paling Tertekan

TEMPO.CO, Jakarta – Menteri Keuangan Muhamad Chatib Basri mengakui anjloknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Indonesia sebesar 255,14 poin (5,58 persen) ke level 4.313,52 merupakan kejatuhan yang terdalam dibandingkan bursa regional seperti Thailand dan India.

“Thailand anjlok 2,5 persen, Malaysia juga jatuh. Tapi di Indonesia depresiasi dan jatuhnya stok market memang paling besar daripada Thailand dan India,” kata Chatib di kantor Kementerian Keuangan, Senin, 19 Agustus 2013.

Menurut Chatib, jatuhnya indeks saham dan depresiasi nilai tukar rupiah disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor eksternal dan internal. Untuk faktor eksternal, kata Chatib, pasar merespon kekhawatiran khalayak mengenai rapat Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC) atau Bank Sentral Amerika yang per September 2013 diprediksi akan memutuskan langkah pertama dari kebijakan scale back quantitative easing.

“Jadi kalau kebijakan itu dilakukan, bisa diperkirakan capital akan pergi ke Amerika. Stok market akan jatuh di banyak negara,” katanya.

Faktor eksternal lain adalah berkaitan dengan kekhawatiran pasar mengenai akan ditutupnya pasar Merrill Lynch oleh Bank of Amerika. “Ini yang kemudian men-drive stok market, kapital market, dan nilai tukar jatuh.”

Sementara untuk faktor internal, Chatib mengatakan hal itu akibat terjadinya defisit transaksi berjalan pada triwulan II yang cukup tinggi yaitu sebesar 4,4 persen akibat masih tingginya impor. Anjloknya harga komoditas yang memukul ekspor juga berpengaruh. Menurut dia, terjadinya defisit transaksi berjalan seharusnya tidak dikhawatirkan karena defisit transaksi berjalan akan turun pada triwulan III 2013.

“Alasan yang mendorong current account deficit adalah minyak. Impor minyak ini akan lebih kecil pada triwulan III. Indikatornya, sampai dengan Juli konsumsi BBM di bawah biasanya karena harga sudah dinaikkan. Kenapa triwulan II angka defisit masih cukup tinggi, karena harga BBM baru naik pada 22 Juni sehingga belum bisa cover adjustment,” katanya.

Chatib tidak mau merinci langkah yang akan diambil pemerintah untuk menekan anjloknya indeks saham dan nilai tukar rupiah. Namun menurut dia, untuk menekan defisit transaksi berjalan adalah harus ada reformasi struktural yang dilakukan. “Kalau current account deficit punya persoalan, capital account harus bagus dengan masukya PMA. Saya sudah meeting di BKPM minta DNI dipercepat, kemudian simplifikasi juga dipercepat,” katanya.

Selain itu, kata Chatib, dibutuhkan penyelesaian masalah logistik untuk memperlancar suplai barang. “Masalah buka bukan demand terlalu tinggi. BBM naik, birokrasi harus di address. Yang dilakukan improvement supply side adalah additional fiscal space Rp 18,4 triliun dan untuk infrastruktur Rp 13 triliun,” katanya.

Terkait dengan apakah akan digunakannya Bond Stabilization Framework atau melakukan suspend terhadap pasar modal, Chatib tidak mau berkomentar. “Saya tidak bisa jawab. Itu Otoritas Jasa Keuangan yang menjawab. Terkait Bond Stabilization Framework dananya sudah ada,” katanya.

Saat ini, Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK) tengah melakukan rapat untuk membahas mengenai pasar saham, Surat Berharga Negara (SBN) dan nilai tukar rupiah, Rapat digelar di kantor Kementerian Keuangan yang dihadiri oleh Ketua Otoritas Jasa Keuangan, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Kepala Lembaga Penjamin Simpanan, Direktur Jenderal Pengelolaan Utang. Deputi Gubernur Bank Indonesia.

ANGGA SUKMA WIJAYA

OJK seleksi direksi Investor Protective Fund

kontan

 

JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah melakukan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) untuk kursi direksi Investor Protection Fund (IPF). Lembaga ini akan dibentuk oleh otoritas sebagai lembaga penjamin dana investor. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kenyamanan dan perlindungan investor dari kejahatan pasar modal.

Nurhaida, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK mengatakan, fit and proper test telah dilakukan untuk jabatan Direktur Utama dan Direktur. Meskipun demikian, OJK belum memutuskan kandidat yang lolos tes tersebut. Nantinya, jajaran manajemen hanya akan terdiri dari empat orang, yaitu satu orang direktur utama, satu orang direktur dan dua orang selaku komisaris. “Tidak perlu banyak manajemen untuk IPF. Kita harapkan jabatan direksi dan komisaris bisa ditunjuk pada tahun ini,” jelas Nurhaida, Senin (12/8).

Konsep pembentukan IPF ini sudah muncul sejak tahun 2007. Pembentukan lembaga ini merupakan inisiatif Self Regulatory Officer (SRO) perlindungan investor.  Namun hingga kini, IPF belum terelaisasi lantaran belum ada payung hukumnya.

Saat ini, OJK belum menentukan berapa besar pungutan yang akan dibebankan kepada industri pasar modal sebagai iuran IPF. Selain itu, pihak regulator juga belum menetapkan berapa besar batas penggantian dana investor jika terjadi penyimpangan. “Belum ada kriteria IPF akan seperti apa,” ungkap Nurhaida.

Pembentukan IPF ini dilatarbelakangi oleh kasus-kasus yang terjadi di pasar modal seperti PT Sarijaya Permana Sekuritas dan PT Optima Securities. Meski fungsi IPF hampir sama dengan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), namun Nurhaida belum akan melebur kedua lembaga ini.

36 Tahun “Eksis”, Pergerakan IHSG Makin Menggeliat

Kamis, 15 Agustus 2013 11:50 wib
Rezkiana Nisaputra – Okezone

JAKARTA – Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK, Nurhaida mengungkapkan, pasar modal Indonesia telah berkembang pesat selama 36 tahun lamanya hingga saat ini.

Indikator Utama Pasar Modal Indonesia, dikatakannya, pada 2 Januari 2013, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berada pada level 4.346,475 poin dan pada 13 Agustus 2013 IHSG telah mencapai 4.652,40 poin.

“Ini mengalami kenaikan sebesar 7,04 persen. Pada penutupan 20 Mei 2013, IHSG mencatatkan rekor tertinggi sepanjang sejarah pasar modal Indonesia yakni di level 5.214,976,” tukas Nurhaida, saat acara peringatan ulang tahun Pasar Modal Indonesia di Kantor OJK, Lapangan Banteng, Jakarta, Kamis (15/8/2013).

Sementara nilai kapitalisasi pasar juga mengalami kenaikan sebesar Rp453 triliun dari Rp4.158 triliun pada tanggal 2 Januari 2013 menjadi Rp4.611 triliun pada tanggal 13 Agustus 2013.

Pada bidang emisi efek, dalam periode Januari 2013 hingga 13 Agustus 2013, OJK telah mengeluarkan 59 surat pernyataan efektif atas pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum dengan total nilai hasil penawaran umum Rp57,38 triliun. Terdapat 13 penawaran umum berkelanjutan tahap II dan seterusnya dengan hasil penawaran umum Rp19,05 triliun. Adapun rinciannya sebagai berikut:

19 pernyataan efektif untuk emiten melakukan penawaran umum perdana saham dengan total nilai emisi Rp12,02 triliun. 15 pernyataan efektif untuk emiten atau perusahaan publik yang melakukan penawaran umum terbatas kepada pemegang saham dengan hak memesan efek terlebih dahulu (right issue) dengan total nilai emisi Rp20,71 triliun.

“11 pernyataan efektif untuk emiten yang melakukan penawaran umum obligasi dan sukuk dengan total nilai emisi Rp8,66 triliun dan 14 pernyataan efektif untuk emiten yang melakukan penawaran umum obligasi dan sukuk berkelanjutan tahap I, dengan total nilai emisi Rp16,10 triliun,” lanjut Nurhaida.

Diketahui, Pasar Modal Indonesia memperingati 36 tahunnya diaktifkannya kembali. Pasar Modal diaktifkan kembali pada 10 Agustus 1977 dengan Keputusan Presiden RI No.52 Tahun 1976. Selama 36 tahun pasar modal berdiri, diharap masyarakat dapat mengenal pasar modal secara keseluruhan.

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Muliaman D Hadad mengatakan, Peringatan diaktifkannya kembali pasar modal Indonesia pada 2013 ini terselenggara atas kerjasama OJK selaku otoritas pasar modal dengan SRO dan didukung oleh pelaku pasar modal.

“Ini merupakan awal dari serangkaian aktivitas dalam rangka peringatan 36 tahun diaktifkannya kembali pasar modal Indonesia pada 10 Agustus 1977,” tambah Muliaman. (wan) (wdi)

Iklan
 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s