1NVEST0R MAND1R1 maen SAHAM bener

belajar MANDIRI, akan JAUH LEBE SUKSES (SEJAK 210809)

visi 2016: cautiously optimistic @ekonomi IHSG 21 Oktober 2016

Filed under: Investasi dan Risiko — bumi2009fans @ 12:33 am

bird_bbri_unvr

kontan: Inilah 50 perusahaan terbaik di Indonesia 2016 versi Forbes (berdasarkan laporan keuangan 2015):

1. PT Unilever Indonesia Tbk. (Penjualan Rp36,5 triliun)
2. PT Surya Citra Media Tbk. (Penjualan Rp4,2 triliun)
3. PT Pakuwon Jati Tbk. (Penjualan Rp4,6 triliun)
4. PT Ace Hardware Indonesia Tbk. (Penjualan Rp4,7 triliun)
5. PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk. (Penjualan Rp103 triliun)
6. PT Bank Central Asia Tbk. (Penjualan Rp23 triliun)
7. PT Metropolitan Kentjana Tbk. (Penjualan Rp2,1 triliun)
8. PT Bumi Serpong Damai Tbk. (Penjualan Rp6 triliun)
9. PT Sumarecon Agung Tbk. (Penjualan Rp5,6 triliun)
10. PT Waskita Karya (Persero) Tbk. (Penjualan Rp16 triliun)
11. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (Penjualan Rp85,4 triliun)
12. PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (Penjualan Rp13,6 triliun)
13. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (Penjualan Rp71,6 triliun)
14. PT Astra International Tbk. (Penjualan Rp184 triliun)
15. PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk. (Penjualan Rp48 triliun)
16. PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. (Penjualan Rp27 triliun)
17. PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. (Penjualan Rp32 triliun)
18. PT AKR Corporindo Tbk. (Penjualan Rp20 triliun)
19. PT Bank Tabungan Pensiunan Negara Tbk. (Penjualan Rp2,5 triliun)
20. PT Media Nusantara Citra Tbk. (Penjualan Rp6,4 triliun)
21. PT Lippo Cikarang Tbk. (Penjualan Rp2 triliun)
22. PT Modernland Realty Tbk. (Penjualan Rp3 triliun)
23. PT Cardig Aero Services Tbk. (Penjualan Rp1,7 triliun)
24. PT Industri Jamu & Farmasi Sido Muncul Tbk. (Penjualan Rp2,2 triliun)
25. PT Nusa Raya Cipta Tbk. (Penjualan Rp3,6 triliun)
26. PT Tiphone Mobile Indonesia Tbk. (Penjualan Rp22 triliun)
27. PT Tempo Scan Pacific Tbk. (Penjualan Rp22 triliun)
28. PT Ciputra Surya Tbk. (Penjualan Rp2 triliun)
29. PT Bank Mayapada Internasional Tbk. (Penjualan Rp5 triliun)
30. PT Sri Rejeki Isman Tbk. (Penjualan Rp9 triliun)
31. PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk. (Penjualan Rp4,7 triliun)
32. PT Siantar Top Tbk. (Penjualan Rp2,5 triliun)
33. PT Metrodata Electronics Tbk. (Penjualan Rp10 triliun)
34. PT Indonesia Paradise Property Tbk. (Penjualan Rp10 triliun)
35. PT BPD Jawa Barat & Banten Tbk. (Penjualan Rp2 triliun)
36. PT Metropolitan Land Tbk. (Penjualan Rp1 triliun)
37. PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk. (Penjualan Rp1,5 triliun)
38. PT Acset Indonusa Tbk. (Penjualan Rp1,4 triliun)
39. PT Intiland Development Tbk. (Penjualan Rp2,2 triliun)
40. PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk. (Penjualan Rp17 triliun)
41. PT Clipan Finance Indonesia Tbk. (Penjualan Rp1 triliun)
42. PT Bayu Buana Tbk. (Penjualan Rp2 triliun)
43. PT FKS Multi Agro Tbk. (Penjualan Rp13,4 triliun)
44. PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk. (Penjualan Rp3 triliun)
45. PT Batavia Prosperindo Tbk. (Penjualan Rp250 miliar)
46. PT Ekadharma International Tbk. (Penjualan Rp532 miliar)
47. PT KMI Wire and Cable Tbk. (Penjualan Rp3 triliun)
48. PT Perdana Gapuraprima Tbk. (Penjualan Rp416 miliar)
49. PT Panorama Sentrawisata Tbk. (Penjualan Rp2 triliun)
50. PT Sekar Laut Tbk. (Penjualan Rp745 miliar)

 ets-small

Lukas Setia Atmaja
Financial Expert – Prasetiya Mulya Business School

Dalam memilih properti ada tiga pertimbangan penting. Pertama, lokasi. Kedua, lokasi dan ketiga, lokasi.

DALAM memilih saham atau perusahaan yang bagus, tiga pertimbangan terpenting adalah pertama, manajemen. Kedua, manajemen, dan ketiga, manajemen. Dalam proses memilih saham kita batasi analisis manajemen hanya terhadap manajemen puncak atau dewan (board) sebuah perusahaan. Mereka adalah “Vitamin B (board)” saham.

Cermatilah apakah perusahaan dipimpin oleh board yang berkualitas. Ada dua sistem board of directors: one-tier dan two-tier. Negara-negara Anglo-Saxon seperti Amerika Serikat (AS) dan Inggris menganut sistem one-tier di mana board of directors terdiri atas executive dan non-executive directors.

Indonesia menganut sistem two-tier di mana board of directors terdiri atas dewan direksi (executive board) dan dewan komisaris (advisory board).

Apa pun sistemnya, direksi dan komisaris bertanggung jawab atas keberhasilan korporasi memberikan return yang disyaratkan pemegang saham. Bedanya, direksi bertanggung jawab pada operasional korporasi, sedangkan komisaris lebih fokus pada pengawasan dan pemberian advis kepada direksi.

Dalam konteks negara, ini mirip kelembagaan presiden dan parlemen. Direksi dan komisaris memegang peran amat penting di perusahaan karena mereka adalah otak dari perusahaan. Direktur utama (CEO) adalah pimpinan yang menginspirasi dan mengarahkan seluruh karyawan perusahaan. Dia bersama direksi lain, menyusun dan mengeksekusi strategi perusahaan.

Dia sekaligus menjadi panutan, teladan bagi seluruh karyawan. Ambil contoh, bagaimana Ignatius Jonan mengubah PT Kereta Api Indonesia (KAI) dari perusahaan yang rugi menjadi perusahaan yang menguntungkan.

Di tahun pertama Jonan menjabat direktur utama KAI, dia berhasil membalikkan kerugian Rp83,5 miliar pada 2008 menjadi keuntungan Rp154,8 miliar pada 2009. Pada 2013, keuntungan meroket menjadi Rp560,4 miliar. Pada saat yang sama, KAI berhasil meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanannya.

Aset KAI meningkat dari Rp5,7 triliun pada 2008 menjadi Rp15,2 triliun pada 2013. Contoh lain, pada 1985 dewan direksi Apple Computer memaksa Steve Jobs keluar dari manajemen. Kinerja Apple pun turun drastis di tangan dua CEO penggantinya. Ketika Steve Jobs kembali menjadi CEO Apple, dia melahirkan iPod, IPhone, dan iPad. Saham Apple naik lebih dari 1.400% dalam satu dekade setelah Steve Jobs beraksi kembali.

Penelitian empiris di Amerika Serikat mengindikasikan kematian mendadak CEO yang hebat membuat harga saham perusahaan turun signifikan. Investor juga merespons positif penggantian CEO yang dianggap kurang bagus kinerjanya. Komisaris perusahaan memiliki peran dan tanggung jawab yang tak kalah penting.

Mereka menjalankan tugas memberi nasihat dan mengawasi direksi. Di perusahaan yang memiliki tata kelola yang baik, fungsi, tanggung jawab, dan kerja sama antara direksi dan komisaris perusahaan diatur secara jelas di board manual atau board chapter. Komisaris dapat dikategorikan menjadi dua: independen dan terafiliasi.

Umumnya, komisaris dikategorikan sebagai independen jika tidak memiliki hubungan bisnis dengan korporasi di mana dia diangkat menjadi komisaris misalnya menjadi konsultan profesional atau pemasok barang.

Komisaris yang memiliki saham dengan jumlah cukup besar (misalnya 5% sering disebut substantial shareholder) atau komisaris yang memiliki hubungan dengan substantial shareholder juga dikategorikan sebagai terafiliasi.

Komisaris independen dianggap lebih bisa menjalankan peran pengawasan dalam rangka melindungi kepentingan pemegang saham, khususnya pemegang saham minoritas.

Sejumlah penelitian empiris di berbagai negara mengindikasikan bahwa komisaris independen berperan nyata dalam pengambilan keputusan strategik korporasi dan berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan.

Tak heran jika di AS, hukum mensyaratkan agar perusahaan publik memiliki board of directors dengan mayoritas independent non-executive directors (komisaris independen). Persentase komisaris independen di perusahaan publik Amerika Serikat adalah sekitar 66%.

Di Indonesia ada peraturan yang berlaku bagi perusahaan publik untuk memiliki persentase komisaris independen minimal 30%. Kesimpulannya, sebelum memutuskan untuk membeli sebuah saham, cermati siapa direksi dan komisaris perusahaan tersebut. Apakah cukup banyak komisaris independen yang bakal membela kepentingan pemegang saham minoritas? Informasi bisa diperoleh di Laporan Tahunan maupun website perusahaan.

Hindari saham perusahaan yang dipimpin oleh direksi dan komisaris yang memiliki rekam jejak yang kurang baik, dalam performa perusahaan maupun karakter. Manfaatkan mesin pencari Google untuk mempelajari direksi dan komisaris kandidat saham pilihan kita. Vitamin B akan membuat saham perusahaan makin kuat bergairah.

(izz)

ets-small

The NBER’s Asset Pricing Program was created in 1991. Today, it has more than 130 members who present and discuss their research findings at three annual meetings. These meetings take place in the Midwest in the spring, on the east coast in the summer, and on the west coast in the fall. It has been my honor to serve as Program Director for the past three years, which have been particularly interesting as the financial crisis has challenged some of the conventional wisdom about the workings of asset markets. During this time, the Program’s members have produced an impressive collection of more than 300 NBER Working Papers.

This report focuses specifically on quantitative structural asset pricing models. In recent years, the AP members have been researching models that can provide unified explanations of a wide range of phenomena in financial markets. Even before the financial crisis, some of these models provided an important base for understanding financial institutions, frictions in financial markets (such as credit constraints), liquidity, investor heterogeneity, and the potential presence of investor irrationality in some markets. Of course, since the crisis, AP Program members have intensified their analysis of models with such features.

Understanding Returns on Average and over Time

A well-known stylized fact about financial markets is that average returns on stocks, long government bonds, and corporate bonds are higher than the return on short bonds. Why do investors demand high compensation for such investments? In a frictionless model with optimizing investors, there are two possible answers: either households are highly risk averse, or they perceive these investments to be very risky.

Another well-documented stylized fact is that the returns on certain long-short strategies are predictable: low current stock valuations relative to fundamentals (for example, dividends or earnings) tend to be followed by high subsequent returns. The returns on currency carry trades are predictable based on interest rate differentials. The carry trade involving only domestic bonds is predictable based on the slope of the term structure.

Why don’t investors simply borrow and buy some more stocks when expected returns on stocks are high? An economic explanation of return predictability needs a mechanism that discourages investors from doing just that. If investors were to buy stocks in anticipation of high returns, then these purchases would drive up stock prices today, destroying return predictability.

There are two ways to discourage investors from buying in a frictionless setting with rational expectations. First, investors may be more risk averse in times when expected returns are high. In bad times, when stocks are trading at low prices, investors could be well aware that prices are likely to go up, but they may worry about taking on the extra risk associated with holding more stocks. Second, investors may be facing more risk in times when expected returns are high. During the financial crisis, for example, the Dow dropped below 7000, and still households did not want to buy more stocks. A plausible explanation is that they were worried about losing their jobs and preferred holding cash.

The early work on quantitative asset pricing asked whether models could explain one or maybe even a few of the above stylized facts in isolation. Over the last couple of years, the focus has been on whether the models can explain a wide variety of phenomena in financial markets simultaneously. This recent research has made important progress: we now have a much more consistent explanation of the size and time variation of risk premiums across different asset classes. By carefully documenting dimensions along which existing models don’t perform as well, we also have made significant progress in understanding where the theory needs improvement.

Some of the analysis of financial market equilibrium is done in a frictionless setting, where standard optimization conditions (“Euler equations”) describe household behavior, but there are many reasons to believe that these Euler equations do not hold. For example, rich households may have financial advisors who manage their money for them, in which case the advisors’ incentives may play important roles. Or, frictions such as credit constraints may be preventing households from borrowing precisely when they need the extra cash. For example, during the financial crisis, it may have been harder to get a new car loan or mortgage. In that case, optimality conditions may lead to Euler inequalities. Finally, households may not have rational expectations. As a consequence, Euler equations may hold, but under beliefs that do not represent a rational assessment of past evidence. In particular, households may not be aware when expected returns on stocks are high, and so they have no reason to buy them. I describe recent work on models with such features later in this report.

Time Varying Risk Aversion

John Y. Campbell and John H. Cochrane 1 develop a model in which investors have time-varying risk aversion. The key assumption in their model is that investors’ utility functions depend on the past history of aggregate consumption, so they capture a “Catching up with the Joneses” motive. Investors are more risk averse in recessions, when their consumption is low relative to past aggregate consumption. They are less risk averse in booms, when their consumption is high, and so gambling feels less threatening. These countercyclical movements in risk aversion make investors want to be compensated more for holding risky assets (such as stocks) in recessions. Thus, the model generates expected returns that are high in recessions.

More recent papers have studied the performance of the Campbell-Cochrane model in other asset markets. Jessica Wachter 2 shows that a quantitative implementation of a model with time-varying risk aversion can simultaneously explain the predictability of stock returns (as in Campbell-Cochrane) and long-term government bonds. Her paper provides a unified explanation of pricing for stocks and bonds. Further, the real rate is countercyclical, so long-term real bonds are assets with low payoffs in recessions. As a consequence, investors demand positive average compensation for holding these bonds, generating an upward sloping real yield curve (which helps the model generate an upward nominal yield curve as well.)

Long Chen, Pierre Collin-Dufresne, and Robert Goldstein 3 apply the Campbell-Cochrane model to corporate bond markets. A challenge in these markets is that yields on Baa-rated corporate bonds are much higher than those on Aaa-rated bonds, despite the fact that the default probabilities of Baa bonds are only slightly higher than those of Aaa bonds. A model with time-varying risk aversion can account for high Baa-Aaa spreads, because investors are sensitive to the timing of defaults: defaults of Baa bonds are more likely to happen in recessions, when risk aversion is high. Therefore, investors want to be compensated with high yields for a small average amount of exposure to default.

Adrien Verdelhan 4 explores a model with two countries that are populated by investors with risk aversion that depends on past aggregate domestic consumption. The model also has a pro-cyclical real interest rate. When domestic consumption is low, domestic investors are more risk averse and demand higher compensation for investing in risky strategies. At the same time, the domestic real interest rate is low. This mechanism explains why expected returns on the currency carry trade are high when domestic rates are low.

All of these papers have made important progress in our understanding of what models with time-varying risk aversion imply for asset pricing. Along the way, the researchers have uncovered a number of implications of these models that require more research. It has became clear, for example, that we need to settle the (empirical) question of whether real rates are pro-cyclical or countercyclical, and then modify the models to explain both bond and currency markets simultaneously.

Another implication of the Campbell-Cochrane model, pointed out by Martin Lettau and Wachter 5 , is that the strong time variation in risk premiums and thus discount rates make assets with “‘backloaded” dividends – assets that pay dividends far in the future rather than close to the present – appear riskier than assets with “‘frontloaded” dividends. Tano Santos and Pietro Veronesi 6 show that growth stocks have backloaded dividends, so habits tend to generate a “growth premium”‘ rather than the “value premium”‘ that we observe in the data.

Long Run Risk

Ravi Bansal and Amir Yaron 7 pursue the idea that investors worry about long- run risks, defined as small but persistent changes in expected consumption growth. They consider investors who demand compensation for assets that have low payoffs when bad news about future consumption growth arrives – such investors are said to have “Epstein-Zin” utility functions. Bansal and Yaron apply this model to stocks and provide a new story for the equity premium.

Recently, a large number of papers have applied this model to a variety of markets. Several of the studies investigate the model’s implications for the cross-section of stock returns. Bansal, Robert Dittmar, and Christian Lundblad 8 document that the cash flows of “value stocks,” stocks of companies with high book values relative to their market values, vary more with news about future consumption growth than the cash flows of “growth stocks,” stocks of companies with low book-to-market values. In the long-run-risk model, this larger covariance makes investors perceive value stocks as more risky. They therefore demand a higher compensation for holding them, explaining the value premium. Lars-Peter Hansen, John Heaton, and Nan Li 9 document that the covariance between cash flows and news shocks will depend on how the estimation deals with time trends.

Long-run risk provides interesting new interpretations of average premiums, but by itself implies constant premiums. Therefore, long-run risk does not explain the predictability of asset returns, or the high volatility of returns. I will discuss later some recent attempts at combining long-run risk with time variation in risk.

Most papers on long-run risk treat expected consumption growth as unobservable — that is, a latent variable. As a consequence, it can be difficult to estimate the amount of long-run risk in the data. To get a sense of the amount of long-run risk in the Bansal and Yaron (2004) model, Jason Beeler and Campbell 10 simulate data from the model and run forecasting regressions of future consumption growth based on current price-dividend ratios. They can explain more than 30 percent of the variation in the simulated data at the 5-year horizon, and so they conclude that the amount of long-run risk in this particular quantitative implementation is too large.

Martin Schneider and I 11 investigate the implications of a model with Epstein-Zin utility for nominal government bond prices. We estimate the joint dynamics of consumption growth and inflation and document that higher inflation today is bad news for future consumption growth. Since long-term bonds are assets with low payoffs in states when inflation is surprisingly high, investors demand compensation for holding long bonds. The model thus predicts that long bonds pay higher returns on average than short bonds – hence it can explain positive slope in the nominal term structure of interest rates.

Disaster Risk

In 1984, Thomas Rietz advanced the idea that rare disasters in consumption make investors worry more about holding stocks and thus may explain a large equity premium. Disasters are rare, so their frequency, size, and duration are difficult to measure. One approach is to calibrate these disasters to well-known crisis events, like the Great Depression, as I did in a 2004 paper written with Francis Longstaff. Another possibility is to treat them as peso problems, which investors fear, but which are not observed in the data sample.

Like long-run risk, disasters provide new interpretations of average premiums, but they do not provide any mechanism for volatility in stock valuations. To generate volatility, or predictability of returns, the probability of a disaster has to vary over time, so that consumption growth is heteroskedastic. I will discuss recent research later in this article that combines disasters with such time-varying risk.

Disasters often affect the returns on both stocks and bonds (for example, in most countries, stock and bond values crashed during the two World Wars). This means that they may affect the average level of returns on these assets, but not their difference — the equity premium. There are few examples in history where disasters affect only stocks (for example, the Great Depression, or Argentina in 1998-2001.) Robert Barro 12 documents these historical disasters and develops a model that allows disasters to affect stocks and bonds.

Consumption data from other countries is difficult to obtain. Many studies therefore use the more easily available GDP data to measure disasters. This is problematic, because GDP consists of consumption and investment, and what comes down most during an economic disaster is investment, not consumption (which enters the Euler equation and thus matters for pricing.) During the Great Depression, for example, real GDP fell by 30 percent but consumption only dropped by 10 percent. During the recent financial crisis, consumption fell by roughly 3 percent. Barro and Jose Ursua 13 have now put together an impressive dataset on international consumption and documented historical disasters – including their duration — observed in various countries.

Barro’s 2006 paper has inspired a substantial body of follow-up work on disaster risk. Several papers have measured the importance of disaster risk from data on options. Craig Burnside, Martin Eichenbaum, and Sergio Rebelo 14; Jakub Jurek15; and Emmanuel Farhi, Samuel Fraiberger, Xavier Gabaix, Romain Ranciere, and Verhelhan 16 each use a different approach to study the evidence in currency options. David Backus, Mikhail Chernov, and Ian Martin 17 measure the frequency and size of disasters in consumption from options on U.S. equity indexes.

Along the way, the literature has come up with new techniques that are helpful in solving models with disasters. Ian Martin 18 uses higher order cumulants to derive asset prices and returns in a model of disasters. Gabaix 19 develops a class of linearity-generating processes that lead to closed-form solutions for bond and stock prices 20.

Time-Varying Risk

Another reason why returns may be predictable is that the amount of risk in the economy varies over time. Shmuel Kandel and Robert Stambaugh 21document such time variation in the variance (“heteroskedasticity”) of aggregate consumption growth data and evaluate its asset-pricing implications with Epstein-Zin utility.

A number of papers have looked jointly at long-run risk and heteroskedasticity. For example, Ravi Bansal and Amir Yaron22 show that such a model can account for a number of facts in stock returns, including the observed predictability of returns. Hui Chen 23 shows that time-varying risk makes firm defaults more likely in recessions and more painful for claimholders, which explains both high credit spreads in corporate bond markets and low leverage ratios by firms.

Another set of papers has investigated time-varying disaster probabilities, which also capture heteroskedasticity in consumption. Francois Gourio 24 and Wachter 25 specify the disaster probability to be an autoregressive process and calibrate the parameters to match return data on stocks and bonds.

Intermediation

Motivated by recent events, members of the AP group havefurther explored models with financial institutions. In these models, the Euler equations of households do not necessarily hold because households delegate their portfolio management to institutions, such as mutual funds and hedge funds. The assumption in these models is that households cannot participate directly in these markets, but must participate through financial intermediaries.

Zhiguo He and Arvind Krishnamurthy 26 analyze a model with both stocks and bonds in which households can invest in bonds directly but not in stock. Instead, households invest with intermediaries who manage a portfolio of stocks and bonds. They further assume that the total amount of funds that households can invest with intermediaries is constrained to be less than a multiple of the intermediaries’ internal funds. This “intermediation constraint” is assumed to always bind. In response to a negative shock to the cash flows of stocks, the wealth of intermediaries falls. Because of the intermediation constraint, households have to reduce their investments with intermediaries and thus have a smaller portfolio weight on stocks. The only way for markets to clear is for intermediaries to increase their portfolio weight on stocks, which in turn increases the intermediaries’ consumption exposure to the stock market. As a consequence, risk premiums in the stock market rise in bad times.

Dimitri Vayanos and Paul Woolley 27 consider a model with a bond and many different stocks. Households can buy a passive index of these stocks or they can invest with an active portfolio manager. There are also “buy and hold” investors who hold stocks in proportions different from the passive index. The portfolio manager can generate higher returns than the passive index by buying stocks that are in low demand by these “buy and hold” investors and are thus undervalued. A key assumption is that portfolio managers can be good or bad (that is, manage money at low or high costs), and that households learn about their ability. If households receive high returns on their actively managed portfolios, then they will update their information about the manager’s ability and invest more. The model can thus explain why high past returns on an active fund will generate higher future inflows into the fund.

In papers that will be presented at the 2010 NBER Summer Institute, In Gu Kang, He, and Krishnamurthy 28 document changes in balance sheets of financial institutions over the recent financial crisis. Tobias Adrian, Emanuel Moench, and Hyun Shin 29 document that these balance sheets are informative about risk premiums in financial markets. In particular, they show that an expansion of balance sheets – higher growth rates of leverage or assets by financial institutions – predicts higher future economic activity (for example, GDP growth) and lower future excess returns (on a variety of stock portfolios, corporate bonds, and government bonds.) Of course, because the regressions involve endogenous variables, we are not sure whether these are causal relationships.

Heterogeneous Expectations

Schneider and I 30 use evidence from the Michigan survey to document that young households were forecasting higher inflation rates than older households during the late 1970s and early 1980s. Since mortgages are nominal contracts, younger households perceive real mortgage rates to be lower than older households, creating gains from trade across generations. As a consequence, young households borrow and buy houses, which are the only asset that can be used as collateral, and thereby drive up house prices. This effect is further reinforced by mortgage subsidies that increase in times of high expected inflation and also make housing more attractive than stocks as an investment. Taken together, these mechanisms help explain the house price boom and stock price decline of the late 1970s and early 1980s.

In a later paper 31 we again use Michigan survey data to document expectations about future house prices. Before the boom, a small fraction (10 percent) of households thought that now was a good time to buy a house because house prices would go up in the future. This fraction doubled towards the end of the housing boom, during the years 2004-5, when 20 percent of households believed that buying a house was attractive because house prices would go up further. We then ask whether in a model with search frictions – like the housing market – a small fraction of optimists is enough to drive up house prices. The answer is yes, because prices are measured in a small number of housing transactions. In these transactions, the most optimistic buyers are matched with sellers.

Ulrike Malmendier and Stefan Nagel 32 document that investor expectations depend on their lifetime experiences. Based on data from the Survey of Consumer Finances, they show that investors who experienced low stock returns are more pessimistic about future returns, participate less in the stock market, and invest a smaller share of their portfolio in stocks.

Other Heterogeneity

Heterogeneous agent models may do a good job in matching the heterogeneity in the data on household portfolios, but this heterogeneity may not matter for aggregates such as asset prices. For example, Dirk Krueger and Hanno Lustig 33provide various examples of economies in which uninsurable income shocks do not matter for the equity premium. Nobuhiro Kiyotaki, Alexander Michaelides, and Kalin Nikolov34 show that in their heterogeneous agent model, more lax collateral constraints do not lead to higher house prices.

However, there has been some research by AP Program members that has found encouraging evidence about incorporating heterogeneity. For example, Jonathan Parker and Annette Vissing-Jorgensen 35 document that the consumption of rich households is over five times more volatile than aggregate consumption, which may help to explain average premia in financial markets. Yi-Li Chien, Harold L. Cole, and Lustig 36 build a model in which a large fraction of households do not rebalance their portfolios in response to aggregate shocks. As a consequence, households who do rebalance need to sell more stocks in good times and buy more stocks in bad times. This mechanism generates time variation in risk premiums.

Concluding Remarks

The financial crisis has had many negative effects on the economy, but it has had positive effects in stimulating a range of new research in asset pricing. Asset Pricing Program members have begun to evaluate whether conventional models can make sense of the experience in financial markets during the crisis. Many of the assumptions and mechanisms in these models are being questioned. To borrow from the title of Malmendier and Nagel’s paper, we will see a lot more interesting research by “Crisis Babies” over the coming years.

doraemon

bisnis.com: Ini kabar baik. Pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal II tahun ini mencapai 5,18%, suatu level pertumbuhan ekonomi tertinggi pada kuartal II sejak 2013. Laju pertumbuhan ekonomi tersebut juga lebih tinggi dari kuartal I yang hanya 4,93% dan kuartal II 2015 yang cuma 4,66%.

Jelas, kabar baik ini langsung disambut pelaku pasar dengan suka cita. Indikatornya jelas, nilai tukar rupiah terus menguat dan indeks harga saham gabungan di Bursa Efek Indonesia terus menanjak.

IHSG bahkan menduduki posisi kinerja terbaik di Asia, dan kini digadang-gadang bakal menyentuh level 5.500-an dalam waktu dekat. Nilai tukar rupiah pun diperkirakan akan terus menguat, yang diperkirakan dapat mencapai posisi di kisaran Rp12.500-an per dolar AS.

Terlebih, banyak kabar baik lainnya, semenjak rencana pemerintah melancarkan program amnesti pajak disetujui DPR akhir Juni silam. Lalu, reshuffle kabinet menghasilkan tim ekonomi dianggap mampu memperkuat keyakinan bagi pelaku bisnis dan masyarakat.

Penunjukan Sri Mulyani Indrawati sebagai Menteri Keuangan yang baru telah memperkuat stempel Kabinet Kerja dengan komposisi tim ekonomi yang tangguh dan kredibel. Bahkan, tim ekonomi hasil reshuffle kabinet ini dianggap sebagai tim ekonomi terbaik di era reformasi.

Terlebih Sri Mulyani, yang pernah menjabat Menkeu sebelum ditunjuk sebagai Managing Director dan Chief Operating Officer Bank Dunia, langsung menggebrak dengan memangkas belanja APBN Perubahan 2016 senilai Rp133 triliun.

Langkah cepat tersebut langsung disambut positif. Banyak kalangan mengapresiasi bahwa postur APBNP 2016, akan lebih realistis guna memberikan kepercayaan bagi pelaku bisnis, baik domestik maupun internasional.

Maka dari itu, ketika Badan Pusat Statistik mengumumkan kinerja ekonomi kuartal II tumbuh signifikan, semakin kuat keyakinan bahwa perekonomian Indonesia memasuki jalur pertumbuhan yang diharapkan. Pencapaian kinerja perekonomian ini semakin memperkuat trust dan keyakinan pelaku pasar, dunia usaha dan masyarakat terhadap perekonomian nasional.

Harian ini menggarisbawahi, perbaikan kinerja ekonomi yang kebetulan berbarengan dengan langkah Presiden Jokowi merombak Kabinet dengan komposisi tim ekonomi yang lebih meyakinkan, adalah momentum titik balik yang tak boleh disia-siakan.

Momentum titik balik tersebut hendaknya terus dijaga dengan memperkuat kebijakan fiskal, melanjutkan sekaligus mempertegas reformasi stuktural, serta merealisasikan berbagai program jangka pendek yang telah dirancang dalam berbagai paket kebijakan ekonomi.

Ini penting, guna memperuat kepercayaan bagi sektor swasta dari dalam negeri maupun investor dari luar negeri untuk mempercepat aktivitas usaha mereka di Indonesia.

Kita tahu, penggerak utama pertumbuhan ekonomi pada kuartal II tahun ini lebih banyak ditopang oleh konsumsi pemerintah melalui belanja anggaran khususnya di bidang infrastruktur. Oleh sebab itu, apabila keyakinan sektor swasta semakin menguat, ekspansi bisnis sektor swasta diharapkan terus bergeliat.

Ini akan menjadi motor penggerak tambahan bagi pertumbuhan ekonomi pada kuartal III dan IV, yang akan menopang kontribusi anggaran pemerintah dalam pembangunan infrastruktur.

Apabila upaya mendorong sektor swasta ini berhasil, maka laju pertumbuhan ekonomi tahun ini diperkirakan dapat mencapai bahkan melampaui target pemerintah, yakni di kisaran 5,2%-5,4%.

Bahkan bisa jadi laju pertumbuhan ekonomi tersebut akan lebih baik lagi, manakala efektivitas kebijakan fiskal dapat ditingkatkan lagi. Meskipun sebagian belanja dipangkas demi efisiensi anggaran, realisasi anggaran yang efektif justru akan menambah kontribusi belanja pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Karena itu, kita berharap agar pemerintah benar-benar berupaya dengan segenap kemampuan, agar berbagai program yang telah dicanangkan dapat dijalankan secara simultan. Mulai dari amnesti pajak, reformasi perpajakan menyeluruh, program percepatan infrastruktur, pendalaman pasar keuangan, dukungan usaha kecil dan menengah, serta perbaikan iklim bisnis.

Implementasi yang kuat atas berbagai program tersebut, selain akan menghasilkan multiplier effect yang besar bagi perekonomian, juga akan meneguhkan stempel bahwa pemerintah benar-benar bekerja dengan efektif.

Ini akan mengukuhkan kepercayaan bagi pemerintah dan perekonomian, yang amat diperlukan untuk menjaga pertumbuhan yang berkelanjutan. Pada akhirnya, akan menciptakan lapangan kerja, mengurangi kemiskinan, mengatasi kesenjangan dan menyejahterakan seluruh rakyat.

 spiral

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA– Investor yang memegang saham PT Waskita Karya Tbk pasti sumringah. Sepanjang tahun ini, harga saham emiten berkode WSKT ini sudah naik sekitar 40%. Kinerja keuangannya juga ciamik.

Di kuartal satu, emiten konstruksi ini berhasil mengantongi laba bersih sebesar Rp 127,3 miliar, melesat 1026 persen dibanding tahun sebelumnya.

Tapi beda lagi dengan pemegang saham PT Agung Podomoro Land Tbk. Gara-gara petingginya terseret kasus suap reklamasi, harga saham emiten berkode APLN ini malah merosot sekitar 24% sejak awal tahun.

Tentunya, bila investor hanya menempatkan investasinya di saham APLN, ia jadi rugi besar. Namun ia bisa mengurangi kerugian tersebut bila menyebar investasinya di banyak instrumen atau banyak saham.

Menurut Lukas Setia Atmaja, Pakar Keuangan dari Prasetiya Mulya Business School, diversifikasi portofolio merupakan cara yang cukup efektif untuk mengurangi risiko investasi di pasar modal.

Secara umum, ada dua jenis risiko yang dihadapi oleh semua investor.

Pertama, risiko sistematis alias risiko pasar. Risiko ini timbul karena kejadian makro, yakni kejadian yang mau tidak mau menimpa seluruh instrumen investasi atau sektor bisnis tanpa pengecualian.

Contohnya adalah perlambatan ekonomi atau fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat (AS).

Sebagaimana kita lihat tahun lalu, perlambatan ekonomi membuat kinerja emiten juga melemah. Otomatis, kinerja saham juga loyo. Semua saham terkena risiko sistematis ini tanpa kecuali.

Kedua, risiko non sistematis. Ini adalah risiko yang muncul akibat kejadian mikro, yang sifatnya spesifik hanya menimpa saham tertentu atau bisnis tertentu.

Misalnya, kenaikan cukai rokok yang hanya mempengaruhi emiten-emiten produsen rokok.

Atau contoh lainnya kasus suap reklamasi yang menyeret presiden direktur Agung Podomoro Land, sehingga akhirnya harga saham emiten ini juga ikut merosot.

“Risiko sistematis tidak bisa dikurangi, tapi risiko non sistematis bisa dikurangi dengan prinsip diversifikasi,” cetus Lukas.

Jadi, kalau investor menyebar investasinya ke beberapa instrumen investasi, maka ia bisa mengurangi risiko non sistematis yang bisa terjadi.

valentineEVERYsmall

Bisnis.com, JAKARTA — Standard Chartered Bank Indonesia masih optimis dengan kondisi ekonomi Indonesia pada 2016. Melalui diversifikasi investasi, Standard Chattered mengajak nasabah untuk bijak dalam menempatkan dana yang dimilikinya.

Country Head of Retail Clients Standard Chartered Indonesia, Lanny  Hendra mengatakan tantangan perbankan masih akan dirasakan pada tahun  ini, seiring dengan terjadinya siklus ekonomi Amerika Serikat yang berdampak pada ekonomi negara berkembang. Namun, masih ada harapan untuk
investasi.

“Kami optimis bahwa kondisi ekonomi akan membaik, untuk itu kami mengajak nasabah agar beradaptasi terhadap perubahan yang terjadi dengan melakukan diversifikasi terhadap portofolio investasi,” ujar Lanny saat ditemui di Jakarta, Selasa (26/1/2016).

Dari sisi produk retail seperti kartu kredit, KPA dan KPR, Standard Chartered  Bank mengakui adanya pergerakan yang melambat pada tahun ini. Namun
kondisi ini dirasa masih lebih baik dibandingkan kondisi tahun lalu.

Selain itu, regulasi pemerintah terkait pemberian tax amnesty juga dianggap  sebagai suatu sinyal positif terhadap dunia perbankan lantaran dana-dana
yang selama ini disimpan di luar negeri bisa masuk kembali ke  Indonesia. Hal tersebut disampaikan oleh Bambang Simarno selaku Head of
Wealth Management Standard Chartered Bank Indonesia.

Akan ada  banyak dana yang akan kembali balik ke Indonesia. Hal tersebut membuat pangsa pasar kita semakin besar. Dana investor juga banyak kembali masuk
di Indonesia, ujar Bambang.

2016: kontan: membuat rencana pengembangan usaha untuk lima tahun ke depan.

Resolusi ini disebut strategis, mengingat implementasinya sudah harus mulai dilakukan saat ini secara berkelanjutan. Tanpa ada perencanaan jangka panjang, tahun demi tahun akan berjalan tanpa persiapan. Di kemudian hari, saat kebutuhan tersebut sudah di depan mata akan sangat sulit untuk bisa dipenuhi.

Hal strategis lainnya yang bisa dijadikan sebagai resolusi keuangan tahun ini adalah memulai memiliki laporan keuangan pribadi atau keluarga yang terpisah dengan laporan keuangan usaha. Banyak pengusaha mikro dan rumahan yang masih menyatukan rekening pribadi dan usaha mereka dan belum memiliki laporan keuangan secara terpisah.

Resolusi memiliki laporan keuangan boleh dibilang bersifat strategis, karena laporan keuangan bukan hanya sarana untuk mencatat aset dan utang; pemasukan dan pengeluaran; serta laba atau rugi usaha, tetapi juga sebagai sarana melakukan evaluasi dan mengukur tercapai tidaknya tujuan keuangan yang ingin diraih.

 

bloomberg: In a dismal year for emerging-market stocks, information technology and health-care companies have fallen the least, positioning those sectors to become the developing world’s top two performers for the fourth year in a row.

They are the MSCI Emerging Markets Index’s most consistent outperformers. If the rankings hold — with both down 8 percent and comfortably ahead — each will have finished in first or second place five times in the past decade. Consumer staples trail in third place.

Emerging Markets Sector Rankings

2015 YTD 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Health Care 1st 1st 2nd 1st 7th 4th 9th 1st 7th 10th
Info Tech 2nd 2nd 1st 2nd 5th 7th 2nd 5th 10th 9th
Cons. Staples 3rd 8th 6th 3rd 1st 2nd 6th 2nd 8th 6th
Cons. Disc. 4th 5th 3rd 6th 3rd 1st 1st 6th 9th 8th
Industrials 5th 6th 4th 5th 10th 3rd 7th 10th 1st 7th
Energy 6th 10th 9th 9th 6th 9th 4th 9th 3rd 2nd
Financials 7th 3rd 8th 4th 8th 6th 5th 7th 6th 5th
Telecom 8th 7th 5th 7th 2nd 8th 10th 4th 4th 4th
Utilities 9th 4th 7th 10th 4th 10th 8th 3rd 5th 1st
Materials 10th 9th 10th 8th 9th 5th 3rd 8th 2nd 3rd

In the MSCI World Index of developed markets, the top sectors this year are health care (3.8 percent) and consumer discretionary (3.3 percent) — such as retailers, media and services companies — with information technology third at 3.1 percent.

The developed world’s top two performers over the past decade mirror their emerging markets counterparts: In both classes, the consumer-staples and health sectors have doubled in value since the end of 2005 and are far ahead of other industries.

Some industries fare much better in the developed world than in emerging markets, and vice versa. Energy has been the worst emerging market performer over the past 10 years, falling almost three times as much as in the developed world. Financial stocks rank lowest in developed countries, but their shares are up 11 percent in emerging countries.

doraemon

JAKARTA ID – Bank Dunia memproyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun depan di sekitar 5,3%, lebih tinggi dari perkiraan Dana Moneter Internasional (IMF) yang hanya memperkirakan pertumbuhan 5%.

 

Selain konsumsi domestik, investasi diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi pada 2016.

 

Dalam laporan terbarunya bertajuk Indonesia Economic Quarterly (IEQ) edisi Desember 2015 yang dipublikasikan Kementerian Keuangan, Bank Dunia secara khusus menyoroti serangkaian paket kebijakan ekonomi pemerintah yang telah diluncurkan sejak September 2015 lalu.

 

Menurut lembaga tersebut, paket- paket kebijakan ekonomi itu, yang mencakup kebijakan reformasi regulasi dan structural serta stimulus fiskal, berpotensi meningkatkan investasi sektor swasta yang masih rendah tahun ini.

 

“Bila diimplementasikan secara efektif, paket kebijakan dapat membantu pengurangan kendala bagi dunia usaha dan mendorong investasi swasta. Dalam jangka panjang, naiknya investasi tetap sangat penting guna kembalinya pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan perbaikan lapangan kerja,” ungkap Ekonom Utama Bank Dunia di Indonesia Ndiame Diop dalam keterangan resminya, pekan lalu.

 

Awal pekan ini, IMF menegaskan prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun depan di angka 5% dan 4,7% untuk tahun ini. Perwakilan Tim IMF Luis E Breuer menyatakan outlook perekonomian Indonesia masih solid. Ini menilai, pemerintah telah memperkuat kerangka kebijakan sejak beberapa tahun lalu melalui kebijakan fiskal yang berkelanjutan dan moneter bias ketat, diperkuat dengan Reformasi kebijakan subsidi pada APBN-P 2015 juga dianggap memperkuat langkah-langkah tersebut.

 

“Kebijakan yang prudent telah menciptakan stabilitas makroekonomi dan menopang pertumbuhan. Tahun ini pemerintah telah memitigasi risiko ekonomi global seiring jatuhnya harga komoditas, pergeseran keuangan global dan perlambatan ekonomi negara mitra dagang. Prospek jangka menengah masih positif,” kata Breuer.

 

Breuer menyatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun depan yang akan moderat di level 5% ditopang investasi. Di satu sisi pelemahan harga komoditas dan permintaan dari mitra dagang menjadi tantangan tersendiri.

 

“Inflasi turun tajam ke level estimasi 3% di akhir tahun, dan diproyeksikan mencapai 3-5% tahun depan. Defisit transaksi berjalan tahun ini juga susut ke kisaran 2% PDB seiring menurunnya impor namun permintaan domestic yang tinggi tahun depan akan menyebabkan peningkatan deficit transaksi berjalan, masih di bawah 3% PDB,” kata dia.

 

Breuer menilai, strategi fiskal pemerintah sudah menuju arah yang tepat. APBN 2016 diarahkan untuk menciptakan lebih banyak ruang fiskal melalui peningkatan target penerimaan, merealokasi belanja subsidi ke belanja infrastruktur dan bantuan sosial yang lebih terarah. Dihapuskannya subsidi BBM, kata dia, menciptakan ruang belanja publik dan conditional cash transfer. (ns)

big-dancing-banana-smiley-emoticon

Jakarta detik -Perekonomian Indonesia tahun depan diperkirakan akan lebih baik dibandingkan tahun ini. Lebih optimistis namun dengan kewaspadaan dan hati-hati.

Pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat (AS) yang membaik dengan jumlah pengangguran yang menurun memberikan harapan positif terhadap perekonomian ke depan.

Kenaikan suku bunga bank sentral AS The Federal Reserve (the Fed) memberikan kepastian terhadap para pelaku pasar keuangan.

Di samping itu, pengumuman paket stimulus ekonomi dari pemerintah akan menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif dan mendukung pertumbuhan ekonomi di tahun 2016.

“Tahun monyet api, artinya berapi-api, jadi optimis. Monyet kan lincah, jadi pergerakannya lincah, tapi api harus diwaspadai jangan sampai terlalu besar nanti terbakar. Intinya optimis, lincah, dan waspada,” ujar Senior Financial Advisor AAM and Associates Aidil Akbar saat ditemui di Dapur Sunda, Pacific Place, Jakarta, Rabu (23/12/2015).

Dia menjelaskan, poin utama pendorong optimisme perekonomian Indonesia di tahun depan adalah soal kebijakan pemerintah di berbagai sektor. Utamanya soal pembangunan infrastruktur yang lebih agresif.

“2016 infrastruktur lebih jalan. Investor melihat sinyalemen positif, kemarin kan uncertainty, sekarang sudah lebih pasti,” katanya.

(drk/ang)

long jump icon… AWAL TAON 2015 neh, pesimisme rakyat amrik JELASssss:

bloomberg: As Americans size up a new year, optimism appears to be in short supply. Despite strong economic growth and a falling unemployment rate, gloom about the country’s long-term prospects remains pervasive. Hopes for the next generation are particularly fragile. A poll by Hart Research Associates and Public Opinion Strategies suggests that 76 percent of Americans aren’t confident that life for their children will be better than it’s been for themselves. That’s an increase from 42 percent in December 2001. Europeans are almost as pessimistic. A 2014 Pew Research poll of global attitudes found that in 10 North American and European countries, 65 percent of respondents said today’s children would be worse off financially than their parents.

With memories of the Great Recession still fresh, such pessimism is somewhat understandable. But it’s also largely ill-founded—and according to recent economic research, the attitude can be self-fulfilling. Even if our pessimism were grounded in reality, we would have a better chance of improving our economic fortunes if we pretended to be optimistic. For the sake of our children, we need to snap out of our funk about their futures.

People in rich countries do have some legitimate reasons to worry. Median household income in the U.S. is pretty much at the same level as it was in 1989, and the last few years have been grim for economies across Europe. But it’s myopic to base expectations about the next generation so heavily on the last five years of tepid recovery from an enormous economic meltdown. The idea that a whole generation will reach their parents’ age and be stuck with median incomes lower than when they started earning would be pretty much unprecedented for North America and Europe since the start of the Industrial Revolution.

Looking beyond income, there’s been enough progress over the last generation to be optimistic about the next one. The violent crime rate is a quarter the level it was in the early 1990s. Over the past three decades, life expectancy in rich countries around the world has climbed by six years. U.S. teens are less likely than the previous generation to get pregnant, drunk, or high—and they’re going to end up the most educated American generation ever. More and more countries worldwide are democracies—which very rarely go to war with each other, suggesting the possibility of sustained peace. That’s one reason the number of war deaths worldwide, the number of nuclear warheads, and the risk of global thermonuclear war are a fraction of their levels of three decades ago. In short, there’s a lot of good news out there if we care to look for it.

A richer developing world is one more reason for optimism. Low- and middle-income countries weathered the global financial crisis well: Gross domestic product per person climbed at an average rate of 4 percent a year from 2008 to 2013. And wealthier developing countries are good for the West. They help build the global innovation base that leads to cheaper renewable power, medical breakthroughs, and better communications technologies. More rapid growth in the rest of the world is also a force for more rapid growth in the wealthier nations. Ayhan Kose and his colleagues at the International Monetary Fund, writing in the American Economic Review, looked at global business cycles a few years ago and found that the overall strength of the world economy was a powerful influence on individual nations’ economic performance. Just as financial crises can be contagious across countries, strong economies can be infectious and lift conditions upward. When countries grow faster, they import more goods and invest more abroad. The developing world now accounts for an increasing percentage of global GDP (and more than three-fifths of U.S. exports). If they continue to grow quickly, low- and middle-income countries will help prop up economies in the rich world.

The faster growth in the developing world over the past few years explains why people there are comparatively optimistic, according to Pew’s polling. In China, 86 percent thought children would be better off than their parents; in India and Nigeria, it was more than 60 percent. Across 25 emerging markets, only 25 percent were pessimistic about the financial prospects of their kids.

Of course, banking instability, political turmoil, corruption, suffocating pollution, and other crises could slow growth in China, India, and the rest of the developing world. Just as Western pessimism is excessive, perhaps the developing world is too optimistic. However, research suggests overoptimism is a considerably better characteristic to possess than the opposite.

long jump icon

JAKARTA okezone- Menatap tahun 2016 yang tinggal menghitung hari, pelaku pasar modalmempunyai keyakinan besar bila tahun depan akan membawa perubahan dan arah yang positif terhadap industri pasar modal. Bahkan perusahaan reksadana Credit Suisse menyatakan laba per saham pada tahun depan akan pulih seiring dengan membaiknya perekonomian Indonesia sebagai efek dari paket kebijakan pemerintah.

”Peluang investasi pada tahun 2016 akan lebih baik sebagai efek dari diluncurkannya paket-paket kebijakan ekonomi pemerintah beberapa waktu ke belakang,” kata Kepala Riset Credit Suisse Jahanzeb Naseer di Jakarta.

Jahanzeb menilai, pada tahun depan bisa menjadi tahun pertama naiknya laba per saham dengan estimasi laba per saham bisa tumbuh di atas 10 persen atau lebih tinggi daripada 2015 yang berkisar di bawah 10 persen.

“Estimasi laba per saham sudah dipotong tiap tahun sejak 2011, kita telah melihat tanda-tanda perbaikan konsumsi dan belanja modal pada tahun 2016. Walaupun pelan, akan terfokuskan pada belanja pemerintah dan belanja sosial,” ujar dia.

Dalam 4 tahun terakhir, lanjut dia, pemangkasan laba secara drastis menyimpulkan hampir tidak adanya pertumbuhan laba per saham, yang dikatakan olehnya juga terjadi di seluruh Asia, khususnya Indonesia.

“Pendapatan mengalami peningkatan adalah pada tahun 2011, pasar saham sulit untuk memberikan kinerja yang stabil ketika pendapatan sedang direvisi turun,” katanya.

Pada masa pemulihan ekonomi yang perlahan seperti itu, menurut dia, pendapatan bisa tumbuh setidaknya 1520 persen.”Pada tiga periode terakhir, kita dapat melihat potensi pendapatan segera setelah tanda-tanda pemulihan yang makin jelas sehingga akan mendorong kinerja pasar modal,” jelasnya.

Hal senada juga disampaikan Kepala Riset PT Koneksi Kapital, Marolop Alfred Nainggolan, kinerja pasar saham di Bursa Efek Indoensia hingga akhir tahun 2016 diperkirakan akan bertumbuh 15–18 persen atau ke level 5.400 – 5.500. Dengan catatan, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup di level 4.700 pada akhir tahun 2015.”Proyeksi ini mengasumsikan ekonomi Indonesia tumbuh 5,2-5,4 persen dan tingkat suku bunga acuan Bank Indonesia (BI Rate) berada di level 7 persen dan juga posisi inflasi yang stabil,” ujarnya.

Katalis positif yang akan mendorong pertumbuhan pasar domestik tersebut juga berasal dari skala global, terkait dengan kebijakan kenaikan suku bunga The Federal Reserve (The Fed) beberapa hari lalu sebesar 25 poin (0,25-0,5 persen). “Kebijakan ini tidak akan banyak mendorong capital outflow di pasar keuangan Indonesia sebab selisih BI Rate dan Fed Funds Rate masih sangat besar. Justru keputusan tersebut mengurangi ketidakpastian (Spekulasi) selama ini terkait kebijakan suku bunga AS tersebut,” kata Marolop.

Kendati begitu pelaku pasar tetap harus mencermati sejumlah katalis negatif yang bisa menghambat pertumbuhan pasar, terutama pelambatan ekonomi Tiongkok yang diperkirakan berada di bawah level 8 persen. “Namun sebaliknya jika di tahun 2016 Cina mampu tumbuh diatas 8 persen maka akan menjadi sentimen positif tambahan bagi IHSG,” ujarnya.

(rzy)

long jump icon

JAKARTA kontan. BNI sekuritas memandang prospek pasar saham Indonesia tahun 2016 akan lebih baik setelah tahun ini tertekan cukup tajam akibat tekanan eksternal dan juga dari dalam negeri sendiri.

Norico Gaman, Kepala Riset BNI Sekuritas melihat Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) tahun depan akan meningkat. Secara moderat, dia memperkirakan indeks di 2016 akan mencapai level 4.950 dengan asumsi pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,17% dan laba korporasi tumbuh 14,8%.

“Kami berharap paket-paket kebijakan pemerintah terimplementasi dengan baik sehingga target pertumbuhan ekonomi tersebut dapat tercapai.” kata Norico pada KONTAN baru-baru ini.

Norico memperkirakan tahun depan, Bank Indonesia (BI) juga berpeluang menurunkan BI rate sekitar 50 basis poin (bps) sampai 75 bps ke level 7,0%-6,75% setelah berkurangnya tekanan ekternal dengan adanya kepastian kenaikan suku bunga The Fed.

Dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi tahun depan, maka konsumsi domestik akan meningkat. Peningkatan ini, menurut Norico, akan mendorong pertumbuhan penjualan sektor consumer goods. Oleh karena itu, dia melihat sektor ini akan menjadi salah satu sektor yang akan paling bersinar di tahun depan.

Selain itu, sektor infrastruktur dan industri dasar menurutnya akan prospektif seiring dengan program pemerintah mendorong pembangunan infrastruktur. Tahun depan, keduanya akan banyak memiliki ladang-ladang garapan dari proyek pemerintah.

Ketiga sektor tersebut akan lebih ekpansif tahun depan sehingga kebutuhan dana untuk ekpansi akan semakin meningkat pula. Inilah menurut Norico yang akan jadi peluang bagi sektor perbankan untuk tumbuh. “Sektor perbankan tahun depan akan prospektif,” ungkapnya.

Di sektor perbankan, Norico merekomdasikan saham-saham BBRI, BBNI, BBCA dan BBTN, sedangkan di sektor konsumer dipilihnya saham-saham blue chip yakni UNVR, INDF dan ICBP.

Untuk sektor infrastruktur, dia melihat saham-saham BUMN akan lebih menarik seperti WIKA, WSKT, PTPP dan JSMR. Sementara di sektor Industri dasar, dia merekomendasikan saham emiten yang memiliki fundamental bagus yakni SMGR dan INTP.

long jump icon

Bisnis.com, JAKARTA — Lima sektor diprediksi mengangkat kinerja pasar saham tahun depan, sejalan dengan pemulihan daya beli dan ekspansi belanja infrastruktur pemerintah. Sektor itu meliputi otomotif, konstruksi, telekomunikasi, bahan pokok, dan properti.

Kepala Riset Ekuitas Credit Suisse Jahanzeb Naseer mengatakan masa terburuk sektor otomotif telah berlalu dan potensi pemulihan mulai terlihat.

“Tanda-tanda pemulihan adalah munculnya model-model mobil baru dan peningkatan ekonomi. Volume penjualan juga mulai stabil, sekitar 80.000-90.000 unit per bulan,” katanya, Senin (21/12/2015).

Credit Suisse mengestimasi pertumbuhan 10% di sektor otomotif. Selain peluncuran model baru, pembiayaan ringan dan pemulihan ekonomi juga mendukung peluang pemulihan.

Sementara itu, sektor konstruksi akan tumbuh, terutama bersumber dari belanja infrastruktur pemerintah. Namun, sektor ini menghadapi prospek yang tidak mudah mengingat pendapatan korporasi bersifat backward looking dengan melihat kontrak, sedangkan valuasi bersifat forward looking.

Sektor berikutnya adalah telekomunikasi yang dianggap industri pokok baru. Konsumsi data terbukti lebih kuat dibandingkan dengan industri staple lainnya selama masa yang tidak stabil ini.

“Kami menyukai sektor ini untuk pertama kalinya dalam hampir lima tahun terakhir karena melihat pemulihan harga jual rata-rata seiring dengan diskon data,” tutur Naseer.

Konsolidasi industri dan akhir siklus belanja modal 3G turut meningkatkan cash flow emiten tersebut.

Emiten di sektor industri bahan pokok, seperti mi instan dan rokok, juga dipandang kebal sekalipun perlambatan ekonomi berlanjut. Belanja infrastruktur dan penurunan suku bunga akan menguntungkan emiten ini dibandingkan dengan emiten ritel.

Sementara itu, sektor properti akan diuntungkan oleh tren disinflasi, penurunan BI rate, kebijakan baru loan to value ratio, dan relaksasi persyaratan kredit pemilikan rumah.

long jump icon

Bisnis.com, JAKARTA– Sejumlah emiten baru tahun ini masih mencatatkan peningkatan harga saham meski volatilitas di pasar saham cukup tinggi.

Berdasarkan data dari Bloomberg, sekitar 10 dari 16 emiten baru tahun ini mencatatkan pertumbuhan harga saham sejak mereka listing pertama kali. Sepuluh emiten tersebut adalah PT Bank Yudha Bhakti Tbk. (BBYB) yang harga sahamnya naik hingga 195,65%.

Kemudian, PT Mitra Energi Persada Tbk. (KOPI) dan PT Bukaka Teknik Utama Tbk. (BUKK) yang merupakan emiten relisting mencatatkan pertumbuhan harga saham 78,48% dan 10,16%.

Adapun, Mega Manunggal Property Tbk. (MMLP) harga sahamnya juga naik 35,89%. Begitu juga dengan Merdeka CopperGold Tbk. (MDKA) yang naik tipis 1,5%. Pertumbuhan hingga 100% juga dialami oleh PT Mitra Komunikasi Nusantara Tbk. (MKNT), PT Binakarya Jaya Abdai Tbk. (BIKA) dan PT Garuda Metalindo Tbk. (BOLT) dengan masing-masing pertumbuhan 100%,114%, dan 106,36%.

Selain itu, dua emiten terbaru yang belum lama ini melantai, yakni PT Dua Putra Utama Makmur Tbk. (DPUM) dan PT Ateliers Mecaniques D’Indonesie Tbk. (AMIN) juga mencatat pertumbuhan harga saham masing-masing 45,45% dan 2,34%.

Pada sisi lain, harga saham PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk. (MIKA) juga mengalami pertumbuhan yang cukup pesat dari harga perdananya Rp17.000. Sebelum melakukan stock split 10:1, harga saham MIKA sempat menyentuh Rp28.500. Namun demikian, dibandingkan dengan harga saham per Senin (27/10) lalu yang bertengger di posisi Rp2.805, harga saham MIKA per 21 Desember tercatat mengalami penurunan ke level Rp2.305.

Satrio Utomo, Kepala Riset PT Universal Broker Indonesia mengatakan ada sejumlah kemungkinan yang membuat harga saham emiten baru bisa bergerak naik di tengah tingginya volatilitas pasar saham. Pertama, perusahaan melakukan initial public offering/IPO ketika harga saham under value. Kemudian, minat investor terhadap saham tersebut juga tinggi.

“Hal ini membuat harga sahamnya akan naik,” kata Satrio saat dihubungi Bisnis.com, Senin (21/12/2015).

Selain itu, penjamin emisi kemungkinan besar masih menjaga harga sahamnya. Menurutnya, ketika perusahaan baru IPO, wajar saja penjamin emisi melakukan maintaince harga hingga 3 bulan-6 bulan, meski memang ada yang dilepas langsung.

“Pasar saham itu sudah mulai turun sejak awal kuartal II, kalau yang bisa naik artinya mereka cukup bertahan, minat investor terhadap saham-saham tersebut besar. Biasanya setelah IPO ada yang namanya maintenance of harga saham,” jelasnya.

Kemungkinan tersebut cukup besar mengingat tahun ini hampir semua sektor mengalami penurunan. Sehingga, bagi perusahaan yang harga sahamnya mampu tumbuh, itu sangat bagus. “Menunjukkan minat orang terhadap saham IPO. Tinggal lihat penjamin emisinya, bisa jadi memang penjamin emisinya cukup berkualitas.”

Pada sisi lain, sejumlah perusahaan yakni PT PP Properti Tbk (PPRO), PT Puradelta Lestari Tbk. (DMAS), PT Anabatic Technologies Tbk (ATIC), PT Bank Harda Internasional Tbk (BBHI), dan PT Victoria Insurance Tbk. (VINS) mencatatkan penurunan harga saham.

“Artinya untuk yang turun itu kemungkinan memang tidak dijaga harganya oleh penjamin emisi,” katanya.

long jump icon

INILAHCOM, Depok – Ekonom Universitas Indonesia (UI) Rizal E Halim memprediksi, perekonomian 2016 masih akan dibayangi perlambatan global. Salah satu penyebabnya adalah penaikan The Fed Rate.

“Selain itu, anjloknya harga minyak dunia, adanya volatilitas harga komoditas, perlambatan ekonomi Tiongkok dan masih tertekannya ekonomi zona Eropa. Semuanya akan berkumpul di 2016,” kata Rizal di Depok, Jawa Barat, Selasa (15/12/2015).

Rizal menjelaskan, pertumbuhan ekonomi dunia yang melambat sejak 2010 (tumbuh 5,1%), kemudian anjlok berkelanjutan di 2012 menjadi 3,8%, 2012 menjadi 3,1%, 2013 menjadi 3%, kemudian menggeliat naik 3,4% pada 2014 akibat pemulihan negara maju khususnya Amerika Serikat.

Kata Direktur Eksekutif Lingkar Studi Efokus ini, pada 2015, pertumbuhan ekonomi dunia kembali mengalami pelambatan sampai ke level 3%-3,1%. Pelambatan ini akibat dari melebarnya risiko ekonomi global seperti ketidakpastian pemulihan Amerika dan Zona Eropa, melambatnya ekonomi Tiongkok yang menyebabkan sebagian pasar negara berkembang juga menunjukkan pelemahan.

Selain itu, lanjut Rizal, pada 2015 juga dihadapkan pada risiko geopolitik seperti krisis Timur Tengah, konflik Laut Cina Selatan, ketegangan di sejumlah perbatasan negara-negara termasuk kasus penembakan pesawat Rusia oleh tentara Turki di perbatasan Turki-Syria.

Sedangkan perekonomian global 2016, menurut Rizal, akan banyak dipengaruhi oleh rencana kenaikan The Fed rate, perkembangan geopolitik di sejumlah kawasan, volatilitas harga minyak mentah dunia, dan harapan pemulihan ekonomi Tiongkok dan Eropa.

Rizal mengatakan, hal yang sama juga akan terjadi pada ekonomi di dalam negeri. Diprediksikan bahwa perekonomian Indonesia pada 2016 relatif stagnan dengan pertumbuhan 4,6-4,8%.

“Perlambatan ekonomi nasional sepanjang 2015 merupakan respon atas dinamika global, tekanan permintaan barang dan jasa dunia, tekanan nilai tukar, dan terus melemahnya daya beli masyarakat,” kata Rizal. [tar]

– See more at: http://ekonomi.inilah.com/read/detail/2260264/pengamat-ekonomi-di-2016-belum-membaik#sthash.Vnsbn7ye.dpuf

long jump icon

JAKARTA ID-Perekonomian Indonesia pada 2016 diprediksi masih relatif stagnan dengan pertumbuhan ekonomi nasional dikisaran 4,6 persen sampai 4,8 persen.

“Perlambatan ekonomi nasional sepanjang 2015 merupakan respon atas dinamika global, tekanan permintaan barang dan jasa dunia, tekanan nilai tukar, dan terus melemahnya daya beli masyarakat,” kataDirektur Eksekutif Lingkar Studi Efokus, Rizal E. Halim di Depok, Selasa.

Ia mengatakan pada 2015, ekonomi nasional diperkirakan hanya mampu tumbuh 4,7 persen sampai 4,8 persen (yoy) atau melanjutkan perlambatan yang telah terjadi sejak 2012. Pada 2011 pertumbuhan 6,17 persen, tahun 2012 (6,03persen); 2013 (5,58persen); 2014 (5,02persen).

Menurut dia perlambatan Tiongkok dan India memberi efek yang besar bagi ekonomi Indonesia mengingat kedua negara ini adalah negara mitra dagang terbesar Indonesia bersama dengan Jepang dan Singapura (keempat negara ini menguasai 70 persen pangsa perdagangan Indonesia).

“Kondisi perlambatan global dan kawasan juga akan menekan laju pertumbuhan ekonomi Indonesia di 2015. Bersamaan dengan itu, tahun 2015 banyak diwarnai oleh kekisruhan kabinet kerja khususnya di bidang ekonomi,” katanya Rizal yang juga dosen ekonomi Universitas Indonesia.

Dikatakannya sepanjang 2015, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS melemah mencapai Rp13.900 per dolar AS atau terdepresiasi sekitar 8 persen periode Januari-November 2015.

Selanjutnya kinerja penerimaan pajak pada tahun 2015 diperkirakan hanya mampu mencapai Rp950 triliun atau 73 persen dari target dalam APBNP 2015 yang mencapai Rp1.294 triliun.

Ia menjelaskan rendahnya penerimaan pajak diperkirakan akan mendorong pelebaran defisit fiskal di akhir 2015. Hal ini tentunya sangat kontras dengan potensi pajak yang masih sangat besar di Indonesia.

“Strategi intensifikasi dan ekstensifikasi masih perlu ditingkatkan. Misalnya jumlah badan usaha yang terdaftar sebagai wajib pajak masih sekitar 18-23 persen dari total badan usaha terdaftar di sejumlah kementerian,” katanya.

Sebaliknya kinerja neraca perdagangan sedikit menggembirakan dengan capaian surplus 8,2 milliar dolar AS sepanjang Januari-Oktober 2015. Surplus neraca perdagangan ini mempersempit defisit neraca transaksi berjalan yang pada Q3-2015 mencapai 4,0 miliar dolar AS atau 1,86 persen dari PDB.

Untuk nilai tukar rupiah tahun 2016 berpotensi kembali melemah akibat risiko kenaikan The Fed rate yang berimbas pada potensi capital outflow. Nilai tukar rupiah terhadap USD tahun 2016 diperkirakan akan bergerak di kisaran Rp14.200 sampai Rp14.500 per dolar AS.

Sedangkan indeks harga saham gabungan pada tahun 2016 akan bergerak di kisaran 4.500 (batas bawah) hingga 4.800 (batas atas) dan inflasi 2016 akan bergerak di kisaran 5,5persen (+ 1persen).(ant/hrb)

kontan: Kita mulai memasuki hari-hati terakhir di tahun 2015. Bagi pelaku pasar yang punya “posisi” di pasar modal, pertanyaan standar mereka: bagaimana outlooktahun depan? Bagaimanakah prediksi pergerakan IHSG tahun 2016?

Saya mencoba menjawab pertanyaan dengan pahit terlebih dahulu. Jika analis teknikal ingin memaksakan pendapat bearish, dia bisa menggunakan chartseperti di samping.

Menurut chart tersebut, berdasarkan pergerakan jangka panjang, IHSG sudah melewati beberapa fase. Yakni wave 1-wave 2, periode 1980-an-1997 adalah periode kelahiran. Presiden Soeharto memperkenalkan pasar modal. Perhitungan IHSG dimulai l tahun 1984 pada level 100, bergerak turun hingga titik terendah tahun 1986 di level 61,58. Setelah pemerintah melakukan berbagai paket kebijakan tahun 1987-1988, IHSG terus melejit, naik hingga 1.007,4% dan mencapai titik tertinggi di 681,94. Fase ini diakhiri dengan memburuknya ekonomi, diikuti kejatuhan Soeharto.

Fase berikut menggambarkan kondisi pasar modal pasca reformasi, diperlihatkan pada wave 3 dan wave 4. IHSG naik lebih dari 10 kali lipat (tepatnya 1.019,6%), dari titik terendah di 253,51 hingga tertinggi pada level 2.838,48, sebelum krisis subprime mortgage 2008 memangkas IHSG kembali ke 1.089,34. Setelah itu, kebijakan ekonomi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melakukan subsidi BBM secara masif, mendorong IHSG menembus level 5.000. IHSG sempat mencapai level tertinggi di 5.524,04.

Sepertinya bagus, masuk akal dan sesuai teori. Tapi dari chart tersebut, kita bisa melihat, siklus jangka panjang tren bullish IHSG berakhir. Masa keemasan Indonesia selama 35 tahun terakhir, bakal diikuti masa kehancuran.

Dalam teori, jika sebuah impulse wave (wave 1 hingga wave 5 seperti di chart) berakhir, IHSG memiliki potensi koreksi hingga wave 4, di 1.089 2.838. Artinya ke depan, IHSG bakal terus bergerak turun dengan probabilitas cukup besar mengulang bottom di 1.089.

Sebentar. Tidakkah Anda merasa ada aneh dengan tulisan di atas? IHSG pada Jumat (4/12) masih di atas level 4.508,45. Tulisan di atas, memprediksi, IHSG terpotong hingga hanya tersisa seperempat di 1.089. Langkah rasional investor adalah beres-beres koper, jual semua aset di Indonesia, lalu pindah ke luar negeri.

Sekilas teorinya terlihat betul. Elliott Wave Theory, pemahaman koreksi hingga bottom dari wave 4 memiliki probabilitas yang tidak bisa dibilang kecil. Tapi,Elliott Wave Theory bukan harga mati. Apakah prediksi dengan teori yang benar tersebut masuk akal? Benar atau salah prediksi adalah milik masa depan.

Saya ingin memandang dari sudut pandang, jika IHSG ke level 1.089:

Apakah mengalihkan subsidi BBM ke pos pengeluaran lain yang lebih produktif itu salah?

Apakah pembangunan infrastruktur secara masif salah?

Apakah mempermudah perizinan salah?

Apakah yang dilakukan Pemerintahan Jokowi setahun ini semuanya salah?

Apakah efisiensi dengan Paket Kebijakan semuanya juga salah?

Reaksi pasar setelah kenaikan suku bunga The Fed sulit diprediksi. Apalagi Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo ketakutan terhadap langkah The Fed, sehingga tidak berani mengubah BI rate sejak awal tahun. Kalau IHSG tersungkur sebagai reaksi pasar atas keputusan The Fed, bisa saja. Ini menurut orang-orang yang masih ketakutan terhadap langkah The Fed.

Tapi, sejak akhir September 2015, Dow Jones Industrial tidak terlihat takut terhadap suku bunga Fed. Hanya, ketika quantitative easing Bank Sentral Eropa lebih kecil dari perkiraan, pasar terlihat ketakutan. Tapi Dow Jones Jumat malam lalu naik Kita sendiri masih ada dagelan konyol episode papa minta saham.

Jadi, outlook 2016 bagaimana? Saya saat ini menggunakan chart IHSG lain dengan potensi kenaikan 5.400-5.500. Kalaupun ada koreksi, 3.800-4.200 diperkirakan menjadi support kuat tahun depan.

Tapi, saya juga tidak mau mengumbar prediksi bullish, IHSG ke 6.000 tahun depan. Meski di atas 5.400-5.500 resisten selanjutnya di 6.500-6.800. Tapi, pemerintah belum memiliki track record bagus melakukan pertumbuhan ekonomi sesuai dengan harapan. Itu sebabnya, mau terlalu bullish untuk tahun depan, susah juga. Paling tidak, kita harus melihat angka pertumbuhan ekonomi hingga kuartal I-2016. Jika di atas 5,4% lagi, kita bisa melihat peluang apakah IHSG bisa ke 6.000.

So, mari kita nikmati pergerakan harga saham Desember ini. Satu hal menarik dari Desember adalah, terakhir kali IHSG terkoreksi di Desember 2000, sudah 15 tahun. Akankah tahun ini yang pertama? Semoga saja tidak.

 long jump icon

INILAHCOM, Jakarta – Tahun 2016 yang bershio monyet, Ekonom Indef (Institute for Development of Economic and Finance) Enny Sri Hartati punya prediksi ekonomi. Begini isinya.

Kata Enny, pertumbuhan ekonomi Indonesia tak akan lebih dari angka 5%. Artinya, secara secara outlook, pertumbuhan ekonomi tahun kedua pemerintahan Jokowi-JK masih di bawah ekspektasi publik.

Selain itu, Enny memproyeksikan, rata-rata nilai tukar rupiah 2016 berada di level Rp 14 ribu per US$. Namun, pandangan ini bisa meleset apabila pemerintah bersama Bank Indonesia (BI) berupaya maksimal dalam memperbaiki defisit transaksi berjalan.

“Defisit transaksi berjalan diperkirakan berada pada 1,8 persen PDB (Produk Domestik Bruto). Dengan catatan, pemerintah dapat optimalkan paket kebijakan khusunya untuk mendorong ekspor dan bahan baku domestik substitusi impor,” kata Enny di Jakarta, Kamis (26/11/2015).

Seiring dengan depresiasi nilai tukar rupiah, Enny melanjutkan, inflasi diperkirakan akan berada pada tingkat 5%. “Kebijakan pemerintah di bidang harga seperti listrik maupun jalan tol juga defisit produksi pangan akan memicu harga makanan dan makanan jadi,” kata Enny.

Untuk kesejahteraan, lanjut Enny, jumlah pengangguran diperkiran berada di angka 6,1 persen, dan kemiskinan mencapai 11,1 % dari total penduduk.

“Angka tersebut didapat dari efektivitas kebijakan pemerintah terkait sektor-sektor padat karya yang masih rendah, juga perkembangan nilai tukar petani yang tidak mampu mengimbangi laju inflasi (khususnya harga beras). Sehingga dapat meningkatkan angka kemiskinan,” papar Enny. [ipe]

– See more at: http://ekonomi.inilah.com/read/detail/2255420/prediksi-ekonomi-jokowi-di-tahun-monyet#sthash.lalIXksI.dpuf

doraemon

JAKARTA – PT Bursa Efek Indonesia (BEI) telah menetapkan rata-rata nilai transaksi saham harian di 2016 sebesar Rp7 triliun. Namun target tersebut dinilai tidak realistis.

Kepala Riset MNC Securities, Edwin Sebayang, mengatakan memang perekonomian Indonesia di tahun depan akan membaik yang akan berdampak pada transaksi perdagangan saham. Namun menurut perhitungannya, nilai transaksi harian di tahun depan tidak akan tembus di level Rp7 triliun.

“Menurut saya tahun depan bisa Rp6,5 sampai Rp6,7 triliun, itu sudah maksimal. Bukannya kita pesimis, tapi menurut saya realistisnya ya segitu,” tuturnya di Gedung BEI, Jakarta, Senin (30/11/2015).

Menurutnya, dari perkiraan nilai transaksi harian tersebut, saham sektor perbankan yang akan menjadi pendorong utama. Pasalnya tahun depan pertumbuhan penyaluran kredit di industri perbankan akan ditingkatkan.

“Karena menurut BI tahun depan kredit perbankan bisa tumbuh 12-14 persen. Malah kalau menurut saya bisa tumbuh 13-15 persen. Jadi yang menikmati duluan perbankan, kedua konstruksi, ketiga infrastruktur, keempat konsumer dan konsumer relatif, seperti makanan minuman dan retail,” pungkasnya.

(mrt)

butterfly

JAKARTA ID– Ekonomi Indonesia tahun 2016 akan ekspansif, didukung 10 faktor yang membangkitkan optimisme dari dalam dan luar negeri. Faktor dari luar negeri adalah kepastian penaikan Fed funds rate, Eropa dan Jepang cenderung mempertahankan pelonggaran moneter, serta stimulus moneter dan fiskal RRT membuahkan hasil.

Dari dalam negeri, inflasi cenderung rendah, neraca transaksi berjalan membaik, APBN lebih sehat, belanja pemerintah terutama belanja infrastruktur lebih cepat, dan stimulus paket ekonomi yang diluncurkan pemerintah membuahkan hasil.

Selain itu, stimulus moneter BI dan stimulus keuangan OJK memungkinkan ekspansi kredit meski tidak ada penurunan BI rate. OJK juga mempermudah dan mempermurah penerbitan obligasi.

Sedangkan yang masih menjadi ancaman (threat) tahun depan adalah ketidakstabilan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS serta suku bunga acuan (BI rate). Namun demikian, pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2016 diperkirakan bisa naik menjadi 5,1-5,4%, dari tahun ini sekitar 4,7%. Sedangkan pertumbuhan kredit perbankan tahun depan diperkirakan berkisar 12-13%.

Demikian rangkuman pendapat Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman D Hadad, Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Mirza Adityaswara, Deputi Pengendalian Investasi Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Azhar Lubis, ekonom dan Rektor Universitas Paramadina Firmanzah, pengamat pasar modal dan Dekan IPMI International Business School Roy Sembel, serta Direktur Investasi PT Aberdeen Asset Management Bharat Joshi. Mereka menjadi pembicara dalam seminar Outlook Ekonomi dan Pasar Modal 2016 yang diselenggarakan PT Aberdeen Asset Management di Jakarta, Kamis (19/11).

Bertindak sebagai moderator Pemimpin Redaksi Investor Daily, Majalah Investor, Suara Pembaruan, dan Beritasatu.com Primus Dorimulu. Acara ini juga dihadiri antara lain Direktur Utama PT Aberdeen Asset Management Sigit Wiryadi. (bersambung)

Baca selanjutnya di

http://id.beritasatu.com/macroeconomics/imf-proyeksikan-ekonomi-ri-2016-tumbuh-51/133069

Iklan
 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s